Cheap NFL Jerseys From China Wholesale Jerseys

Headline

Minggu, 15 November 2020 - 19:06 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Ketua Forum Bela Rasa Difabel Nian Sikka (Forsadika), Maria Norma Yunita Ngewi. (Foto: Ist)

Ketua Forum Bela Rasa Difabel Nian Sikka (Forsadika), Maria Norma Yunita Ngewi. (Foto: Ist)

Forsadika Nilai Pemerintah dan Gereja Belum Berpihak Pada Kaum Difabel

Sikka, Floreseditorial.com – Forum Bela Rasa Difabel Nian Sikka (Forsadika) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menilai pemerintah dan gereja belum berpihak pada hak dan kebutuhan kaum difabel yang ada di Kabupaten Sikka. Pasalnya, baik melalui penyebutan kata, sarana ramah difabel, bahkan hak-hak disabilitas yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 pun diabaikan. Sehingga, Forsadika akan berjuang melawan sikap diskriminasi apapun terhadap kaum difabel.

Demikian disampaikan Ketua Forsadika Kabupaten Sikka, Maria Norma Yunita Ngewi, kepada floreseditotial.com, Minggu (15/11/2020), terhadap ketidakberpihakan pemerintah dan gereja atas kaum difabel.

“Sering kali kami disebut sebagai kaum marginal oleh pemerintah, ditambah lagi fasilitas pemerintah dan gereja tidak ramah difabel. Ini adalah bentuk diskriminasi terhadap kami kaum difabel,” sebutnya.

Ia menjelaskan, dalam aturan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), difabel mendapatkan hak 2% dari total penerimaan. Tetapi secara de facto, pemerintah dinilai gagal mengimplementasikan aturan tersebut. Ia mencontohkan dirinya yang sebelumnya selama dua tahun berturut-turut mengurus persyaratan untuk mengikuti test CPNS di Sikka. Pada saat mengurus surat keterangan dari salah satu rumah sakit di Kabupaten Sikka, terkesan diabaikan.

“Saya ke rumah sakit dan saya bertemu seorang dokter. Setelah saya jelaskan tujuan saya, dokter itu langsung mengatakan tidak bisa memberikan surat keterangan dan akhirnya saya pulang tanpa hasil,” terangnya.

Lebih lanjut Ia menambahkan, keesokan harinya, Ia kembali lagi ke rumah sakit tersebut untuk urusan yang sama. Tetapi, lagi-lagi dokter itupun menolak memberikan surat keterangan. Ia pun akhirnya menghubungi salah seorang kaum disabilitas yang saat ini menjadi Staff Khusus Presiden RI.

“Setelah dokter itu bicara dengan Staff Khusus Presiden, barulah dokter itu urus surat keterangan agar saya bisa ikut Test CPNS,” ungkapnya.

Ia mengatakan, seluruh fasilitas pemerintah dan banyak gereja juga, tidak ramah disabilitas, dikarenakan semua bertangga dan tidak sesuai untuk kursi roda bagi kaum disabilitas. Padahal, dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tertulis jelas bahwa kaum difabel berhak mendapatkan kemudahan akses dari pemerintah. Namun, diakuinya, sejauh ini ada beberapa gereja di Kabupaten Sikka sudah membuat anak tangga yang ramah untuk kursi roda kaum difabel.

Menurutnya, hingga saat ini, jumlah anggota yang sudah bergabung di dalam wadah Forsadika sebanyak 251 orang kaum difabel. Selain itu, sebutnya, ada orang tua kaum difabel dan juga pemerhati kaum difabel.

Sementara itu, salah seorang kaum difabel, Ambrosius Dan, juga sangat menyayangkan para pemangku kepentingan di Kabupaten Sikka. Menurutnya, pemerintah dan para wakil rakyat sebagai representasi suara masyarakat tidak mampu memperjuangkan hak kaum difabel.

“Kami kecewa kepada pemerintah, terutama kepada DPRD yang merupakan perwakilan kami sebagai masyarakat Sikka. Mereka tidak memiliki kepedulian untuk memperjuangkan nasib kami,” tuturnya. (ric)

Artikel ini telah dibaca 242 kali

Baca Lainnya