Headline

Jumat, 22 Juni 2018 - 11:12 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Debat publik ke-dua para Cakada di kabupaten Manggarai Timur (Foto: TeamYPF)

Debat publik ke-dua para Cakada di kabupaten Manggarai Timur (Foto: TeamYPF)

Pendidikan Gratis Ala Paket NeRa Tidak Dimaknai Sebagai Sekolah Tanpa Bayar

Floreseditorial.com, Borong – Konsep pendidikan gratis yang dicanangkan oleh paket NeRa (Bonefasius Uha – Fransiskus Anggal) sebagai calon bupati dan wakil Bupati Manggarai Timur rupanya tidak dimaknai sebagai sekolah Gratis alias sekolah tanpa bayar.

Pasalnya, penekanan makna pendidikan gratis yang disampaikan oleh Bonefasius Uha selaku calon bupati terkait konsep pendidikan gratis di Kabupaten Manggarai Timur lebih pada peningkatan kesejahteraan guru, bukan pada gratisnya biaya pendidikan.

Hal ini diungkapkan Bonefasius Uha selaku calon bupati Manggarai Timur ketika menjawab pertanyaan pasangan calon nomor urut 5 dari paket Sarong-kasmir dalam sesi debat cakada Matim jilid dua.

Bone mengklaim, bahwa pendidikan gratis adalah janji kampanye yang pertama kali dilakukan di Nusa Tenggara Timur.

“Ini harus dimulai. Jangan menunggu. Sebenarnya bukan pendidikan gratis, tetapi bagaimana menaikan gaji guru dari yang ada sekarang. Gaji guru komite dari tujuh ratus ribu akan dinaikan menjadi satu juta lima ratus ribu, karena banyak guru kita mengajar dengan upah jauh di bawah standar UMR,” tandas Cabup Matim itu.

Loading...

Kontroversi seputaran pengertian pendidikan gratis ini juga diungkapkan oleh Paslon nomor urut 3 dalam Pilkada Matim, Tarsius Sjukur – Yoseph Biron Aur (TABIR) saat debat cakada jilid dua yang dilangsungkan di lapangan paroki Borong itu.

Menurut TABIR, selama ini masyarakat beranggapan pendidikan gratis dimaknai sebagai sekolah tanpa bayar.

“Ternyata makna pendidikan gratis adalah bagaimana pembiayaan terhadap guru-guru yang ada dijanjikan untuk diperjuangkan setara UMR,” tandas Paslon nomor tiga di Pilkada Matim itu.

Menanggapi hal ini, praktisi pendidikan Laurensius Ni, SH.,MH, menjelaskan bahwa Konsep utama dalam pendidikan itu sendiri adalah mencerdaskan anak bangsa dengan dilengkapi fasilitas yang memadai dalam proses pembelajaran, sehingga melahirkan pendidikan yang berkualitas.

“Alokasi anggaran 20% dari APBN yang terealisasi dalam APBD pada dasarnya untuk meningkatkan sarana dan prasana pendidikan.

Dalam menyikapi tentang pendidikan gratis tidak ada dalam regulasi yang mengaturnya, karena tidak ada dalam regulasi maka negara mengalokasikannya dalam bentuk bantuan kepada siswa, namun itu tidak dimaknai sebagai sesuatu sistem pendidikan yang gratis,” tandas Dosen STKIP St.Paulus Ruteng itu.

Secara gramatikal, kata Laurentius, gratis itu sama dengan cuma-cuma, tidak bayar, tidak dipungut biaya.

“Kalau sekolah gratis tidak dimaknai tanpa bayar, lalu apa itu gratis?

Kalau meningkatkan kesejahteraan guru dengan menaikan gaji guru swasta setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) tentu kita semua sangat sepakat, namun harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Program yang diharapkan nanti oleh paket ini adalah peningkatan gaji guru-guru swasta (bukan pendidikan gratis) yang saat ini pendapatan mereka jauh di bawah standar UMR.

“Jadi sangat berbeda makna antara pendidian gratis dengan memberikan bantuan ke anak didik dan peningkatan kajahteraan guru,” tukasnya.

Laporan : Yon Sahaja

Editor : Hardy Sungkang

Artikel ini telah dibaca 74 kali

Baca Lainnya