Herman Tojong (Ist)

Floreseditorial.com, Borong – Pemerintah daerah kabupaten Manggarai Timur (Pemkab Matim) diminta untuk segera menjelaskan kepada seluruh rakyat Manggarai Raya (Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur) terkait berkembangnya isu perbatasan antara kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur.

Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD kabupaten Manggarai Timur Herman Tojong yang merupakan anggota DPRD kabupaten Manggarai Timur dari wilayah tersebut.

“Seyogyanya Pemda Matim via humasnya harus sudah menjelaskan kepada masyarakat demi menekan sedini mungkin reaksi kontroversial di tatanan masyarakat dan kaum peduli,” kata Herman, Sabtu (18/05/2019).

Menurutnya, argumentasi liar yang berkembang di masyarakat terkait isu wilayah perbatasan dapat berujung provokatif jika tidak segera disikapi.

Anggota DPRD kabupaten Manggarai Timur ini juga menambahkan bahwa, persoalan Tapal batas antar kabupaten Manggarai Timur dan kabupaten Ngada sesungguhnya bukan cuma persoalan di kabupaten Manggarai Timur.

“Persoalan ini bukan semata milik Manggarai Timur, tetapi persoalan ini adalah persoalan Manggarai raya,” kata Herman.

Untuk diketahui, Persoalan tapal batas antara kabupaten Manggarai Timur dan kabupaten Ngada kembali memanas setelah gubernur NTT memanggil bupati Manggarai Timur Agas Andreas dan Bupati Ngada Paulus Soliwoa serta sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat baik dari Kabupaten Ngada maupun Manggarai Timur serta sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT pada Selasa (14/5/2019).

Bagaimana tidak, keputusan tersebut dikabarkan berbeda dari keputusan sebelumnya di tahun 1973.

Adapun keputusan tahun 1973 yang dituangkan dalam  SK No Khusus/1973 dan ditandatangani oleh Bupati Manggarai, Frans Sales Lega dan Bupati Ngada Jan Jos Botha dan diserahkan kepada Gubernur  NTT. Ketua DPRD NTT, Muspida Propinsi NTT, Ketua DPRD Manggarai, Ketua DPRD Ngada, Muspida Manggarai dan Ngada, para camat sekabupaten Ngada dan Manggarai serta kepala desa di wilayah perbatasan.

Namun keputusan tersebut nampaknya berubah di zaman Gubernur Viktor Laiskodat dan berbeda dari kesepakatan para pemimpin terdahulu.

Informasi yang dihimpun media melaui Jimi, seorang warga Wukir, kecamatan Elar Selatan, akibat keputusan tersebut sebagian wilayah administrasi kabupaten Manggarai Timur seperti Bakit dan sebagian wilayah Buntal beralih ke wilayah administrasi kabupaten Ngada.

Mantan bupati Manggarai Christian Rotok saat ditemui media ini dikediamannya menjelaskan bahwa kesepakatan Aimere tahun 1973 antara Bupati Manggarai dan Bupati Ngada seharusnya menjadi acuan utama dalam mengambil keputusan.

“Itu adalah wasiat dari para pemimpin kita tersahulu,” kata Rotok.

Laporan : Yon Sahaja

Loading...

Bijaksanalah dalam berkomentar. Komentar sepenuhnya menjadi tanggungjawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. Baca Kebijakan berkomentar disini