Headline

Sabtu, 31 Agustus 2019 - 11:36 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Diskusi Terkait Batas Matim - Ngada, Sejumlah Tokoh Manggarai Raya Ikut Hadir (Foto: TeamYPF/Yopie Moon)

Diskusi Terkait Batas Matim - Ngada, Sejumlah Tokoh Manggarai Raya Ikut Hadir (Foto: TeamYPF/Yopie Moon)

Diskusi Terkait Tapal Batas Matim – Ngada, Sejumlah Tokoh Manggarai Raya Ikut Hadir

Floreseditorial.com, Borong – Masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Manggarai Timur, melakukan diskusi terbuka terkait sengkarut perbatasan antara kabupaten Manggarai Timur dan kabupaten Ngada.

Dialog terbuka dengan tema Tanah Leluhur Memanggil, Mbate Dise Ane, Serong Dise Empo itu berlangsung di Aula Kevikepan Borong sabtu (31/8/2019) dan dihadiri oleh puluhan tokoh Manggarai Raya, tokoh masyarakat perbatasan dan beberapa awak media.

Beberapa tokoh Manggarai Raya yang hadir seperti Christian Rotok, Marselis Sarimin, David Sutarto, Wily Nurdin dan beberapa anggota DPRD Manggarai Timur seperti Gonis Badjang, Leonardus Santosa, Mensi Anam, Herman Tojong dan Tokoh Lintas Agama serta beberapa tokoh masyarakat Manggarai Raya lainnya.

Forum diskusi yang dipandu oleh Mensi Anam ini, menyulut stimulus dan adrenalin para peserta forum untuk berdialektika dalam menyampaikan data dan tuturan sejarah tentang Soal Perbatasan Matim-Ngada.

Yohanes Anggus, Pelaku sejarah asal Elar Selatan, menuturkan bahwa dirinya sangat sedih sebagai pelaku sejarah dengan persoalan tapal batas.

“Ketika perbatasan ini digeser, ini sangat menyedihkan, padahal perjuangan sebelumnya sudah di delegasikan sampai ke kupang dan memiliki kekuatan hukum yang tetap,” katanya

Kami, katanya lebih lanjut, tentunya merasa kecewa dengan sikap yang diambil oleh Pemkab Matim yang ceroboh dalam mengambil sikap, yang merugikan Manggarai.

“Dan soal sejarah tapal batas itu, generasi tentunya harus tanam kaki dalam mempertahankan perbatasan itu,” tandas Yohanes.

Tokoh perbatasan lainnya asal Golo Lijun, Jemarang, dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa dirinya sebagai masyarakat yang berada di wilayah perbatasan merasakan betul kekecewaan dengan putusan Pemda dan pemprof yang mengabaikan etika dan budaya dalam penyelesaian masalah.

“Pemda harus bersikap tegas dalam melakukan penertiban penduduk di wilayah golo lijun, bayangkan 41 Kepala keluarga di Marulante ber- ktp Ngada, padahal mereka mendiami wilayah administrasi Manggarai Timur, janganlah ada pembiaran dan harus ada ketegasan,” tegas Jemarang.

Sementara itu tokoh Manggarai Raya Christian Rotok menyampaikan kekesalannya, tentang soal perbatasan Matim-Ngada yang bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa mempertimbangkan berbagai macam sosiologis dan histori.

“Pesan Bupati Lega, Jangan satu jengkal tanah ini diberikan kepada orang lain, dalam konteks batas wilayah administrasi kepemerintahan, inilah yang menjadi acuan perjuangan kita, tetaplah kita berpijak pada kesepakatan tahun 1973 tentang batas wilayah Matim- Ngada,” kata Rotok.

Kita, lanjut Christian Rotok, cuma berpisah secara administrasi wilayah kepemerintahan, tapi secara satu kesatuan budaya kita masih satu dan sama.

“Kesepakatan14 mei 2019 itu cacat prosedur, kita beri apresiasi kepada DPRD Matim yang telah membentuk Pansus tentang soal perbatasan dan melalui paripurna menolak keputusan itu,” tandas Rotok.

Rotok juga mengujarkan bahwa semua pihak harus mendesak hasil rekomendasi pansus dan membatalkan kesepakatan 14 mei itu.

Diketahui, forum diskusi yang di selenggarakan oleh Kanis Lina Bana selalu penyelanggara itu adalah sebagai salah satu sikap kepedulian masyarakat Manggarai Timur atas sikap Pemda Matim dan Pemprof terhadap putusan soal Perbatasan Matim-Ngada yang dinilai gagal dalam mengakomodir kepentingan masyarakat perbatasan.

Laporan : Yopie Moon

Artikel ini telah dibaca 2549 kali

Baca Lainnya
x