Headline

Senin, 20 Januari 2020 - 11:28 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Maria Geong (Ist)

Maria Geong (Ist)

Maria Geong: Pembangunan Dermaga Bari Tidak Dibatalkan

Floreseditorial.com, Labuan Bajo –
Kelompok masyarakat Bari kecamatan Macang Pacar, Kab. Mangarai Barat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Pelabuhan Bari (GMPPB) menggelar aksi pada Senin (20/1/2020) di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Manggarai Barat.

Aksi yang diikuti perwakilan masyarakat Bari ini menuntut kepada pemerintah kab. Manggarai Barat untuk menjalankan amanah Peraturan derah (Perda) no 9 pasal 10 tahun 2012 ayat 3 huruf a, yang berbunyi: “Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Niaga/Peti Kemas adalah di Desa Bari Kecamatan Macang Pacar.”

Lalu Pasal 10 ayat 3 huruf
b) berbunyi: “Pelabuhan Penumpang dan Pelabuhan Wisata Internasional adalah di Labuan Bajo.”

Markus Evaritus Tengajo, kordinator umum aksi kepada media menyampaikan bahwa aksi itu merupakan sebuah tuntutan atas hak kedaulatan rakyat terhadap pembangunan.

“Kami menyampaikan tiga tuntutan rakyat, sesuai amanah UU”, kata Evaritus.

Adapun tuntutan yang disampaikan dihadapan Wakil Bupati Manggarai Barat dan ketua DPRD Mabar ialah Pertama, mendesak kepolisian, KPK, dan Kejari untuk memyelidiki kejahatan dalam proses pemindahan pembangunan peti kemas / niaga dari Bari ke Rangko / Menjerite.

Kedua, menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar membangun dermaga niaga sesuai dengan perda no 9 pasal 10 tahun 2012.

Ketiga, mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pembangunan pelabuhan dermaga niaga di Rangko.

Menanggapi tuntutan GMPPB tersebut, wakil Bupati Mabar, Maria Geong menyampaikan terima kasihnya kepada GMPPB yang telah mengingatkan pemerintah terhadap pemerataan pembangunan.

“Pada prinsipnya memang betul seperti yang disampaikan terkait Perda. Namun demikian, pembangunan kita berjalan sangat cepat demi tercapainya kemajuan kab. Manggarai Barat”, papar Wakil Bupati Maria dihadapan peserta aksi.

Maria Geong menambahkan bahwa rencana pembangunan tahun 2012 itu benar adanya tetapi kondisi keuangan daerah belum mencukupi. Ia pun menyinggung terkait kendala infrastruktur yang belum memadai. “Untuk membangun itu harus ada jalan yang memadai karena nanti akan dilewati oleh kendaraan yang mengangkut barang berat”.

Disisi lain Maria menegaskan bahwa pembangunan dermaga niaga yang di Rangko tidak memiliki hubungan dengan Perda yang dinaksud. “Anggaran Dermaga niaga di Rangko itu milik kementrian perhubungan, anggaran pusat, tidak ada hubunganya dengan perda”.

“Tidak ada pembatalan pembangunan dermaga di Bari, setau saya pelabuhan Laboliang Bari telah masuk dalam perencanaan. Bari itu sudah masuk dalam rencana starategis Nasional, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syababdar”, tambah Maria.

Sementara peruntukanya, lokasi Bari akan dijadikan sebagai pelabuhan perikanan, pariwisata dan niaga.

“Mohon bersabarlah, jangan kwatir dengan program dan kebijakan pak presiden yag peduli pembangunan dari desa ke kota. Ini hanya soal waktu”, tutupnya.

Laporan : Edi Risal

Artikel ini telah dibaca 3707 kali

Baca Lainnya
x