KPK Panggil 6 Pejabat Pemkab Bogor Terkait Kasus Korupsi Bupati Ade Yasin

Floreseditorial.com - KPK memanggil sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Bogor. Mereka dipanggil terkait kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan keenam pejabat tersebut adalah Andri Hadian, Sekretaris BPKAD Pemkab Bogor; Hanny Lesmanawaty, Subkoordinator Pelaporan Dinas BPKAD; Ruli Fathurahman,

Kasubbag Penata usaha Keuangan Setda Kabupaten Bogor tahun 2019 hingga sekarang; Desirwan, kasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor; Teuku Mulya, Kepala BPKAD Kabupaten Bogor; dan Ade Jaya, Inspektur/Kepala BPKAD 2019 hingga 2021.

Bupati Bogor Ade Yasin Dicecar KPK soal Proyek Dinas PU Tak Sesuai Ketentuan
Keenam orang pejabat tersebut nantinya akan diperiksa sebagai saksi di perkara yang menjerat Bupati Bogor Ade Yasin. Namun, Ali belum menjelaskan secara rinci hal apa saja yang akan dimintakan konfirmasi kepada para pejabat tersebut.

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka KPK pada Rabu (11/5). Ade diperiksa bersama tiga orang lainnya terkait kasus pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor.

Plt Jubir KPK Ali Fikri menerangkan, selain Ade, ketiga tersangka yang diperiksa antara lain Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.

"Keempatnya hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan konfirmasi barang bukti hasil kegiatan penggeledahan," ujar Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (11/5).

PDIP soal Isu 'WTP Ada Harganya': BPK Sudah Sadari Persoalan Ini
Selain itu, KPK mencecar Ade soal awal mula pembahasan dari temuan tim pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat. Hasil temuan itu terkait beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, yang prosesnya diduga tidak sesuai ketentuan.

"Di samping itu juga didalami terkait awal mula pembahasan dari temuan tim pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat pada beberapa proyek di Dinas PU Kabupaten Bogor, yang prosesnya diduga tidak sesuai ketentuan," tambah Ali.