Beraktivitas Tanpa Izin di Perairan Batam, Empat Kapal Asing Ini Diamankan Kemenhub

- Rabu, 30 Maret 2022 | 12:09 WIB
Kapal Ilegal di Perairan Batam (antara)
Kapal Ilegal di Perairan Batam (antara)

Melalui Kantor KSOP Khusus Batam bersama Pangkalan PLP Tanjung Uban dan Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berhasil mengamankan empat buah kapal. Dan diketahui, 3 dari 4 kapal tersebut terpasang bendera asing yakni bendera Malaysia dan Singapura.

Capt Mugen Sartoto selaku
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, mengungkapkan bahwa, kejadian tersebut terjadi saat mereka melakukan patroli terhadap kapal-kapal yang dinilai melanggar aturan atau melaksanakan kegiatan tanpa izin (Ilegal) dari Syahbandar.


"Dari patroli tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam dan pangkalan PLP Tanjunguban mengamankan kapal tugboat berbendera Singapura dan Kapal Tanker berbendera Malaysia .

Mengutip antarnews, saat diamankan, kapal tersebut tengah melakukan kegiatan Ship to Ship tanpa izin, di perairan Kota Batam dan tanpa adanya dokumen perizinan yang lengkap," kata Mugen dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, kapal TB. AN DING berbendera Singapura GT. 274 diperiksa pada tanggal 21 Februari 2022 oleh kapal patroli milik Kantor KSOP Khusus Batam KN P.376 yang diduga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu melakukan kegiatan tanpa izin.

Kemudian kapal dinAD HOC ke dermaga PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada Batu Ampar untuk dilakukan penyerahan perkara kepada Tim PPNS Kantor KSOP Khusus Batam.

"Selanjutnya, pada tanggal 22 Februari 2022 telah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan / Wasmatlitrik oleh Atasan Penyidik. Pada tanggal 4 Maret 2022 telah dilakukan Gelar Perkara bersama Korwas Polda Kepri kemudian disepakati perkara dinaikan ke tahap Penyidikan," ungkap Capt Mugen.

Berdasarkan keterangan nakhoda kapal, diperoleh informasi bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan olah gerak kapal serta penundaan tanpa izin sebanyak kurang lebih 43 (empat puluh tiga) kali.

Pada tanggal 7 Maret 2022 telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Batam.

Halaman:

Editor: Aris Yudhivan

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Istri Ferdy Sambo Tidak Beri Keterangan Saat di LPSK

Senin, 26 September 2022 | 16:00 WIB

Terjadi Ledakan di Asrama Polisi Solo Baru Jateng

Senin, 26 September 2022 | 06:00 WIB

Polisi Selidiki Pembunuhan Suami Istri di Palangka Raya

Sabtu, 24 September 2022 | 17:14 WIB

Motor Petugas PPSU Dicuri, Dua Pelaku Diringkus Polisi

Sabtu, 24 September 2022 | 08:44 WIB
X