Cheap NFL Jerseys From China Cheap Jerseys Wholesale Jerseys

Headline

Rabu, 15 Januari 2020 - 18:36 WIB

7 bulan yang lalu

logo

Lehong, kawasan yang kini menjadi pusat administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Ist)

Lehong, kawasan yang kini menjadi pusat administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Ist)

15 Ha Tanah Pemda Matim di Lehong Diduga Beralihfungsi Jadi Lahan Milik Pribadi

Floreseditorial.com, Borong – Sebanyak 15 Ha tanah pemerintah daerah kabupaten manggarai timur yang berada di Lehong, yang kini menjadi pusat administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur diduga kuat telah beralih fungsi menjadi lahan milik pribadi atau milik orang perorangan.

Data yang berhasil dikumpulkan media ini, Tanah Pemda di Lingko Lehong berasal dari Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek yang telah diserahkan secara cuma-cuma kepada Pemda (dulu, sebelum pemekaran, Pemda Tkt II Kabupaten Manggarai) pada tanggal 13/11/1991 yang salinan dokumen penyerahannya telah diperoleh media ini. Dalam dokumen tersebut, luas Tanah yang diserahkan itu adalah: ± 50 Ha (lima puluh hektar).

Namun, hasil pengukuran secara manual yang dilakukan oleh masyarakat Gendang Ara Pesek pada tanggal 8 Januari 2020 lalu tanah tersebut cuma sebesar ± 35 Ha.

Informasinya tanah pemkab di Lehong tersebut telah bersertifikat dengan luas yang jauh kurang dari 50 Ha.

Beberapa hari lalu warga Masyarakat Adat Gendang Ara melakukan pengukuran secara manual tanah Pemda tersebut. Hasil pengukuran mereka ± 35 Ha.

Ada dugaan ± 15 Ha dari ± 50 Ha tanah yang sudah diserahkan Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek itu hilang. Beralih jadi milik pribadi. Hal ini yang kini dipersoalkan oleh Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek.

Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, melakukan pengukuran kembali tanah seluas ± 50 (lima puluh) Ha di Lengko Lehong yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Manggarai Timur.

Bidang tanah tersebut diserahkan kepada Pemda Tingkat II Manggarai pada tanggal 13 November 1991, sebelum sebelum pemekaran Kabupaten Manggarai Timur dilakukan Pemda Tingkat II Manggarai. Pengukuran itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020.

Pengukuran tersebut dilakukan oleh Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek untuk memastikan luas bidang tanah tersebut adalah ± 50 (lima puluh) Ha sesuai dengan penyerahannya di tahun 1991.

Sebab, ada simpang siur informasi. Tanah tersebut telah disertifikat oleh Pemda Manggarai Timur. Tetapi luasnya jauh berkurang dari jumlah saat penyerahannya oleh Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek di tahun 1991.

Mengenai masalah ini, Gabriel Mahal selaku Kuasa Hukum dari Masyarakat Gendang Ara Pesek, meminta kepada Pemda Manggarai Timur untuk menjelaskan kepada Masyarakat Gendang Ara Pesek.

Baca Juga:

Tanah Pemda Manggarai Timur Di Lingko Lehong: Benarkah Ada Yang Alihkan Jadi Milik Pribadi?

Lingko Lehong, Hak Ulayat Gendang Ara Pesek

“Saya mengharapkan agar Pemda Manggarai Timur memberikan klarifikasi kepada masyarakat; apakah benar bidang tanah tersebut luasnya lebih kurang daripada luas yang diserahkan di tahun 1991; Jika benar, harus dijelaskan mengapa bisa berkurang,” kata Gabriel Mahal saat diwawancarai media ini, Senin (13/01/2020).

Menurut Gabriel Mahal, penjelasan Pemda Manggarai Timur itu penting, karena: Pertama, bidang tanah seluas ± 50 Ha di Lingko Lehong itu berasal dari tanah ulayat yang diserahkan Masyarakat Gendang Ara Pesek kepada Pemda.

Selain itu, kata Gabriel, penjelasan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur juga bertujuan untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat bahwa ada bagian dari tanah yang mereka serahkan tahun 1991 itu beralih jadi tanah milik pribadi pejabat dan mantan pejabat daerah.

“Hal ini juga menyangkut hak atas keterbukaan informasi publik sebagaimana dijamin oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahkan, tidak sebatas itu. Pemda Manggarai Timur perlu menjelaskan kepada publik bahwa dalam anggaran pembangunan gedung DPRD, Rumah Sakit, dan gedung-gedung perkantoran yang ada lahan tersebut, tidak ada anggaran pembebasan lahan/tanah karena menggunakan lahan/tanah yang diberikan cuma-cuma oleh Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek pada tahun 1991 tersebut,” tukas Gabriel.

Laporan: Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 3355 kali

Baca Lainnya
x