Iklan

 


FEC Media | Verified Writer
4 Sep 2021, 14.00 WIB
Golo MoriHukrim

Terkait Penangkapan 21 Warga di Golo Mori, Piter Ruman Minta Kapolres Mabar Tidak Melakukan Pembohongan Publik

Piter D. Ruman (Ist)


Manggarai Barat, Floreseditorial.com - Piter D. Ruman, sala satu kuasa hukum 21 orang yang ditangkap pihak Kepolisian pada Jumat (02/07/2021) lalu di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dan telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang undang darurat no.12 tahun 1951 pasal 2 ayat (1), meminta agar kepala Kepolisian resor Manggarai Barat (Kapolres Mabar) tidak melakukan character assassination dan pembohongan publik. 


Menurutnya, release yang disampaikan oleh kapolres Mabar, Bambang Hari Wibowo, melalui bagian humas kepada beberapa media pada Jumat (03/09/2021) dan menuding bahwa ke 18 orang pekerja adalah massa bayaran, sangat tendensius dan  menciptakan spekulasi liar di masyarakat. 


“Artinya apa? Massa bayaran sebagaimana disebutkan dikaitkan dengan penetapan tersangka kepada mereka untuk sebuah peristiwa pidana yang tidak/belum ada, bagaimana logikanya,” katanya.


Menurutnya, semua bukti dan keterangan yang diperoleh dalam proses penegakan hukum, sifatnya dugaan. 


“Menarik kesimpulan bahwa mereka adalah massa bayaran itu harus dibuktikan di pengadilan. Kapolres tidak punya kewenangan untuk menyimpulkan demikian, dapatkah kapolres manggarai Barat membuktikan peristiwa pidananya? Jika iya, apa peristiwa pidananya? Siapa korbannya? Sampai - sampai harus ditersangkakan menurut undang undang darurat. Jangan main main dengan penetapan delik pidana, ini ancamannya berat,” tandasnya.


Ia menambahkan, release kepolisian resor Mabar yang menuding  bahwa kedatangan orang - orang tersebut menciptakan keresahan pada warga, sangat subyektif dan mengada ada.


“Karena bagaimana membuktikan kedatangan mereka yang adalah atas permintaan seseorang untuk membersihkan tanahnya dan atau juga menjaga tanah tersebut, justru menciptakan keresahan warga? Membunyikan suara musik secara berlebihan saja dalam waktu yang tidak tepat, bisa dianggap menciptakan keresahan warga juga bukan? Jika yang dimaksudkan oleh kapolres itu adalah upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana, mengingat lahan tersebut dalam status sengketa, itu Benar dan tepat. Tetapi itu bukan berarti tindak pidananya sudah ada sehingga ditetapkan sebagai tersangka,” imbuhnya. 


Ia menambahkan, membersihkan, menjaga dan menguasai sebuah obyek sekalipun obyek tersebut adalah obyek sengketa, itu bukan tindak pidana.


“Karena tidak ada larangan oleh hukum untuk itu, kecuali pengadilan memutuskan demikian atau jika menjadi obyek penyelidikan sebuah tindak pidana, maka dalam lokasi tersebut dipasang police line. Nanti kita  dengar di pengadilan, siapa warga masyarakat yang merasa resah dengan kehadiran pekerja pekerja ini,” ungkapnya.


Kaitan dengan membawa senjata tajam berupa parang, katanya lebih lanjut, itu sebuah kebiasan yang lazim dalam kultur masyarakat di manggarai. 


Ia mencontohkan, seseorang pulang dari kebun sambil membawa parang, lewat lapangan sepak bola, lalu menonton pertandingan, itu hal yang biasa. 


Ia menuturkan, berdasarkan keterangan keluarga tersangka yang Ia peroleh, menjelaskan bahwa saat mereka membersihkan tanah tersebut, aparat desa datang ke lokasi dan meminta untuk menghentikan kegiatannya, karena ada pihak yang keberatan. 


Atas permintaan tersebut para pekerja lalu menghentikan kegiatannya, dan melakukan aktifitas lain, sebagian pergi mencari ikan dan lainnya. 


“Jadi apa yang di sampaikan kapolres bahwa mereka tertangkap tangan adalah pembohongan publik, karena faktanya tidak demikian. Dan jika karena seseorang atau sekelompok orang membawa senjata tajam parang misalnya di ruang publik dan karenanya dianggap sebagai sebuah peristiwa pidana, ini preseden buruk dan cendrung mengabaikan kultur yang hidup di suatu kelompok masyarakat,” tegasnya.


“Perkara ini sudah berjalan dua bulan, dan saya mendengar belum P21. Saya sudah bertanya kepada team pengacara yang mendampingi, apakah saat diambil BAP para tersangka ada kuasa hukum yang mendampingi. Informasi yang saya dapatkan bahwa saat pemeriksaan tidak ada pendampingan oleh Kuasa Hukum. jika demikian saya mengingatkan kepada kawan kawan penyidik di polres MABAR untuk patuh pada Hukum acara pidana dan PERKAP POLRI no.14 tahun 2012,” tambahnya.


Menurutnya, penetapan tersangka yang delik ancaman pidananya di atas lima tahun, wajib hukumnya seseorang didampingi kuasa hukum dalam setiap tahapan proses hukum.


Sebelumnya, Kapolres Manggarai Barat AKBP Bambang Hari Wibowo, dalam keterangan yang diterima Floreseditorial.com, Jumat (03/09/2021) menjelaskan, 21 orang tersebut sudah ditetapkan jadi tersangka.


Menurutnya, 21 orang tersebut terdiri dari 3 orang warga Desa Golo Mori, 13 orang massa bayaran berasal dari Kampung Popo, Desa Popo, Kecamatan Satar Mese Utara dan 5 orang massa bayaran lainnya berasal dari Kampung Dimpong, Desa Dimpong, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai.


Mereka diamankan berdasarkan laporan polisi nomor : LP / B /128 / VII / 2021 / SPKT / RES MABAR / POLDA NTT tanggal 03 Juli 2021 dari saudara FP (58) warga Dusun Nggoer, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.


"Berdasarkan laporan tersebut, Kami langsung bergerak ke TKP untuk mengamankan 3 orang aktor intelektual bersama 18 orang massa bayaran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya aksi bentrok antara para pihak yang dapat berujung pada banyak peristiwa bentrok di lahan sengketa selama ini. Selain itu, agar tidak membuat resah masyarakat dan mengganggu kenyamanan masyarakat Desa Golo Mori khususnya Kampung Nggoer serta bisa mengancam Kamtibmas di wilayah Kabupaten Manggarai Barat," ungkap Kapolres Bambang.