Headline

Selasa, 18 Februari 2020 - 10:36 WIB

1 bulan yang lalu

logo

SPBU Non Subsidi Gorontalo Labuan Bajo  (Foto: TeamYPF/Edi Risal)

SPBU Non Subsidi Gorontalo Labuan Bajo (Foto: TeamYPF/Edi Risal)

Keberadan SPBU Non Subsidi Gorontalo Labuan Bajo Meresahkan Masyarakat

Floreseditorial.com, Labuan Bajo –
Masyarakat Gorontalo, desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat keluhkan kehadiran SPBU non Subsidi Industri yang berada di jalan gang Gorontalo.

Pasalnya Keberadan SPBU non subsidi itu dianggap akan sangat menganggu altivitas masyarakat sekitar.

Andre Da Gomes, salah satu masyarakat sekaligus pemilik usaha hotel Labele kepada floreseditorial.com menyampaikan bahwa keberadaan SPBU berdampak buruk pada lingkungan masyarakat sekitar.

“SPBU ini ada di lokasi gang yang jalan masuk yang sangat sempit dan kecil. Tentu akan terganggu dengan aktivitas, ada keributan keluar masuk kendaraan”, papar Andre.

Menurut Andre, selain menganggu aktivitas, keberadaan SPBU juga berpengaruh terhadap daya minat wisatawan untuk menginap di hotelnya.

Selain tidak memiliki saluran pembuangan limbah, SPBU ini dibangun di Gang yang sangat sempit (Foto: TeamYPF/Edi Risal)

“Aroma BBM, kebisingan kendaraan berdampak pada minat wisatawan menginap di hotel ini”, tambah dia.

Disisi lain, SPBU Gorontalo itu juga tidak memiliki saluran pembuangan limbah hingga ketika musim hujan tiba kerap terjadi genangan air yang menimnulkan banjir.

Demikian juga Ruben Samuel, salah satu warga lainya yang juga mengeluhkan hal yang sama. Menurut Ruben, memang keberadaan SPBU Gorontalo tersebut mencemaskan warga sekitar.

“SPBU inikan tidak ada jalur evakuasi, karena memang lokasinya sempit. Jika terjadi kebakaran tentu sangat membahayajan kita yang berada disekitar sini”, ungkap Ruben saat ditemui Floreseditorial.com, Selasa (18/2/2020).

Selain itu, masyarakat juga keberatan karena jalan gang menuju SPBU merupakan jalan swadaya yang dibangun masyatakat menuju kuburan umum.

“Bulan agustus 2019 sempat terjadi demo penolakan terhadap penggunaan jalan menuju pom bensin dan terkait keberadaan pertamina karena masyarakat merasa terganggu”, paparnya.

Dia juga menyampaikan bahwa pada tanggal 7 september 2019 lalu masyarakat sudah pernah menyampaikan surat keberatan dan penolakan atas keberadaan SPBU kepada bupati.

“Namun hingga saat ini, pihak pemerintah belum memberikan tanggapn terkait penolakn yang dilakukan masyarakat,” imbuhnya.

Dia berharap pemerintah secepatnya mengambil tindakan agar tidak terjadi resiko lain yang justru menganggu kenyamanan masyarakat setempat.

Laporan : Edi Risal

Artikel ini telah dibaca 92 kali

Baca Lainnya
x