Headline

Jumat, 31 Agustus 2018 - 20:55 WIB

2 tahun yang lalu

logo

(Foto:Net)

(Foto:Net)

Rekrutmen Tenaga Kerja Bandara Ende Diduga Sarat Nepotisme

FLORESEDITORIAL.COM, ENDE –   Satgas Anti Korupsi Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) mengkritik keras pola perekrutan tenaga kerja di Bandara HJ. Hasan Aroebusman Kabupaten Ende.

Pasalnya perekrutan  yang diduga dilakukan oleh Kabandara di Kabupaten Ende itu diduga kuat  telah membonsai hak warga Negara lain  untuk mendapatkan pekerjaan.

Proses rekrutmen tenaga kerja/karyawan di Bandar Udara Aroebusman Ende yang cenderung eksklusif/tertutup hingga memunculkan kesan kuat publik bahwa Bandara Ende diduga telah melanggar ketentuan soal transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja.

Demikian diungkapkan Kasimirus Bara Beri selaku Ketua Satgas Anti Korupsi Partai Golkar NTT, ketika dikonfirmasi di Kediamannya. Pada, jumad, (31/08/18)

Kasimirus mengatakan, kita tahu bahwa pekerjaan adalah kebutuhan setiap warga negara, maka dalam membeberkan informasi terkait adanya lowongan pekerjaan harus berjalan secara transparan agar tidak menimbulkan kesan buruk oleh publik.

“Sehingga setiap warga negara yang sedang membutuhkan informasi terkait lowongan pekerjaan tersebut bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri bekerja di instansi/perusahan tersebut,”jelasnya.

Ia menuturkan bahwa  dalam proses rekrutmen tenaga kerja/pegawai tentu setiap warga negara yang berstatus sebagai pencari kerja wajib memenuhi persyaratan yang dibutuhkan,

“Namun ketika informasi lowongan pekerjaan saja tertutup, bagaimana dengan nasib mereka”. Tegas dia.

Oleh sebab itu, lanjut Kasimirus, dengan melihat kenyataan tertutupnya informasi  dalam proses perekrutan tenaga kerja di Bandara Ende pihaknya menilai bahwa Bandara telah menodai hak setiap individu yang membutuhkan informasi adanya lowongan pekerjaan di Bandara Aroebusman Ende.

Batalkan Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Di Bandara Aroebusman Ende?

Menurut kasimirus, Proses Rekrutmen pegawai atau tenaga kerja di Bandara aroebusman harus segera dibatalkan karena publik menduga adanya ketikberesan dalam proses perekrutan tenaga kerja di bandara Aroebusman Ende.

“Jika ada ketertutupan soal rekrutmen pegawai itu benar terjadi justru melanggar transparansi dalam pengelolaan manajemen rekrutmen. Seharusnya kepala bandara melakukan publikasi tentang kebutuhan kebutuhan akan pegawai sebagaimana yang sudah ditentukan oleh pihak bandara” tuturnya.

Kasimirus menjelaskan, di zaman ini jika masih ada ketertutupan-ketertutupan dalam menjalankan proses rekrutmen tenaga kerja, hal tersebut sama dengan menutup kemungkinan terhadap semua anak negeri untuk bersaing secara sehat dalam memperoleh pekerjaan.

Hal senada diungkapkan pula oleh Ardianus So selaku Ketua Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) Kabupaten Ende pada jumad, (31/08/18). Ia mengatakan, semestinya proses rekrutmen tenaga kerja/pegawai harus berjalan secara transparan baik secara informasi maupun syarat lainnya.

 

“Nah jika ada proses rekrutmen tenaga kerja pada sebuah instansi/institusi tertentu sebut saja Bandara Aroebusman Ende yang diduga tidak mengedepankan transparansi maka kita patut menilai bahwa Bandara Ende telah melanggar amanat konstitusi,” Tegas  Ardianus.

Perekrutan TK Sarat KKN, Penegak Hukum bisa masuk?

Ardianus menerangkan, Proses perekrutan karyawan di Bandara Haji Hasan Aroeboesman Ende terkesan tertutup dan diduga sarat KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Pasalnya, diduga sebagian besar masyarakat Kabupaten Ende tidak mengetahui adanya pembukaan penerimaan tenaga kerja baik pegawai/karyawan baru di bandara tersebut.

Ardianus mensinyalir, tenaga honorer yang diterima bekerja di Bandara Haji Hasan Aroeboesman punya hubungan keluarga dengan orang dalam di bandara tersebut.

Ardianus So mengatakan, penerimaan karyawan di instansi pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Sehingga memberi kesempatan yang sama kepada semua masyarakat pencari kerja yang memenuhi syarat untuk melamar.

“Sayameyakini bahwa  Kepala Bandara Aroebusman Ende tidak sedang membonsai hak warga negara untuk mendapat pekerjaan, Jika ini benar terjadi maka saya kira penegak hukum bisa masuk untuk melakukan penelusuran investigasi atau tindakan hukum lanjutan”. Ungkap Ardianus

Sampai berita ini diturunkan, Kepala Bandar Udara Aroebusman Ende belum berhasil dikonfirmasi oleh media ini.

Laporan: Rian Laka

Artikel ini telah dibaca 296 kali

Baca Lainnya
x