Joseph Ansar Rera, Mantan Bupati Sikka (Foto: Istimewa)

FLORESEDITORIAL.COM, MAUMERE – Mantan Bupati Sikka Joseph Ansar Rera bersama Ketua Banggar DPRD Sikka, Wakil Ketua dan 10 Anggota Banggar DPRD Sikka berpotensi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korupsi atau dijadikan tersangka dugaan korupsi.

Mantan Bupati bersama Ketua Banggar DPRD Sikka, Wakil Ketua dan 10 Anggota Banggar DPRD Sikka diduga telah mark-up uang Tunjangan Transport dan Perumahan bagi Anggota DPRD Sikka dalam APBD TA 2018 sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

“Total perkiraan kerugian Daerah yang diderita Pemda Sikka dalam APBD 2018 itu sebesar 1.632.000.000 rupiah untuk tunjangan Perumahan dan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum sesegera mungkin,” tegas koordinator tim pembela demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus pada media ini, Jumat (04/01/2019).

Selain itu Polisi juga diminta untuk mendalami dugaan Mark-up tunjangan Transportasi bagi anggota DPRD kabupaten Sikka.

“Publik Sikka diharapkan memberikan informasi yang relevan terkait dugaan markup Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transport,” jelas advokat Peradi itu.

Kata Petrus, modus operandinya dilakukan dengan menaikan angka Tunjangan Perumahan dan Transpirtasi dengan nilai nominal di atas Rp. 10 jt untuk masing-masing tunjangan.

“Ini tidak rasional dan tidak layak, dan diduga kuat demi barter persetujuan APBD 2018 untuk proyek-proyek tertentu,” ungkap Petrus menandaskan.

Bupati Sikka Robi Idong, lanjut Petrus Salestinus, secara konsisten mempertahankan sikapnya menurunkan anggaran untuk pos Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Sikka dalam APBD TA 2019, yang pada hari  Senin, tanggal 31 Desember 2018 yang lalu telah disetujui oleh DPRD Sikka.

“Meskipun begitu, yang namanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah harus tetap diproses hukum hingga ke Pengadilan Tipikor,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Sikka harus menemukan siapa-siapa saja yang menjadi aktor intelektual dari peristiwa yang diduga sebagai mark-up Tunjangan Perumahan dan Transportasi dalam APBD sebesar Rp. 10 jt untuk Tunjangan Perumahan dan Rp. 12 jt untuk Tunjangan Transport perbulan bagi setiap Anggota DPRD Sikka.

“Dengan disetujui oleh DPRD Sikka terhadap penurunan Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Sikka yang dikoreksi oleh Bupati Sikka Robi Idong, maka sudah dapat dipastikan bahwa angka Tunjangan Perumahan yang benilai Rp. 10 jt perbulan sebagai mark-up diakui oleh DPRD Sikka,” ungkapnya.

Konsekuensinya adalah dana yang sudah terlanjur diterima dikembalikan juga Mantan Bupati Sikka Joseph Ansar Rera dan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Banggar DPRD Sikka harus diproses secara pidana korupsi.

Meskipun DPRD Sikka sudah menyetujui dan mengesahkan APBD Sikka 2019 dengan sejumlah koreksi, tetapi polemik di tengah masyarakat soal proses hukum terhadap Ketua dan Anggota Banggar bersama Joseph Ansar Rera, mantan Bupati Sikka masih ramai menjadi perbincangan publik.

“Terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tentang siapa yang harus bertanggung jawab, menimbulkan penilaian bahwasannya besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi yang diterima oleh Anggota DPRD Sikka selama periode 2018, tidak berdasarkan kajian akademis yang bersumber dari sebuah survey lapangan yang obyektif, sehingga Tunjangan Perumahan itu ditenggarai sebagai buah dari kompromi antara Banggar DPRD Sikka dan pihak Sekda Pemda Sikka 2018,” tuturnya.

Untuk itulah langkah hukum harus menjadi prioritas untuk mendapatkan kepastian hukum, termasuk agar Anggota DPRD Sikka segera kembalikan dana Tunjangan Perumahan dan Transportasi yang nilainya berlebihan itu.

“Masyarakat akan memberikan penilaian bahwa ternyata ada pelaku-pelaku yang selama ini menari-nari di atas penderitaan rakyat. Karena itulah Unit Tipokor Satreskrim Polres Sikka diharapkan segera memanggil Rafael Raga dan yang lainnya untuk diperiksa dan status pemeriksaan supaya ditingkatkan dari Pulbaket menjadi Penyelidikan dan penyidikan,” tukasnya.

Laporan : Wahyu

Komentar Anda?