Headline Hukum

Jumat, 24 Januari 2020 - 18:50 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Gabriel Mahal (Ist)

Gabriel Mahal (Ist)

Publik Berhak Tau Informasi Tentang Tanah Pemda Manggarai Timur di Lingko Lehong

Floreseditorial.com – Sehubungan dengan masalah tanah Pemda Manggarai Timur seluas ±50 Ha di Lingko Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, masyarakat memiliki hak menanyakan dan mendapatkan informasi mengenai luas sebenarnya dan pemanfaatannya.

Apalagi bidang tanah tersebut berasal penyerahan secara cuma-cuma dari Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek yang bersama tu’a-tu’a adat dalam Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong.

Demikian diungkapkan Gabriel Mahal, penasehat hukum Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek.

“Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan Pemda Matim kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat yang menyerahkan tanah tersebut secara cuma-cuma. Pertama, mengapa sampai hari ini di tanah yang telah diserahkan tersebut tidak didirikan Sekolah Pertanian Terpadu sebagaimana alasan yang merupakan tujuan penyerahan tanah seluas ±50 Ha di Lingko Lehong pada tahun 1991. Mengapa kemudian yang dibangun adalah perkantoran, gedung DPRD, dan rumah sakit. Dimana Sekolah Pertanian Terpadu-nya?” kata Gabriel Mahal, Jumat (24/01/2020).

Hal kedua, kata Gabriel Mahal, adalah apakah luas tanah yang diserahkan pada tahun 1991 itu sama dengan luas tanah yang ada saat ini. Jika kurang, mengapa. Ada informasi yang masih perlu diklarifikasi, yang mengatakan bahwa luas tanah kurang dari luas saat penyerahannya. Alasannya, pada saat pengukuran, ada tanah pihak lain dekat lokasi tanah Pemda di Lingko Lehong tersebut. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, dari mana pihak lain mendapatkan tanah di Lingko Lehong itu sebagai alas haknya.

Pemda Matim sendiri mendapatkan tanah tersebut dari penyerahan tu’a-tu’a Gendang Ara bersama-sama tu’a-tu’a Gendang lainnya dalam Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Desa Gurung Liwut. Logikanya, pihak lain manapun harus mendapatkan tanah di Lingko Lehong dari tu’a-tu’a Gendang ini sebagai alas haknya sebagaimana Pemda mendapatkan tanah di Lingko Lehong tersebut di tahun 1991.

Jika kurang karena adanya tanah pihak lain dekat tanah Pemda tersebut, maka mestinya Pemda Matim menanyakan hal ini kepada Tu’a-Tu’a Gendang yang telah menyerahkan tanah seluas ±50 Ha tersebut. Termasuk menanyakan, apakah Tu’a-Tua Gendang lain pernah menyerahkan tanah kepada pihak-pihak lain di sekitar tanah Pemda yang telah diserahkan tersebut sehingga tanah Pemda itu tidak bisa mencapai luas yang telah diserahkan.

Hal ketiga yang perlu dijelaskan kepada publik adalah apakah dalam anggaran pembangunan gedung-gendung perkantoran Pemda, gedung DPRD, gedung rumah sakit di atas tanah yang diberikan secara cuma-cuma oleh Masyarakat Hukum Adat itu, tidak ada anggaran pengadaan/pembebasan lahan/tanah.

“Penting bagi Pemda Matim untuk menjelaskan hal ini kepada publik karena dana yang digunakan untuk pembangunan gedung-gedung tersebut adalah dana publik, dan untuk menghilangkan adanya kecurigaan-kecurigaan dalam masyarakat,” kata Gabriel Mahal.

Hak untuk mendapatkan informasi-informasi ini, menurut Gabriel Mahal, merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk warga Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, dan merupakan hak atas informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan: Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 2083 kali

Baca Lainnya
x