Cheap NFL Jerseys From China Wholesale Jerseys

Headline Nasional Pendidikan

Senin, 16 November 2020 - 19:20 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PDI Perjuangan Dapil NTT 1, Andreas Hugo Pareira. (Foto: Ist)

Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PDI Perjuangan Dapil NTT 1, Andreas Hugo Pareira. (Foto: Ist)

Guru Honorer Dapat Tunjangan, AHP Apresiasi Pemerintah

Jakarta, Floreseditorial.com – Perjuangan panjang, Dr. Andreas Hugo Pareira (AHP), bersama Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebagai mitra dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan non-PNS, membuahkan hasil.

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, dalam Rapat Kerja (Raker) Mendikbud bersama Komisi X, Senin (16/11/2020), melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

  1. Sebanyak 162.277 Dosen pada PTN dan PTS, 1.634.832 Guru Pendidik pada Satuan Pendidikan Negeri dan swasta, serta 237.623 Tenaga Perpustakaan, Laboratorium, serta Administrasi yang berstatus non-PNS, akan menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1.800.000 sebanyak satu kali.
  2. Persyaratan bagi penerima BSU adalah, seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus non-PNS, dengan penghasilan di bawah Rp 5.000.000, serta tidak menerima bantuan/subsidi upah dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) maupun bantuan Kartu Prakerja, sampai dengan 1 Oktober 2020.
  3. Pemerintah akan memberikan kesempatan bagi Guru Honorer, untuk mengikuti proses seleksi menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak tiga kali pada tahun 2021. Pemerintah juga berencana membuka pendaftaran di tahun-tahun berikutnya, hingga jumlah Guru PPPK di Sekolah Negeri mencapai 1 Juta Guru.
  4. Pemerintah berkomitmen menyediakan dana untuk semua Guru yang lulus ujian seleksi melalui transfer pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, untuk gaji Guru PPPK beserta tunjangannya, yang dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  5. Berkaitan dengan jumlah Formasi Guru PPPK, pemerintah daerah diberikan kesempatan mengajukan lebih banyak Formasi Guru PPPK, sesuai kebutuhannya masing-masing kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), sampai dengan 31 Desember 2020.

Andreas Hugo Pareira, memberikan apresiasi kepada pemerintah, atas
BSU bagi Pendidik serta Pembukaan Seleksi PPPK bagi Guru Honorer di tanah air.

“Saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kemendikbud, dalam meningkatkan kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik Honorer, mengingat kontribusi mereka bagi kemajuan dan pemerataan pendidikan nasional,” kata Andreas Pareira, Senin (16/11/2020).

Ia berharap, kebijakan BSU dan Seleksi PPPK Tahun 2021 dapat direspon secara maksimal, demi meningkatkan kesejahteraaan Guru dan Tenaga Kependidikan non-PNS di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim bersama Komisi X, dalam Raker tersebut membahas beberapa isu penting, diantaranya: strategi seputar pendidikan nasional terkait realisasi APBN, penyusunan peta jalan pendidikan, persiapan asesmen kompetensi dasar, evaluasi program organisasi penggerak, bantuan kuota internet terkait pembelajaran jarak jauh, BSU bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS, serta pembukaan seleksi PPPK bagi Guru Honorer yang akan diadakan pada tahun 2021. (*)

Artikel ini telah dibaca 1768 kali

Baca Lainnya