KPK Sebut Biaya Politik Di Indonesia Sangat Mahal

- Jumat, 1 Juli 2022 | 20:01 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberi sambutan dalam pembekalan antikorupsi kepada pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Kamis (30/6/2022). ANTARA/HO-Humas KPK/aa.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberi sambutan dalam pembekalan antikorupsi kepada pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Kamis (30/6/2022). ANTARA/HO-Humas KPK/aa.

Floreseditorial.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebutkan bahwa biaya politik di Indonesia sangat mahal.

Hal tersebut dikatakannya saat memberi sambutan dalam pembekalan antikorupsi kepada Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) beserta 54 pengurus Partai Hanura dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Kamis.

"KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis.

Baca Juga: Nurul Ghufron: Tjahjo Kumolo Berjasa Bantu Proses Transisi Pegawai KPK

Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar," kata Alex.

Menurut Alex, biaya politik di Indonesia sangat mahal sehingga dalam proses pemilihan pun para calon seperti diwajibkan memiliki modal. Ia mengatakan tidak ada calon yang gratis melenggang maju dalam pilkada.

Ia menjelaskan "ongkos" pencalonan tersebut didapat dari berbagai sponsor lantaran partai politik membolehkan berbagai perusahaan menyumbang.

Baca Juga: Polisi Selidiki Penusukan Ibu Dan Anak di Bekasi Oleh Pria Tak Dikenal

Namun, kata Alex, hal itu menjadikan beban politik di masa depan ketika sang calon terpilih.

Misalnya, kata dia, perusahaan kontraktor menyumbang sang calon maju dalam pilkada. Ketika sang calon tersebut terpilih maka akan ditagih "jatah proyek" di pemerintahannya.

"Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan.

Yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal, bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak bener," ujar Alex.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengatakan alasan pentingnya para kader partai politik mengikuti program PCB dari KPK.

Selain akan diberikan pemahaman soal nilai-nilai integritas, juga melatih para kader untuk terus berkomitmen memberantas korupsi, khususnya di sektor politik.

Ia mengharap para kader berkomitmen untuk menerapkan materi antikorupsi yang diberikan.

Halaman:

Editor: FEC Media

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Siswa SD Dalam Kelas

Minggu, 14 Agustus 2022 | 14:00 WIB

Sebanyak 12 Rumah Di Kota Bengkulu Hangus Terbakar

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:54 WIB

Kasus Pelecehan Istri Sambo Dihentikan

Jumat, 12 Agustus 2022 | 21:27 WIB
X