Kesehatan Manggarai Barat Suara Redaksi

Kamis, 21 Mei 2020 - 01:49 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Bandar Udara Komodo. (Foto: Ist)

Bandar Udara Komodo. (Foto: Ist)

Sengketa Kewenangan dan Pencegahan Virus Corona

(Catatan Redaksi floreseditorial.com)

Hingga Rabu (20/5/2020) pasien terkonfirmasi positif covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menembus angka 79. Rinciannya; Kabupaten Sikka 27 kasus, Kota Kupang 18 kasus, Manggarai Barat 14 kasus, Sumba Timur 7 kasus, Ende 6 kasus, Rote Ndao 2 kasus, TTS 2 kasus, Flores Timur, Nagekeo dan Manggarai masing-masing 1 kasus. Tercatat 10 kabupaten di wilayah ini sudah terpapar. Wilayah kabupaten yang telah terpapar itu dikategorikan sebagai zona merah.

Dari sisi jumlah, 79 kasus pasien terkonfirmasi covid-19 di NTT menunjukkan grafik kasus yang mencemaskan. Sebab setiap hari, Dinas Kesehatan Provinsi NTT selalu mengumumkan perkembangan hasil swab test RSUD Kupang. Dan yang berhasil teridentifikasi itu, bukan saja orang dewasa, tetapi termasuk remaja belia.

Virus corona tidak mengenal toleransi. Ia menyergap dengan ganasnya. Siapa pun yang tidak pandai dan bijak mematuhi protap kesehatan yang ditetapkan pemerintah, merupakan kelompok masyarakat beresiko terpapar virus itu. Karena itu, protap kesehatan harus kita taati secara konsekuen. Jika tidak maka angka pasien terkonfirmasi positif covid-19 terus bertambah.

Menyikapi itu semua, berdasarkan latar fenomena penyebarannya, redaksi floreseditorial.com merekomendasikan beberapa poin penting, antara lain;

Pertama, meskipun virus corona atau covid-19 berawal di Wuhan Tiongkok, dan menyebar ke seluruh dunia, namun tak dapat diingkari bahwa penyebaran covid-19 ke daratan Flores tak bisa dilepaspisahkan dengan kedatangan para peserta Ijtima Ulama di Gowa, Sulawesi Selatan.

Para peserta Ijtima Ulama di Gowa tentu tidak boleh dipersalahkan, karena mereka tentu tidak pernah tahu atau bahkan tidak pernah menyadari jika diri mereka telah terpapar virus corona. Mereka adalah korban virus corona yang seharusnya mereka dibantu melalui perawatan, doa, dan motivasi bagi mereka, agar mereka dapat kembali sehat dan beraktivitas seperti sediakala.

Kedua, Surat Wakil Bupati Manggarai Barat, drh. Maria Geong, Ph.D, bertujuan mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat Manggarai Barat khususnya dan masyarakat Flores pada umumnya. Misi kemanusiaan menjadi pertimbangan utama Wakil Bupati Manggarai Barat, dengan mengeluarkan surat larangan terbang bagi pesawat dan larangan keluar dan masuknya kapal-kapal di pelabuhan laut Labuan Bajo.

Namun belakangan surat keputusan Wakil Bupati Maria Geong menuai polemik, bukan hanya di tengah masyarakat tetapi di antara elit pejabat pemerintahan. Surat Wakil Bupati Mabar dianggap bertentangan bahkan melanggar kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk memutuskan kebijakan ditutup atau tidak ditutupnya transportasi udara dan laut. Persengketaan dan pertarungan “perebutan” kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di tengah pandemi corona berkontribusi besar dalam menghambat upaya percepatan penanggulangan bencana pandemi corona.

Tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah potret paling “telanjang” yang dipertontonkan oleh para pengambil kebijakan di tengah situasi emergensi akibat virus corona. Para pengambil kebijakan tidak mempertimbangkan sifat kemendesakan dan kegentingan, namun mereka malah lebih sibuk berdebat dan berlindung dibalik segala aturan, prosedur dan kewenangan yang seharusnya diabaikan lantaran kita berada dalam situasi darurat alias tidak normal.

Ketiga, Keterbatasan atau minimnya fasilitas kesehatan, kurangnya kesiapan sumber daya manusia adalah masalah real yang dihadapi pemerintah daerah. Lemah dan lambannya koordinasi antar instansi birokrasi pemerintahan, baik institusi-institusi pemerintah di daerah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, menjadi faktor penghambat utama upaya percepatan pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran virus corona. Karena itu waspadalah. Corona tetap mengintai jika kita tidak taat asas terhadap protap kesehatan itu.

(*)

Artikel ini telah dibaca 428 kali

Baca Lainnya
x