Presiden Ingatkan Perum Bulog Terkait Naiknya Harga Beras di 79 Daerah, Menko Airlangga Sampaikan Hal Penting

Floreseditorial.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Perum Bulog untuk mengendalikan harga beras yang meningkat di 79 daerah.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ada 23 provinsi yang tingkat inflasinya berada di atas realisasi inflasi nasional.

“Ini yang menjadi catatan, Sumatera Barat inflasinya 7,43 persen, Sulawesi Tenggara 7,39 persen, Kalimantan Selatan 6,99 persen, dan Riau 6,81 persen. Jadi terhadap 23 provinsi ini pak Gubernur mohon diperhatikan,” jelas Ketum Golkar itu.

Baca Juga: Ini Kronologis Warga Desa Kateri Tangkap Pelaku Pencuri Kayu Jati di Hutan Kateri

Sementara pakar ekonomi dari Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono mengungkapkan beras selalu menjadi polemik tiap tahunnya.

Terlebih di penghujung 2022, Indonesia sempat impor beras.

Komoditas beras masuk komoditas pangan yang harganya perlu dipantau.

Oleh sebab itu, neraca komoditas yang diterapkan oleh Badan Pangan Nasional harus jelas dan tepat serta mampu berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan lebih progresif.

"Mengingat ini komoditas ini masih menjadi komoditas utama yang menyumbang inflasi di Januari 2023. Merujuk info dari BI (2023), paling tidak beras merupakan salah satu dari empat komoditas pangan penyumbang inflasi, selain cabai rawit, cabai merah dan bawang merah," terangnya.

Menurut Adhitya, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus berkolaborasi untuk memantau dan memastikan pergerakan komoditas beras. Mereka juga harus turun ke pasar-pasar.

Baca Juga: Wanita Umur 40-an Wjib Tahu, Ini 7 Rekomendasi Bedak Padat Terbaik Agar Kulit Nggak Kelihatan Kusam

"Pastikan bahwa stok beras nasional cukup. Jika dirasa ada pergerakan harga yang dapat menganggu daya beli masyarakat, khususnya masyarakat pra sejahtera dan menjadi pemantik inflasi maka kebijakan strategis lintas lembaga perlu dilakukan," tegasnya.

Menurutnya, strategi pengendalian harga seperti operasi pasar dan pasar murah sangat diperlukan dalam jangka pendek.

Apalagi saat ini Indonesia tengah berupaya pulih dari pandemi, sehingga perlu kontiyuitas dan konsistensi pengendalian inflasi pangan.