Hukum

Rabu, 18 Maret 2020 - 12:24 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Kantor Pengadilan Negeri Ende (Foto: TeamYPF/Rian Kaka)

Kantor Pengadilan Negeri Ende (Foto: TeamYPF/Rian Kaka)

PN Ende Siapkan Posko Bantuan Hukum Gratis

Floreseditorial.com, Ende – Pengadilan Negeri (PN) Ende menyiapkan sebuah posko pelayanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal ini disampaikan Kepala Pengadilan Negeri Ende, I Komang Dediek Prayogi, H.,M.Hum. Kepada Floreseditorial.com di ruang kerjanya pada selasa (17/3/20).

I Komang mengajak masyarakat yang kurang mampu apabila ada masalah hukum dan ingin mendapatkan sentuhan bantuan pelayanan hukum secara gratis, silahkan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Ende.

”Karena, sesuai dengan amanat Mahkamah Agung RI, setiap Pengadilan Negeri wajib wajib memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, yang seyogianya membutuhkan keadilan hukum,” jelasnya.

Kata dia, masyarakat yang tidak mampu sebagai basis pencari keadilan dapat pula mendapatkan sentuhan keadilan yang sama dan setara dimata hukum.

“Equlity before the law,” terang Komang.

Kata dia, pihaknya akan terus melakukan pembenahan, agar masyarakat diseluruh daerah kabupaten Ende, tidak merasa asing untuk datang berkonsultasi hukum di Kantor PN Ende.

“Karena PN Ende telah membuka posko pelayanan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan keadilan hukum khusus di daerah Kabupaten Ende,” terangnya.

Persyaratannya mudah, yakni setelah berkonsultasi di bagian Posko Bantuan Hukum (Posbakum) PN Ende. Posbakum akan memberikan dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum gratis.

Menurut Komang, khusus untuk masyarakat Kabupaten Ende, yang tidak mampu, diminta segera melengkapi persyaratan dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bebernya

Sementara, Advokat Piket Posbakum, Jamilah SH, kepada Floreseditorial.com menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Ende bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang Peradi Ende guna memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu.

“Memang betul, dalam MOU nya bersama Lembaga Peradi Ende, kesepakatan ini berlaku untuk semua advokat yang berkecimpung di masing-masing organisasi seperti KAI, PERADIN, PERADI dan HAPPI”. Jelas Jamila

Hadirnya Posbakum, Kata dia, termasuk melayani konsultasi hukum, khusus kepada masyarakat yang tidak mampu. Sehingga mereka pun bisa mendapatkan keadilan yang sama dimata hukum.
Dalam konsultasi hukum, masyarakat tidak mampu wajib membawa surat keterangan tidak mampu atau SKTM dan Foto Copy KTP.

“Jika KTP belum ada, masyarakat tidak mampu bisa menggunakan surat domisili dari kelurahan sebagai persyaratannya”. Terang mila

Khusus PNS Akan Dikenakan Biaya, Tapi Tidak Mahal

Jamila menuturkan, khusus untuk masyarakat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PNS, dalam melakukan konsultasi hukum akan dikenakan biaya dan menurutnya tidak mahal.

Khusus PNS, Kata Jamila, kami hanya melayani konsultasi hukum, nanti kalau untuk pendampingan litigasinya di Pengadilan Negeri, misalnya panitera masalah pidana atau pun perdata, bisa langsung bersama pengacara yang bersangkutan yang didekatinya.

Menurut Jamila, pihaknya sudah siapkan buku tamu dan buku registrasi posbakum, isinya tentang nama orang yang melakukan konsultasi terkait masalah hukum yang dihadapi atau dialami.

Selain itu, wajib mengisi dalam buku tamu dan buku registrasi indentitas KTP, nomor Hand Phone, maksud dan tujuan melakukan konsultasi hukum baik Pidana maupun Perdata.

“Jika dalam konsultasi hukum ingin dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya maka klien tersebut akan didampingi oleh pengacara, baru kita bagikan nama-nama advokad yang berasal dari seluruh organisasi advokat yang ada di Kabupaten Ende, tinggal mereka pilih siapa yang ingin mereka pilih untuk pendampingan,” tukasnya.

Laporan : Rian Laka

Artikel ini telah dibaca 370 kali

Baca Lainnya
x