Terbukti Korupsi Dana Desa Bangka Lao, Rian Keka Dituntut 3,6 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

- Jumat, 28 Oktober 2022 | 00:36 WIB
Terbukti Korupsi Dana Desa Bangka Lao, Rian Keka Dituntut 3,6 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta (Foto: Dok. Kejari Manggarai)
Terbukti Korupsi Dana Desa Bangka Lao, Rian Keka Dituntut 3,6 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta (Foto: Dok. Kejari Manggarai)

Ruteng, Floreseditorial.com - Kasus dugaan tindak pidana korupsi atas terdakwa Gregorius Serian Keka alias Rian Keka, dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Bangka Lao, kini telah memasuki tahap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Manggarai.

Tuntutan JPU Kejari Manggarai itu disampaikan dalam sidang dengan Agenda Pembacaan Surat Tuntutan Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, TA 2017, 2018 dan 2019.

Pada agenda sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejari Manggarai yang hadir yaitu Wisnu Sanjaya, SH dan Wlilibrodus Harum, SH.

Baca Juga: Disebut Tak Berintegritas, Marcel Pan: Tarik dan Parkir Saja 'Tarsi Asong' di Ruteng

"Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.12 WITA telah dilaksanakan persidangan Tindak Pidana Korupsi atas nama GREGORIUS SERIAN KEKA,S.Pd Alias RIAN KEKA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang," kata JPU Kejari Manggarai, Wisnu Sanjaya, SH, sebagaimana dalam rilis yang diterima media.

Adapun sejumlah poin tuntutan terhadap terdakwa Rian Keka yang telah dibacakan JPU Kejari Manggarai dalam sidang tersebut, sebagai berikut:

  • Menyatakan terdakwa GREGORIUS SERIAN KEKA, S.Pd Alias RIAN KEKA  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Baca Juga: Wings Air Kembali Beroperasi di Ruteng

  • Menyatakan membebaskan terdakwa GREGORIUS SERIAN KEKA, S.Pd Alias RIAN KEKA dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  • Menyatakan terdakwa GREGORIUS SERIAN KEKA, S.Pd Alias RIAN KEKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GREGORIUS SERIAN KEKA, S.Pd Alias RIAN KEKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Baca Juga: Memalukan! Aksi Pasangan ABG yang Melakukan Hal yang Tidak Senonoh di Rekam Warga

  • Menghukum Terdakwa GREGORIUS SERIAN KEKA, S.Pd Alias RIAN KEKA untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
  • Menghukum terdakwa GREGORIUS SERIAN KEKA, S.Pd Alias RIAN KEKA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp544.523.901,00 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah Sembilan Ratus Satu Rupiah). Jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidiair 2 (dua)tahun pidana penjara;
  • Barang Bukti sebagaimana dalam tuntutan;
  • Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Baca Juga: Hati-hati! Masih Banyak Pemalsuan Oli Mesin Sepeda Motor

"Bahwa sidang di tutup oleh Majelis Hakim dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 dengan agenda pembacaan pembelaan/pledoi Penasehat Hukum atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa sidang berjalan dengan aman dan lancar," ucap Wisnu.

Editor: Andy Paju

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X