Fansi Jahang (Foto: TeamYPF)

FLORESEDITORIAL.COM, BORONG – Pemerintah daerah kabupaten Manggarai Timur (Matim) menyatakan telah siap menghadapi gugatan jika ada pihak yang tidak puas atas keputusan pemerintah yang telah memberhentikan sebanyak 16 orang ASN di kabupaten Manggarai Timur.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Manggarai Timur Fansi Jahang saat diwawancarai media ini pada Kamis (10/01/2019).

“Pemerintah kabupaten Manggarai Timur telah siap untuk menerima setiap gugatan atas keputusan tersebut,” tegas Fansi Jahang.

Ia berujar bahwa, pemecatan tidak dengan hormat ini merupakan perintah undang-undang.

“Dan ditindaklanjuti melalui surat keputusan bersama tiga lembaga yaitu Kementrian dalam negeri, Badan kepegawaian Negara dan Menpan-RB,” tukas Fansi.

Untuk diketahui, sejumlah kata korupsi yang menyeret beberapa nama pejabat di kabupaten Manggarai Timur itu berakhir dengan sanksi penjara dan pemecatan tidak dengan hormat dari aparatur sipil negara (ASN).

Sebelumnya menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendatangani kesepakatan bersama untuk mengambil tindakan tegas terhadap ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah berketetapan hukum tetap (inkracht). Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani, yaitu 13 September 2018.

Melansir laman Sekretariat Kabinet, Minggu (15/9/2018), kesepakatan itu dituangkan dalam Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Keputusan Bersama itu dilakukan dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementrian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum. Ini khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Menurut Keputusan Bersama itu, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PYB).

Selain itu, juga ada penjatuhan sanksi kepada PPK dan PYB yang tidak melakukan penjatuhan sanksi memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

“Penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini paling lama bulan Desember 2018,” bunyi diktum Ketiga Keputusan Bersama itu.

Laporan : Yon Sahaja

Komentar Anda?

Komentar Anda?