Andreas Hugo Pareira (Foto:IST)

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Wisata Halal yang diwacanakan akan diterapkan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, terus mendapat Penolakan dari sejumlah kalangan.

Sebelumnya Gubernur NTT Victor Laiskodat kepada wartawan di Borong, kabupaten Manggarai Timur baru baru ini dengan tegas menolak konsep tersebut.

“Mana ada wisata di NTT yang pakai halal, kalau ada yang halal lalu yang haram yang mana,” kata Viktor Laiskodat pada Jumat (03/05/2019) lalu.

Penolakan serupa juga datang dari anggota DPR RI, Andreas Hugo Pareira atau yang lebih dikenal dengan sebutan AHP.

Kepada Media ini, Politisi kawakan partai Moncong Putih itu berujar bahwa Ide wisata Halal untuk Labuan Bajo, Manggarai Barat adalah ide ngawur.

“Itu Ide Ngawur, tidak berbasis realita dan cenderung akan mengeksklusifkan dan merugikan Labuan Bajo dalam jajaran-jajaran destinasi wisata nasional bahkan internasional,” tandas Andreas Pareira, Senin (06/05/2019).

Wacana wisata Halal, kata Andreas, akan menjadikan ibu kota kabupaten Manggarai Barat itu nampak menjadi eksklusif dari luar.

“Sementara ke dalam, ide ini sama sekali tidak berbasis pada realita sosial, budaya masyarakat Manggarai Barat, masyarakat Flores, NTT yang dominan kristen Katolik dan menjunjung toleransi, keberagaman sosial dan budaya masyarakat, khususnya di Labuan Bajo,” tukasnya.

Berbuntut Pada Desakan Copot Kapala Badan Otoritas Pariwisata Mabar

Pro dan Kontra seputar wacana Wisata Halal pasca sosialisasi yang dilakukan oleh Dirut Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo, di hotel sylvi Resort Labuan Bajo, 30 April 2019, berbuntut pada desakan agar Kepala Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Kabupaten Manggarai Barat, Shana Fatina harus dicopot dari jabatannya dan sebelumnya harus mencabut konsep Wisata Halal dimaksud disertai permintaan maaf kepada masyarakat Manggarai Barat dan Pemerintah Provinsi NTT.

Demikian disampaikan Koordinator Tim pembela demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus pada media ini, Minggu (05/05/201).

Menurut Petrus Selestinus, konsep Wisata Halal yang kini gencar di diskusikan di kabupaten Manggarai Barat tidak memiliki pijakan hukum.

“Bahkan berbasis pada hukum syariah yang sulit diterapkan di Manggarai Barat dan Provinsi NTT pada umumnya yang kultur dan agamanya berbeda,” kata Petrus Selestinus.

Laporan : Jivansi Helmut

Loading...

Bijaksanalah dalam berkomentar. Komentar sepenuhnya menjadi tanggungjawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. Baca Kebijakan berkomentar disini