Headline

Selasa, 21 Januari 2020 - 07:10 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Nurkholis, Sekjen Formamata (Ist)

Nurkholis, Sekjen Formamata (Ist)

Relokasi Dermaga Niaga Ke Rangko, Formamata : Jangan Kasih Dermaga Dusta Untuk Bari

Floreseditorial.com, Labuan Bajo –
Pengalihan lokasi pelabuhan niaga ke Rangko/ Menjerite yang semula ditetapkan di Bari Kecamatan Macang Pacar berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat terus menuai kecaman publik.

Setelah aksi protes yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Peduli Pelabuhan Bari (GMPPB) di kantor Bupati dan kantor DPRD Manggarai Barat pada hari Senin, 20/1/2020 kemarin, Forum Masyarakat Anti Mafia Tanah (Formamata) pun ikut bersuara.

Sekjen Formamata, Nurkholis menilai pengalihan rencana pembangunan pelabuhan niaga ke Rangko/Menjerite adalah wujud pengkhianatan terhadap produk perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sendiri.

Selain itu, Pemda juga telah mengkhianati masyarakat Bari yang telah menyerahkan tanahnya kepada pemerintah secara cuma-cuma untuk dibangun pelabuhan niaga sebagaimana direncanakan sebelumnya.

Lebih lanjut ia menanggapi beberapa poin pernyataan Wakil Bupati Maria Geong yang disampaikan kepada massa aksi GMPPB bahwa yang pertama soal kondisi keuangan daerah yang belum mencukupi, kendala infrastruktur jalan yang belum memadai, serta pembangunan dermaga niaga di Rangko tidak berhubungan dengan Perda dikarenakan dermaga niaga Rangko akan dibangun menggunakan anggaran Kementrian Perhubungan.

Nurkholis menjelaskan, pertama bahwa alasan keuangan daerah yang terbatas tidak cukup relevan dengan substansi soal. Yang dipersoalkan adalah kenapa Pemda setujui relokasi itu. Ini soal lokasi, bukan semata soal budget, dan izin relokasi itu wewenangan Pemda. Lagipula informasi publik terkait keuangan daerah selama ini tidak terakses secara luas. Jangan manfaatkan ketidaktahuan publik dengan alasan itu.

Kedua bahwa dukungan infrastruktur yang belum memadai di Bari justru membuka kelemahan Pemda yang selama ini kurang memperhatikan Bari.

“Perda ini produk politik yang sudah lahir sejak 2012, mestinya selama hampir 8 tahun ini sudah dimulai pengerjaan persiapan sanpras pendukungnya terkhusus jalan. Apalagi jalan itu memang infrastruktur publik yang paling dasar. Ini tentu menunjukkan keberpihakan pembangunan Manggarai Barat selama ini belum berkeadilan bagi wilayah dan masyarakat Bari, Macang Pacar dan mungkin juga bagi kecamatan lainnya minus Komodo”, jelasnya.

Ketiga, jika dilakukan pembangunan dermaga niaga di Rangko/Menjerita oleh Kementerian Perhubungan dengan anggaran APBN, maka mustahil dermaga niaga di Bari akan tetap dibangun sekalipun keuangan daerah sudah mencukupi. Karena tidak mungkin pelabuhan niaga dibangun dalam zonasi yang berdekatan. Jelas itu sebuah site plan pembangunan yang amburadul.

Lagipula, jika ditelaah prospektifnya, fluktuasi lalu lintas perdagangan laut di Mabar tidak cukup tinggi, mengingat competetiv advantage Manggarai Barat bukan di industri perdagangan, apalagi dermaga niaga di Reo Kabupaten Manggarai juga ada dan sudah lebih lama beroperasi.
Kalau bangun dermaga perikanan masih mungkin, tapi kalau dermaga niaga jelas tidak mungkin lagi dibangun di Bari nantinya. Logika efektivitas pembangunan yang paling sederhananya begitu.

Untuk itu, Nurkholis berharap Pemda Manggarai Barat jangan bangun dermaga dusta untuk masyarakat Bari. Pemda harus menjelaskan secara jujur dan realistis kepada publik Mabar khususnya kepada masyarakat Bari, Macang Pacar agar polemik kepelabuhanan niaga ini tidak menjadi bom waktu dimasa mendatang.

Laporan : Edi Risal

Artikel ini telah dibaca 3709 kali

Baca Lainnya
x