Headline Hukum Manggarai Barat

Rabu, 8 Juli 2020 - 23:32 WIB

4 minggu yang lalu

logo

Tanah genang bagian utara Bandar Udara Komodo yang sedang disengketakan. (Foto: Tim Redaksi)

Tanah genang bagian utara Bandar Udara Komodo yang sedang disengketakan. (Foto: Tim Redaksi)

Fungsionaris Adat Nggorang Disomasi

Labuan Bajo, floreseditorial.com – Fungsionaris adat Nggorang, masing-masing, H. Ramang Ishaka dan H. Umar Ishaka disomasi Dr. Laurentius Ni, S.H., M.H, selaku pengacara sekaligus kuasa hukum, Stefanus Aco, terkait surat pengukuhan penyerahan tanah adat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Stefanus Aco, melalui kuasa hukumnya, Laurentius Ni, melayangkan surat somasi kepada fungsionaris ulayat Nggorang, lantaran fungsionaris adat Nggorang dinilai telah mengeluarkan surat pengukuhan penyerahan tanah adat kepada pihak lain. Surat somasi tertanggal 27 Juni 2020 itu ditandatangani kuasa hukum, Dr. Laurentius Ni, S.H., M.H. Kuasa hukum memberi batas waktu satu minggu kepada pihak ulayat untuk memberikan klarifikasi.

“Jika tidak, kuasa hukum akan melakukan upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku,” demikian Laurentius Ni yang dihubungi floreseditorial.com, Rabu (8/7/2020).

Dalam somasi, kuasa hukum membeberkan kronologis kepemilikan tanah milik kliennya, Stefanus Aco, yang telah dikuasainya puluhan tahun. Kuasa hukum menyebutkan, surat pengukuhan penyerahan tanah adat kepada ahli waris, Drs. Simon Ondok, tersebut tidak memiliki alasan hukum. Awalnya, Drs. Simon Ondok (alm), memiliki sebidang tanah di lokasi genang, tepatnya di bagian utara tanah Bandar Udara Komodo, seluas 1.690 m².

Tanah tersebut menjadi milik, Drs. Simon Ondok (alm), melalui pembagian adat oleh fungsionaris ulayat Nggorang pada tahun 1987. Pada tanggal 16 Maret 1995, tanah tersebut dijual kepada, Philipus Fernandes Lamuri.

Untuk memperkuat pengalihan hak, dilampirkan kwitansi pelunasan pembayaran pada tanggal 20 Juni 1998 dengan harga Rp 2.700.000 dan ditandatangani Kepala Desa Batu Cermin, Petrus Ga.

Selama 13 tahun, tanah tersebut menjadi milik, Philipus Fernandes Lamuri. Pada tanggal 27 November 2008, tanah tersebut dijual lagi kepada, Stefanus Aco, dibuktikan dengan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor: Pem.593.21/1091/XI/2008 ditandatangani, Philipus Fernandes Lamuri, sebagai pemilik hak kepada, Stefanus Aco, sebagai penerima hak. Disaksikan Pejabat Kepala Desa Batu Cermin, Ronald J. Kamasi dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Komodo, Jehaban Marsel, serta mengetahui Camat Komodo, Drs. Aloisius Nala.

Pada tanggal 27 November 2008, melalui surat perjanjian jual beli antara, Philipus Fernandes Lamuri, sebagai pemilik tanah ditandatangan di atas materai Rp 6.000, disaksikan Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Batu Cermin, Siprianus Sani, tokoh masyarakat, Matias Madu, Kepala Dusun Bandara, Alimudin Sidik dan saksi pihak kedua, Yoseph Mindjo. Dengan harga tanah Rp 7.000.000, seperti tertera dalam kwitansi jual beli.

Pada tahun 2008, saat pengalihan hak atas tanah tersebut kepada, Stefanus Aco, Penjabat Kepala Desa Batu Cermin, Ronald J. Kamasi memberikan Surat Keterangan Bumi dan Bangunan dengan Nomor: Pem.041.3/ /XI/2008 yang ditandatangani pada tanggal 27 November 2008.

Pada tanggal 19 Juni 2020, advokat Kantor Gabriel Benedict Law Office menyurati Kepala Kantor Agraria dan ATR/BPN Manggarai Barat dengan Nomor: 018/GBLO/SP/VI/2020 untuk meminta kajian dokumen Kav. No. 5 awal, Drs. Simon Ondok atau sekarang Stefanus Aco, S.H.

Dr. Laurentius Ni, S.H., M.H

Pada tanggal 5 Juli 2019, fungsionaris ulayat Nggorang, H. Umar Ishaka dan H. Ramang Ishaka, memberikan surat pengukuhan penyerahan tanah adat kepada, Eduardus Januar Pribadi Ondok, ahli waris, Drs. Simon Ondok (alm). Surat tersebut berisikan pengukuhan penyerahan tanah adat tersebut dan mengetahui Kepala Desa Batu Cermin, Sebastianus Ba’a, S.E.

Kuasa hukum menilai, kepemilikan tanah, Drs. Simon Ondok (alm), sejak pembagian awal oleh fungsionaris ulayat Nggorang tahun 1987 sampai tanggal 16 Maret 1995, merupakan titik pangkal persoalan tanah milik, Stefanus Aco.

Menurut kuasa hukum, Laurentius Ni, surat pengukuhan penyerahan tanah adat yang dibuat pada tanggal 5 Juli 2019, dianggap sebagai cacat prosedur atau batal demi hukum. Pasalnya, pengukuhan penyerahan tanah adat yang dibuat pada tanggal 5 Juli 2019, seharusnya dibuat pada tahun 1987 saat penyerahan atau pembagian tanah ulayat. Dan pengukuhan penyerahan tanah adat harus memiliki dasar hukum yang jelas dengan mendapatkan informasi atau bukti-bukti, apakah tanah tersebut masih menjadi miliknya atau sudah beralih ke orang lain selama 33 tahun keberadaan tanah tersebut.

Disebutkan pula, seharusnya fungsionaris ulayat Nggorang memperlihatkan atau membuktikan kepemilikan tanah yang sudah diserahkan pada tahun 1987, sebagai dasar dalam pembuatan surat pengukuhan penyerahan tanah adat pada tanggal 5 Juli 2019. Hal ini penting untuk mengetahui keberadaan fakta lapangan dan fakta yuridis, apakah menjadi pemilik pertama saat pembagian tanah adat atau sudah beralih ke pihak lain melalui proses hukum yang jelas.

Dalam surat somasi, kuasa hukum juga meminta fungsionaris ulayat Nggorang termasuk Pejabat Kepala Desa Batu Cermin, Camat Komodo, Philipus Fernandes Lamuri, untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan ini. Kuasa hukum juga meminta fungsionaris ulayat Nggorang segera mencabut surat pengukuhan tanah adat tersebut.

Jika somasi tidak ditanggapi, pihak kuasa hukum akan melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Syair mewakili H. Ramang Ishaka dan H. Umar Ishaka, telah bertemu dengan kuasa hukum dari, Stefanus Aco, di Labuan Bajo. Namun, pertemuan tersebut belum terlaksana lantaran, H. Ramang Ishaka, dalam keadaan sakit.

Melalui Syair, fungsionaris adat Nggorang, H. Ramang Ishaka, mengatakan, pihaknya akan menghubungi kuasa hukum beberapa hari ke depan untuk bersama-sama membicarakan persoalan tanah dan surat pengukuhan yang dikeluarkan pihaknya selaku fungsionaris ulayat Nggorang. *(Tim Redaksi)

Artikel ini telah dibaca 841 kali

Baca Lainnya
x