Manggarai Barat

Jumat, 29 Mei 2020 - 17:07 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Yosep Suhardi, S.H, Anggota Fraksi Amanat Indonesia Raya DPRD Manggarai Barat, Partai Gerindra. (Foto: Ist)

Yosep Suhardi, S.H, Anggota Fraksi Amanat Indonesia Raya DPRD Manggarai Barat, Partai Gerindra. (Foto: Ist)

DPRD Mabar “Kehilangan” Dana Pokir dan Perjalanan Dinas

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat terpaksa harus kehilangan biaya pokok pikiran atau aspirasi, perjalanan dinas dan makan minum atau lumpsum. Total anggaran tiga pos belanja itu mencapai miliaran rupiah. Dana itu digelontorkan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 di wilayah setempat.

“Jumlah dana pokir untuk 30 anggota DPRD Manggarai Barat berbeda-beda. Berkisar antara Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar. Sedangkan biaya perjalanan dinas dan makan minum Rp 3,2 miliar. Tiga pos anggaran itu dirasionalisasi untuk biaya operasional pencegahan dan penanganan covid-19 di Kabupaten Manggarai Barat,” jelas anggota Fraksi Amanat Indonesia Raya DPRD Mabar, Yosep Suhardi, S.H, menjawab floreseditorial.com, Kamis (28/5/2020). Dia diminta komentar terkait alokasi dana di Kantor DPRD Mabar untuk kegiatan pencegahan dan penanganan covid-19 di wilayah itu.

Ia menjelaskan, terkait kegiatan pencegahan dan penanganan covid-19 di wilayah Manggarai Barat, DPRD setempat menempuh kebijakan melakukan rasionalisasi anggaran. Kebijakan itu, terangnya, merujuk payung hukum yang ditetapkan hierarki pemerintah yang lebih tinggi, menyikapi pandemi covid-19. Karena Sekretariat DPRD Mabar melakukan rasionalisasi pada tiga pos belanja. Total rasionalisasi tiga pos anggaran tersebut mencapai miliaran rupiah.

Dia menambahkan, dana pokir masing-masing anggota DPRD merupakan anggaran yang disediakan untuk merespon aspirasi masyarakat saat kegiatan reses. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik dan bantuan lainnya berdasarkan aspirasi masyarakat itu.

Jadi, lanjutnya, dana pokir bukan uang tunai yang diterima anggota dewan sebagaimana disinyalir masyarakat. Tetapi dana pokir dikonversikan dalam bentuk kegiatan fisik berdasarkan aspirasi saat reses.

“Jangankan pegang uang. Lihat saja tidak. Alur penggunaan dana tersebut selalu berkoordinasi dengan eksekutif. Kita disurati eksekutif tentang pokir itu, sehingga Bappeda masukkan dalam program e-planning berdasarkan kondisi keuangan daerah,” ujarnya.

Martinus Mitar, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Manggarai Barat

Terpisah, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Mabar, Martinus Mitar menegaskan, guna mempercepat penanganan covid-19, bukan hanya pokir yang dirasionalisasi, tetapi seluruh item pembelanjaan infrastruktur di sejumlah SKPD, kecuali proyek infrastruktur yang telah dikontrakkan.

“DPRD Mabar sepakat menghentikan seluruh belanja fisik guna percepatan tangani covid-19. Kita menyerahkan kesempatan seluas-luasnya kepada eksekutif. DPRD tidak pegang uang. Yang pegang uang itu eksekutif,” katanya.

*(Robert Perkasa)

Artikel ini telah dibaca 528 kali

Baca Lainnya
x