Cheap NFL Jerseys From China Wholesale Jerseys

Headline Manggarai Timur

Kamis, 19 November 2020 - 22:06 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 sekaligus Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Matim, Bonifasius Sai (Ist)

Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 sekaligus Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Matim, Bonifasius Sai (Ist)

Pergub Gratis Rapid Test Tak Berlaku di Manggarai Timur

Manggarai Timur, Floreseditorial.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 sekaligus Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Matim, Bonifasius Sai, merespon pemberitaan media ini yang berjudul “Tak Hiraukan Pergub NTT, Pemda Matim Masih Berlakukan Biaya Rapid Test“.

Boni mengatakan, Pemerintah Kabupaten Matim masih mengenakan biaya Rapid Test sebesar Rp 150.000 bagi pelaku perjalanan.

“Tarif ini berlaku bagi pelaku perjalan untuk kepentingan pribadi. Hal ini telah diatur Peraturan Bupati (Perbup) Matim No. 39 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Manggarai Timur,” kata Boni, ketika menghubungi Floreseditorial.com, Kamis (19/11/2020) malam.

Sementara itu, bagi masyarakat yang karena satu dan lain hal diminta oleh petugas kesehatan untuk melakukan repit test, atau untuk keperluan tracing kasus, tidak dikenakan biaya alias gratis.

Menurutnya, pemberlakuan Rapid Test gratis sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No 61 Tahun 2020 itu, hanya berlaku pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

“Bukan untuk semua RSUD kabupaten/kota di Provinsi NTT,” tukas Boni.

Sebelumnya Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Matim, Surip Titin, ketika dihubungi Floreseditorial.com, Kamis (19/11/2020) menjelaskan, orang yang ingin melakukan perjalanan keluar daerah Kabupaten Matim untuk kepentingan pribadi, tetap membayar biaya rapid test sebesar Rp 150.000.

“Kalau untuk mandiri (urusan pribadi), masih bayar. Kalau untuk tracing kasus, gratis,” ujar Titin.

Ditanya terkait Pergub NTT Nomor 61 tahun 2020, Titin menjelaskan, pihaknya tidak mengetahui hal itu.

“Saya tidak tahu. Kita masih berlakukan Peraturan Bupati (Perbup). Kalau Gubernur itu menyiapkan segala perlengkapan dan rapid-nya, ya kita gratiskan ikut Gubernur. Tapi kalau kita masih beli, ya tetap bayar. Kita (Pemda Matim, red) kan yang beli. Bukan Gubernur yang beli,” ungkapnya. (igt)

Artikel ini telah dibaca 840 kali

Baca Lainnya