Headline

Minggu, 12 Mei 2019 - 22:04 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Kepala BOP Labuan Bajo (Foto: Facebook Shana Fatinah)

Kepala BOP Labuan Bajo (Foto: Facebook Shana Fatinah)

Kepala BOP Labuan Bajo Ancam Proses Hukum Wartawan

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Kepala Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo rupanya geram dengan pemberitaan media terkait kisruh Wisata Halal yang diwacanakan akan diberlakukan di Labuan Bajo.

Saat dihubungi floreseditorial.com pada Minggu (12/05/2019) untuk meminta klarifikasi terkait dugaan keberadaannya Dalam Aksi 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Shana Fatima nampak meminta jaminan kepada wartawan agak tidak memelintir berita.

“Ada jaminan tidak dipelintir lg ga sama media dan kawan2?, Krn sudah berupa fitnah jd sy bisa proses hukum,” tulis Shana Fatinah melalui pesan WhatsApp pada media ini, Minggu (12/05/2019).

Jurnalis media inipun mencoba menjelaskan terkait upaya konfirmasi yang dilakukan media untuk menjaga asas keberimbangan berita.

“Kita tidak sedang berupaya untuk pelintir berita Bu, apa lagi memfitnah ibu. Kita hanya sedang mengklarifikasi saja soal benar tidaknya ibu terlibat dalam aksi tersebut, seperti yang sedang ramai di medsos. Krn ini sudah ramai di masyarakat Bu… Itu aja, kalau soal ibu mau proses hukum, itu hak ibu, Krn setiap warga negara punya hak dan kedudukan yang sama didepan hukum Bu,” tulis Floreseditorial.com menjawab tudingan Shana Fatinah terkait media yang dianggap sering pelintir berita.

Loading...

Shana Fatinah pun menjelaskan bahwa kini dirinya sedang menjalin komunikasi bersama tim Lawyer.

“Sy lg komunikasi dgn tim lawyer. Krn sudah mulai ga sehat fitnahnya,” balas Shana Fatinah yang saat ini dikabarkan sedang berada di Jakarta.

Menanggapi hal ini, kandidat Doktor Hukum Laurensius Ni, SH.,MH menjelaskan bahwa ancaman untuk melakukan upaya hukum bagi wartawan tidak seharusnya dilakukan oleh Shana Fatinah.

“Itu berlebihan, sebenarnya ini adalah langkah yang baik dari wartawan untuk meluruskan pemberitaan media sosial agar lebih jelas kebenarnya dan menjaga keberimbangan berita dengan meminta klarifikasi langsung dari sumbernya yaitu Kepala BOP Labuan Bajo agar masyarakat mengetahuinya,” kata Laurensius.

Ia menjelaskan bahwa, ruang yang diberikan oleh media dengan mewawancarainya seharusnya digunakan untuk meluruskan kebenaran informasi yang berkembang dimasyarakat.

“Jika sampai ancam proses hukum wartawan, itu sangat berlebihan,” tukas Laurensius Ni.

Laporan : Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 163 kali

Baca Lainnya