Headline

Minggu, 1 Desember 2019 - 10:37 WIB

1 minggu yang lalu

logo

Ilustrasi : Net

Ilustrasi : Net

PB HAM NTT Desak Pemerintah Bayar Gaji Guru Honorer di Kabupaten Manggarai Timur

Floreseditorial.com, Kupang – Pengurus besar himpunan aktivis mahasiswa Nusa Tenggara Timur (PM HAM NTT) mendesak agar pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk segera membayar lunas insentif guru honorer di Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam Press relese PB HAM NTT tertanggal 01 Desember 2019 kepada media ini mereka meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur melihat persoalan insentif para guru honorer di kabupaten tersebut sebagai sebuah persoalan yang serius.

Abdul syukur ketua PB HAM NTT menyampaikan bahwa tidak terbayarnya sebagian upah dari para guru honorer di kabupaten tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur melihat persoalan tersebut sebagai persoalan biasa.

“Padahal ini persoalan dunia pendidikan, bagaimana mutu pendidikan kita menjadi lebih baik kalau kesejahteraan guru yang tidak diperhatikan,” ungkap Abdul Syukur.

Tanggung jawab seorang Guru Honorer, kata Abdul, sama beratnya dengan guru PNS, namun setiap bulan hanya mengantongi secuil rupiah.

“Untuk biaya hidup sendiri saja pas-pasan, apalagi jika mereka memiliki keluarga? Bagaimana nasibnya? Mereka berdedikasi tinggi dan berperan dalam dunia pendidikan kita, namun kesejahterannya tidak diperhatikan,” katanya.

Pihaknya mendesak agar pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur segera membayar lunas insentif para guru honorer di kabupaten tersebut.

“Upah itu sudah ditetapkan dalam satu tahun anggaran berjalan kenapa harus ditunda tunda pembayarannya,” imbuhnya.

Selain itu, PB HAM NTT Meminta Bupati Matim Agas Andreas untuk segera mengatasi persoalan tersebut, agar nasib Guru Honorer yang belum digaji tidak berlarut.

“Mengingat, harapan hidup guru honorer, bergantung pada insentif yang ia terima,” jelasnya.

PB HAM NTT mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Kabupaten Manggarai Timur jika Pemerintah Daerah tidak segera menyikapi hal ini.

“Jika persoalan ini tidak diatasi sesegera mungkin, maka tindak menuntut kemungkinan;PB HAM NTT akan melakukan aksi unjuk rasa disana, dengan menggerakkan seluruh kekuatan guru honor di kabupaten Manggarai Timur,” tukasnya.

Keprihatinan atas dan sejumlah guru honorer di Kabupaten Manggarai Timur perhatian dari sejumlah kalangan salah satunya dari praktisi hukum Dr.Laurentius SH.,MH.

Kata dia, kegelisahan guru tambahan penghasilan sebagai pengganti tunjangan harian lepas (THL) atau atau Bantuan Operasional daerah (Bosda) kini dirasa oleh para guru honorer di kabupaten tersebut.

“Saat ini pengumuman pencairan mulai pada bulan Agustus-November (tiga bulan), pertanyaan kita semua terutama guru penerima tambahan penghasilan yang telah lulus dalam seleksi dan mereka punya hak karena telah menjalankan kewajiban. Terutama hak mereka pada bulan Juni dan Juli 2019,” kata Doktor Bidang Hukum itu.

Menurut Laurentius, jikalau argumentasinya mereka yang mendapatkan tunjangan penghasilan atau lulus dihitung dari bulan kelulusan, maka guru-guru yang mengikuti seleksi kemarin harus diberhentikan semuanya pada waktu mengikuti seleksi.

“Sehingga mereka tidak perlu menjalankan kewajiban agar tidak mendapatkan hak. Karena tidak diberhentikan, maka semua yang status sebagai guru honorer harus dapat dibayarkan sejak bulan Juni- Juli 2019,” tegasnya.

Selain itu, ketersediaan anggaran pemerintah tentu untuk dua belas bulan dalam satu tahun, bukan sepuluh bulan dalam satu tahun.

“Oleh karena itu anggota DPRD Matim yang memiliki fungsi pengawasan untuk mengawasi penggunaan uang daerah oleh eksekutif secara jelas, transparan peruntukannya. Tidak bisa dikatakan agar bersabar pada tahun berikut akan normal kembali, bukan soal tahun depannya tetapi hak tahun berjalan yang dipersoalkan, karena itu pemerintah daerah wajib untuk membayar hak mereka,” tutup Laurentius.

Untuk diketahui, Guru-guru di Kabupaten Manggarai Timur sepertinya harus kembali menarik nafas dalam-dalam perihal upah mereka yang tidak dibayarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Informasi yang dihimpun media ini para guru di Kabupaten Manggarai Timur sudah tidak menerima upah mereka sejak bulan Juni lalu. Total sudah 5 bulan mereka tidak menerima upah mereka jika dihitung hingga bulan Oktober.

Namun baru-baru ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur mengeluarkan sebuah edaran yang isinya agar para guru-guru tersebut datang menerima gaji mereka, ada yang aneh dengan pembayaran upah mereka Jadi mereka cuma dibayar dari bulan Agustus hingga Oktober. Kemana gaji mereka Selama 2 bulan?

Salah seorang Guru calon penerima dana insentif yang mengaku berintial TL, kepada wartawan menyampaikan kekecewaannya atas tidak dibayarnya upah mereka di bulan Juni dan Juli.

“Dalam pengumuman itu, kami diminta mengambil rekomendasi pencairan dana bulan Agustus sampai bulan Oktober. Bulan Juni dan Juli kok tidak diterima. Terus terang kaka, kami sangat merasa kecewa. Sungguh sangat tidak masuk akal, bukankah Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (RAPBD) sudah dibuat 1 tahun anggran? realisasinya kan sampe bulan Desember. tapi kenapa bayarnya setengah-setengah?” kata TL.

Sementara kepala Dinas P & K Matim Basilius Teto, saat dihubungi wartawan melalui sambungan WhatsApp berdalih bahwa untuk tahun ini, Pemda mengalami keterbatasan dana.

“Kita keterbatasan anggaran untuk Tahun ini. Tapi saya pastikan tahun 2020, akan kembali normal. Guru-guru dimohon bersabar,” jelas Teto.

Laporan: Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 550 kali

Baca Lainnya
x