Hukum

Selasa, 27 Agustus 2019 - 07:19 WIB

3 minggu yang lalu

logo

Dr. Laurentius Ni, S.H, M.H

Dr. Laurentius Ni, S.H, M.H

Pakar Hukum: Kesepakatan 14 Mei di Kupang Langgar Undang-Undang

Floreseditorial.com, Borong – Pakar Hukum Dr. Laurentius Ni, S.H,M.H kembali menyoroti kesepakatan perbatasan antara kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada pada tanggal 14 Mei 2019 lalu.

Menurut doktor hukum itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752) menegaskan bahwa Kabupaten Manggarai Timur sebagai daerah kabupten yang baru, dan sebagian Kabupaten Manggarai dikurangi dengan dibentuknya Kabupaten Manggarai Timur.

“Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur dengan cakupan wilayah Kecamatan Borong, Poco Ranaka, Lamba Leda, Sambi Rampas, Elar dan Kota Komba dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Kabupaten Manggarai Timur,” kata Laurentius Ni, Selasa (27/08).

Kata dia, tanggung jawab pemerintah dalam menentukan batas wilayah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun (lihat Pasal 5 ayat (3) UURI No.36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur, LN. tahun 2007 N0. 2007, TL. No. 4752).

“Artinya lima tahun yang dimaksud adalah dihitung berdasarkan tanggal disahkan yaitu pada tanggal 10 Agustus 2007, maka batas akhir penetapan Kabupaten Manggarai Timur oleh Menteri Dalam Negeri adalah pada tanggal 10 Agustus 2013, antara 10 Agustus 2007-10 Agustus 2013 diharapkan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan ketetapan oleh Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Hal inilah menjadi dasar bagi Menteri Dalam Negeri untuk membuat suatu keputusan artinya tim dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur titik ordinat perbatasan Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada harus dilakukan sebelum tanggal 10 Agustus 2013. Apa urgensi dari kesepakatan bulan Mei 2019 antara Bupati Manggarai Timur beserta camat dan Bupati Ngada bersama camat dengan diketahui oleh gubernur?.

“Hemat saya bahwa apa yang dilakukan oleh gubernur dan bupati beserta camat dari keduanya tidak memiliki urgensi (penting) dalam kaitan dengan batasan wilayah yang ada. kesepakatan tersebut telah menabrak atau melanggar UU No.36 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten manggarai Timur,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Dosen UNIKA St. Paulus Ruteng itu, masyarakat Manggarai Timur harus berpegang teguh pada UU no. 36 tahun 2007, karena di dalam Udang-Undang tersebut dilampirkan peta wilayah Kabupaten Manggarai Timur yang tidak bisa terlepas dari UURI No. 36 tahun 2007 (lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang dimaksud.

Sikap DPRD Kabupaten Manggarai Timur terkait penolakan kesepakatan bupati Manggarai Timur mengenai beberapa wilayah yang keluar dari Kabupaten Manggarai Timur dan bergabung ke kabupaten Ngada (dipaksakan oleh suatu kesepakatan) maka melalui Pansus melihat persoalan ini sebagai sesuatu yang sangat serius dan para sesepuh baik dari Kabupaten Manggarai maupun Kabupaten Manggarai Timur menolak dengan tegas kesepakatan bulan Mei 2019.

“Saya secara pribadi apresiasi dengan anggota DPRD Manggarai Timur (Pansus) yang telah bersusah payah untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, demi Kabupaten Manggarai Timur yang kita cintai dan tak ingin sejengkalpun lepas dari bumi Congka Sae,” kata Laurentius.

Sementara ketua panitia khusus (PANSUS) masalah Perbatasan Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada Herman Tojong kepada media ini menjelaskan bahwa setelah PANSUS DPRD melakukan kajian dan analisis baik terhadap dokumen maupun kajian
lapangan, DPRD Kabupaten Manggarai Timur merekomendasikan pada Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Tumur untuk membatalkan kesepakatan bersama tentang penyelesaian perselisihan batas yang ditandatangani tanggal 14 Mei 2019 di Kupang.

“Pemenntah kabupaten Manggarai Timur harus melakukan sosialisasi kepada seluruh manysyarakat Manggarai umumnya dan masyarakat Manggarai Timur khususnya, tentang proses dan tahapan penyelesaaian perselisihan batas antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Ngada,” kata Tojong.

Ia juga meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk segera menyampaikan rekomendasi DPRD ini, sesuai dengan aspirasi masyarakat Munggaran Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang dan Kepada kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Laporan : Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 1282 kali

Vidio Populer
Baca Lainnya