KPK Ingatkan Soal Titik Rawan Korupsi 48 Penjabat Kepala Daerah

- Jumat, 17 Juni 2022 | 11:37 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Kamis 16 Juni 2022 kemarin.  (Dok KPK/ kpk.go.id)
Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Kamis 16 Juni 2022 kemarin. (Dok KPK/ kpk.go.id)

 


Floreseditorial.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepada 48 penjabat kepala daerah soal titik rawan korupsi dalam pengelolaan dan pelaksanaan program di daerah.

Hal itu dikemukakan Firli dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis. Rakor tersebut bertujuan untuk memberikan pengarahan dan pembekalan kepada Pj kepala daerah yang baru dilantik.

"Untuk itu, kepada 48 penjabat kepala daerah baru yang terdiri lima penjabat gubernur dan 43 penjabat bupati/wali kota harus menghindari terjadinya 'fraud' saat bertugas. Pj kepala daerah juga harus memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan dan hukum negara," kata Firli dikutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis.

Baca Juga: Ternyata Khilafatul Muslimin Miliki Tingkat Pendidikan dari SD Hingga Universitas

Adapun, kata dia, titik rawan korupsi yang haru menjadi perhatian di antaranya pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset hingga penempatan modal pemda di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak ketiga.

Selain itu, titik rawan lainnya, yakni korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat.

Kemudian, korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan dan benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan.

"Oleh karena itu, KPK berharap para penjabat kepala daerah agar menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mengedepankan prinsip-prinsip 'good governance' dalam memimpin daerahnya," kata

Baca Juga: Sutradara Joko Anwar Ungkapkan Alasannya Terkait Pembuatan Film Pengabdi Setan 2 The CommunionFirli.

Halaman:

Editor: FEC Media

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPK Geledah Perusahaan Milik Mardani Maming

Selasa, 16 Agustus 2022 | 13:21 WIB

‘Konten Dewasa’ Irjen Ferdy Sambo

Senin, 15 Agustus 2022 | 02:29 WIB

Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Siswa SD Dalam Kelas

Minggu, 14 Agustus 2022 | 14:00 WIB
X