Anggota DPR Minta Pemerintah Aktif Susun Strategi Cegah Tambang Ilegal

- Selasa, 9 Agustus 2022 | 13:25 WIB
Penertiban aktivitas Pertambangan tanpa Izin (Peti) di Gunung Botak, Buru, Maluku.
Penertiban aktivitas Pertambangan tanpa Izin (Peti) di Gunung Botak, Buru, Maluku.

Floreseditorial.com - Anggota DPR meminta pemerintah aktif menyusun strategi yang tepat untuk mencegah kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (Peti) dan tidak melulu mengandalkan kekuatan aparat keamanan.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mengungkapkan Peti ini meluas dari sisi titik penambangan dan juga aktornya. Peti Muncul karena kebutuhan hidup-pekerjaan rakyat kecil di wilayah pertambangan.

"Mereka ingin terlibat bukan sekadar menjadi penonton di daerahnya sendiri yang berlimpah hasil tambang. Ada juga aktif PETI yang bersifat korporasi," kata Mulyanto di Jakarta, Selasa.

Baca Juga: BUMN Berkontribusi Sepertiga Perekonomian Indonesia

Menurut Mulyanto, pekerja di lokasi Peti tidak terdidik dan terlatih dengan alat dan modal terbatas sehingga muncul masalah keselamatan kerja dan lingkungan.

"Kegiatan mereka juga tidak berizin sehingga tidak memberikan pemasukan pada kas negara," ungkap Mulyanto.

"Peti korporasi ditindak tegas secara hukum, agar ada efek jera," ungkap Mulyanto.

Sementara solusi Peti perorangan ini perlu pendekatan sosial, budaya, dan pembinaan teknis. Pendekatannya lebih edukatif-kultural, ketimbang pendekatan legal.

Baca Juga: Asosiasi Pemerintahan Kota Ingin Ambil Peran Dalam Pemulihan Ekonomi

Halaman:

Editor: Maria H.R Waju

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jalan Panjang Menuju Bebas Defisit Pangan

Selasa, 27 September 2022 | 13:25 WIB

Mengendalikan Inflasi Dari Lahan Bekas Tambang Di Babel

Senin, 19 September 2022 | 14:23 WIB
X