Headline

Rabu, 15 Mei 2019 - 15:59 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Foto/mnctrijayafm

Foto/mnctrijayafm

Beberapa Nama Anggota Pansus DPRD Manggarai Ini Ternyata Telah Dilaporkan ke KPK

Floreseditorial.com, Ruteng – Sejumlah Anggota DPRD Manggarai ternyata telah dilaporkan ke komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam kasus hibah tanah di kelurahan Wangkung, kecamatan Reok, kabupaten Manggarai untuk PT. Pertamina (Persero) oleh Marsel N. Ahang.

Dalam laporan yang salinannya diperoleh media ini, Marsel Ahang turut Menyeret Nama Simprosa Gandut atau yang lebih dikenal dengan nama Osy Gandut, wakil ketua DPRD kabupaten Manggarai.

Selain Politisi partai Golkar itu, Dalam laporan Ahang yang telah diserahkan ke KPK itu juga turut menyeret sejumlah nama anggota DPRD kabupaten Manggarai lainnya seperti Rafael Nanggur, Paulus So, Bonifasius Burhanus dan Tedy Harmin.

Masing – masing anggota DPRD kabupaten Manggarai itu disebut – sebut telah menerima Gratifikasi atau pemberian dari PT. Pertamina (Persero).

Dikutip Laporan Marsel Ahang ke KPK, Rafael Nanggur (Ketua Pansus) disebut menerima 6,5 Juta rupiah (5 juta Biaya tiket Pesawat Pergi pulang Labuan Bajo – Denpasar, 1,5 juta Biaya Nginap di Hotel selama dua malam). Bonifasius Burhan (Anggota Pansus DPRD Manggarai) disebut menerima 6,5 Juta rupiah (5 juta Biaya tiket Pesawat Pergi pulang Labuan Bajo – Denpasar, 1,5 juta Biaya Nginap di Hotel selama dua malam).

Loading...

Tedy Harmin (Anggota Pansus DPRD Manggarai) disebut menerima 6,5 Juta rupiah (5 juta Biaya tiket Pesawat Pergi pulang Labuan Bajo – Denpasar, 1,5 juta Biaya Nginap di Hotel selama dua malam). Paulus So (Sekretaris Pansus DPRD Manggarai) disebut menerima 6,5 Juta rupiah (5 juta Biaya tiket Pesawat Pergi pulang Labuan Bajo – Denpasar, 1,5 juta Biaya Nginap di Hotel selama dua malam) dan Simprosa Gandut (Wakil Ketua DPRD Manggarai) disebut menerima 6,5 Juta rupiah (5 juta Biaya tiket Pesawat Pergi pulang Labuan Bajo – Denpasar, 1,5 juta Biaya Nginap di Hotel selama dua malam).

Menurut Ahang, Pemberian sejumlah fasilitas tersebut belum termasuk biaya makan minum para wakil rakyat tersebut selama berada di Denpasar adalah bentuk gratifikasi dan melanggar Pasal 2b UU NO 20 Tahun 2001.

Laporan : Andre Kornasen.

Artikel ini telah dibaca 55 kali

Baca Lainnya