Cheap NFL Jerseys From China Wholesale Jerseys

Headline Manggarai Pilkada 2020

Sabtu, 14 November 2020 - 20:04 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Santi Kantur, Komisioner KPUD Manggarai, saat mengusir Wartawan yang hendak meliput Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020, Sabtu (14/11/2020). (Foto: Ist)

Santi Kantur, Komisioner KPUD Manggarai, saat mengusir Wartawan yang hendak meliput Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020, Sabtu (14/11/2020). (Foto: Ist)

Wartawan Dicegat Liput Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai

Manggarai, Floreseditorial.com – Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), menghalang-halangi Tugas Jurnalistik saat sejumlah Wartawan melakukan liputan kegiatan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020, di Aula Manggarai Convention Center (MCC) Ruteng, Sabtu (14/11/2020)

Pantauan media ini, beberapa Staff KPUD Manggarai mencegat sejumlah Wartawan yang hendak masuk ke Aula MCC itu. Adu mulut pun tak terhindarkan saat para Wartawan hendak marangsek masuk ke pintu utama Aula MCC Ruteng. Sekitar sepuluh menit para Wartawan berada di luar Aula MCC karena dilarang bahkan diusir keluar dari ruang debat. Padahal, saat itu para Wartawan hendak mengambil gambar para Pasangan Calon (Paslon) yang sudah masuk lebih dulu ke ruang debat.

Merespon hal itu, Wartawan TV One, Jo Kenaru, mengatakan, KPUD Manggarai telah melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, karena telah menghalang-halangi Tugas Jurnalistik, sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Jo menjelaskan, dalam UU Pers Pasal 4, disebutkan; (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Ia menambahkan, pada Pasal 18 Ayat 1, disebutkan, ‘Setiap orang yang secara langsung melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)’.

“Alasan mereka melarang Wartawan adalah untuk menerapkan protokol kesehatan. Tetapi faktanya, KPUD Manggarai sendiri melanggar protokol kesehatan, karena tidak ada satu pun sarana cuci tangan, thermo gun dan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker yang disiapkan,” tegas Wartawan senior itu.

Ia menuturkan, KPUD Manggarai sebagai penyelenggara Debat Publik itu, telah melanggar protokol kesehatan, karena saat memasuki Aula MCC, rombongan tim kedua Paslon malah berkerumun.

Senada, Wartawan SCTV, Adrian Pantur, mengatakan, pihak KPUD Manggarai telah melakukan pelecehan terhadap teman-teman Wartawan Manggarai. Karena itu, pihaknya akan menempuh langkah hukum untuk menindak Komisioner KPUD Kabupaten Manggarai.

“Kesalahan pihak KPUD Manggarai adalah tidak menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, KPUD Manggarai tidak menyediakan sejumlah sarana protokol kesehatan seperti thermo gun, tempat cuci tangan dan APD berupa masker,” pungkasnya.

Padahal, lanjutnya, di saat bersamaan, pihak penyelenggara Debat Publik itu, yakni KPUD Manggarai, melanggar protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak. Bahkan, perwakilan Paslon yang memasuki ruangan Debat Publik itu melebihi standar yang ditetapkan, karena di dalam Peraturan KPU hanya diperbolehkan sebanyak empat orang dari masing-masing kandidat.

“Di lokasi debat, tidak ada sarana cuci tangan dan thermo gun sebagai sarana pengukuran suhu tubuh. Pihak KPUD Manggarai pun melarang Wartawan masuk melalui pintu utama. Kenapa mereka seolah-olah menganggap kami ini najis di pintu itu. Malah, kami disuruh masuk melalui pintu belakang. Kalau di pintu belakang ada sarana cuci tangan, itu masuk akal, tetapi kenyataan justru tidak ada,” jelasnya.

Sementara itu, Wartawan Metro TV, Jhon Manasye, menjelaskan, para Wartawan Manggarai dihalang-halangi dan diperlakukan secara diskriminatif oleh KPUD Manggarai. Sejak awal, KPUD melarang Wartawan masuk ruangan dengan alasan protokol kesehatan. Tetapi, larangan itu hanya berlaku bagi Wartawan. Pendukung dan kameramen Paslon dibiarkan masuk, meskipun lebih dari kuota yang ditentukan.

“Teman-teman Wartawan telah mendapat perlakuan diskriminatif oleh KPUD Manggarai. Alasan mematuhi protokol kesehatan yang disampaikan KPUD Manggarai, itu mengada-ada, karena justru mereka sendiri yang melanggar,” kata Jhon.

Ia mengungkapkan, pihak KPUD Manggarai bahkan membuat alasan yang berubah-ubah.

“Kami dirugikan dari sisi kegiatan Tugas Jurnalistik. Saya juga saksikan tidak ada thermo gun dan tempat cuci tangan. Yang ada hanya daftra hadir,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Komisioner KPUD Manggarai telah berbohong. Pasalnya, pada Peraturan KPU hanya diperbolehkan maksimal empat orang perwakilan dari tiap Paslon yang bisa masuk ruang Debat Publik. Kenyataannya, ada banyak orang yang masuk ruangan secara berkerumun.

“Kehadiran perwakilan Paslon yang melebihi empat orang itu sangat merugikan banyak pihak. Dan hal itu malah dibiarkan oleh KPUD Manggarai,” beber Jhon.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Manggarai, Tommy Hartono, mengakui bahwa peristiwa tersebut merupakan kesalahan pihaknya. Ia telah memberikan permohonan maaf karena telah memperlakukan sejumlah Wartawan tersebut secara tidak adil.

“Secara kelembagaan, saya menghaturkan permohonan maaf kepada rekan-rekan Wartawan, karena riak kecil tadi. Kami sadar, tanpa kehadiran teman-teman Wartawan, semua informasi tidak akan terdistribusi dengan baik,” ujarnya usai acara Debat Publik. (*)

Artikel ini telah dibaca 633 kali

Baca Lainnya