Ekososbud

Kamis, 1 Agustus 2019 - 11:55 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Viktor Laiskodat (Ist)

Viktor Laiskodat (Ist)

Sebut Masyarakat Komodo ‘Liar’, Pernyataan Viktor Kembali Jadi Sorotan

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Belum lekang dalam diskusi publik terkait pernyataan Gubernur NTT Viktor Laiskodat tentang penutupan Obyek Wisata Komodo yang belum berujung.

Kini muncul lagi pernyataan kontroversi lainnya untuk merelokasi masyarakat di pulau Komodo yang dianggap sebagai masyarakat yang liar.

Pernyataan orang nomor satu di NTT yang menyebutkan masyarakat komodo dengan istilah ‘liar’ kembali di sorot oleh sejumlah kalangan, salah satunya akademisi Dr. Laurentius Ni.

“Suatu Pernyataan yang sangat melukai hati masyarakat pulau komodo,” kata Laurensius, Kamis (01/08).

Menurutnya pernyataan tersebut membangun kesan bahwa mereka yang hidup sejak lama di pulau komodo seakan-akan mereka tidak benilai bagi negeri ini.

“Seharusnya mereka sebagai subyek dan obyek dari pembangunan pariwisata, artinya mereka yang melaksanakan pembangunan pariwisata dan hasil dari pembangunan tersebut untuk mereka sendiri dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” kata doktor hukum itu.

Masyarakat, kata Laurensius, hendaknya diberikan prioritas serta memberikan perlindungan dalam pengelolaan pariwisata dan itu telah dijamin oleh undang-undang.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78) belum mengakomodir serta belum menjamin kepentingan masyarakat, sehingga diganti dengan undang-undang baru untuk memberikan hak serta pemanfaatanya bagi kepentingan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata,” tandasnya.

Kata dia, undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11). Dalam Pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa, Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas: 1. Menjadi pekerja/buruh, 2. Konsinyasi, dan/atau 3. Pengelolaan.

“Pasal ini telah menjamin bagi masyarakat dalam bekerja, melakukan perjanjian konsinyasi dan pengelolaan. Jika masyarakat yang berada di obyek wisata direlokasi tentu bertentangan dengan ketentuan yang ada, oleh karena itu tidak ada alasan untuk merelokasi masyarakat yang berada di pulau komodo,” tegasnya.

Obyek wisata Pulau Komodo, katanya menambahkan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat yang ada, bukan untuk merelokasikan mereka dari tempat tersebut.

“Pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya memberikan perlindungan bagi mereka untuk bersama-sama melestarikan lingkungan teutama melestarikan binatang Komodo sebagai kebanggaan Indonesia,” kata Dosen UKI St. Paulus Ruteng itu.

Menurutnya, pemerintah hendaknya memberikan hak prioritas kepada masyarak sebagai bentuk dukungan dalam pembangunan berkelanjutan. Masyarakat pulau Komodo memiliki: 1. Local variety, karena hanya mereka yang memahami situasi daerah itu, 2. Local resources, secara tradisional mereka telah mengelola sendiri dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Pengambilalihan oleh orang lain (kalau relokasi) dapat menimbulkan ketersinggungan bahkan antipati. 3. Local accountability, mereka lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan karena dapat menghitung dampak terhadap sumber daya lain yang memengaruhi kehidupan mereka selanjutnya.

“Oleh karena itu perlakukan mereka dengan baik, karena mereka juga menjaga dan melestarikan binatang langka tersebut,” katanya.

Pada bagian lain, Laurensius menjelaskan bahwa membangun pariwisata butuh keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

“Mari membangun pariwisata yang ada di pulau komodo dengan tidak melukai hati orang lain, karena mereka bagian dari kehidupan kita selanjutnya,” tukasnya.

Laporan : Edison Risal

Artikel ini telah dibaca 465 kali

Vidio Populer
Baca Lainnya