Manggarai Barat

Selasa, 7 Januari 2020 - 17:30 WIB

5 bulan yang lalu

logo

Praktisi Hukum Gabriel Mahal (Foto: Istimewa)

Praktisi Hukum Gabriel Mahal (Foto: Istimewa)

Gabriel Mahal: Klarifikasi Bupati Mabar Soal Lahan Translok Keliru

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Gabriel Mahal, penasehat hukum dari 200 Kepala Keluarga (KK) warga Transmigrasi Lokal UPT Nggorang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, (“Warga Translok”) minta kepada Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dula, untuk menarik kembali Surat Nomor: TKT.560/24-Trans/III/2019, tanggal 13 Maret 2019, yang ditujukan kepada Kementerian Sekretariat Negara.

“Saya sarankan sebaiknya Bupati Gusti Dula menarik kembali surat yang memberikan penjelasan, klarifikasi masalah Lahan Usaha 2 untuk 200 KK Warga Translok. Karena penjelasan atau klarifikasi yang disampaikan Bupati itu tidak sesuai atau bertentangan dengan fakta-fakta yang ada terkait dengan masalah tersebut. Bisa jadi Bupati mendapat laporan atau informasi yang salah dari anak buahnya,” ungkap Gabriel Mahal, Selasa (07/01/2020).

Seperti dijelaskan Gabriel Mahal, pada tanggal 23 Januari 2019 lalu, seorang Warga Translok mengirim surat pengaduan terbuka kepada Presiden RI soal Lahan Usaha 2 untuk 200 KK Warga Translok yang sudah 22 tahun belum juga diserahkan kepada 200 KK Warga Translok. Sementara 147 Sertifikat Hak Milik di Lahan Usaha 2 masing-masing atas nama Warga Translok sudah diterbitkan Kantor ATR/BPN. Sertifikat-sertifikat tersebut dipegang oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat.

Surat pengaduan warga Translok tersebut ditanggapi oleh Kementerian Sekretariat Negara lewat Surat Nomor: B.2070/Kemenstneg/D-2/DM 05/05/2019, tertanggal 31 Mei 2019. Dan surat tanggapan Kementerian Sekretariat Negara tersebut menunjuk kepada penjelasan Bupati Manggarai Barat dalam Surat Nomor: TKT.560/24-Trans/III/2019, tanggal 13 Maret 2019, sebagai jawaban atas pengaduan warga Translok tersebut.

Dalam penjelsannya, Bupati Agustinus Ch. Dula mentakan, “… tidak pernah menjanjikan akan mendapat tanah lahan basah seluas 1 (satu) ha kepada Transmigran karena kondisi riil tanah di UPT Nggorang seluruhnya adalah tanah lahan kering sehingga tanah kering yang akan dibagikan kepada calon transmigran adalah lahan pekarangan dan lahan usaha tanah kering”. Itu dalam poin 1 Surat Bupati tersebut.

Dalam poin 2 dijelaskan Bupati, “… Pada waktu itu juga tidak pernah menjanjikan kepada Transmigran akan mendapat lahan 2 ha karena luas tanah yang tersedia di UPT Nggorang tidak mencukupi untuk mendapatkan 2 ha bagi 200 Kk”.

Penjelasan Bupati Agustinus Ch. Dula tersebut, menurut Gabriel Mahal, bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.

“Jika benar penjelasan Bupati bahwa tidak ada janji setiap KK dari 200 KK Warga Translok akan dapat tanah basah seluas 1 Ha dan tidak pernah ada janji kepada Transmigran akan mendapat 2 Ha lahan per-KK, pertanyaannya, mengapa ada 147 Sertifikat Hak Milik di Lahan 2 atas nama Warga Translok yang sudah terbit dan berada di bawah penguasaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat? 147 Sertifikat Hak Milik di lahan 2 tersebut tidak mungkin diterbitkan begitu saja oleh Kantor ATR/BPN tanpa melalui proses pengukuran tanah, pemenuhan persyaratan dokumen-dokumen untuk pensertifikatan tanah,” kata Gabriel Mahal.

Dalam dokumen Laporan Penyelesaian Masalah Tanah Translok di Dataran Nggorang, Desa Macang Tanggar, Nomor: 570/634, tertanggal 19 Mei 1998 di bagian “URAIAN MASALAH” huruf 3 Lampiran Surat Laporan Penyelesaian Masalah Tanah tersebut dinyatakan: “Pada saat pengkaplingan dan pengukuran dalam rangka pensertifikatan tanah Transmigrasi lokal (Translok) oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai sesuai tanda patok merah yang ditetapkan/dipasang Petugas UPT. Translok, dari pihak orang Banteng dan orang Lemes tidak pernah mengajukan keberatan atau menghalang-halangi kegiatan tersebut”. Hal ini menunjukkan bahwa pihak BPN Manggarai pada saat itu sudah melakukan pengukuran tanah tersebut.

Dan menurut pengakuan Warga Translok, setiap KK dari 200 Warga Translok menandatangani tiga berkas dokumen yang dipersyaratkan untuk pensertifikatan tanah yang terdiri dari: Berkas permohonan pensertifikatan tanah/lahan Pekarangan seluas 5000 m2; Berkas permohonan pensertifikatan tanah/lahan usaha 1 seluas 5000 m2; dan Berkas permohonan pensertifikatan tanah/lahan usaha 2 seluas 10.000 m2 (1 Ha).

Hal tersebut di atas bersesuai dengan realisasi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan Data dari Pemda Manggarai Barat, dalam dokumen “Data Translok Nggorang Macang Tanggar, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat” yang dibuat dan ditandatangani oleh Adan Petrus, S.ST. Kasie Pemb. Perumh. Dan Penyedia Sarana Prasarana a.n. Kepala Bidang Transmigrasi, tertanggal 2 Pebruari 2012.

Dalam dokumen tersebut jelas-jelas diungkapkan: SHM Lahan Pekarangan (0,5 Ha/KK) yang sudah dibagi sejumlah 190 SHM, yang belum dibagi 10 SHM; SHM Lahan Usaha 1 (0,5 Ha/KK), yang sudah dibagi ke Warga Translok 134 SHM, sementara SHM yang belum terbit sejumalh 66 SHM karena persyaratan belum lengkap; dan SHM Lahan Usaha 2 sejumlah 147 SHM, tapi belum dibagi ke Warga Translok. Sedangkan yang belum terbit 53 SHM.

“Data-data dan fakta adanya 147 SHM di Lahan 2 itu menunjukkan dan membuktikan adanya Lahan Usaha 2 itu. Jadi, tidak benar ketika Bupati Gusti Dula mengatakan hanya Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha 1 saja yang diberikan kepada 200 Warga Translok, dan tidak benar juga ketika Bupati menjelaskan bahwa tidak pernah dijanjikan kepada Warga Translok akan mendapatkan 2 Ha lahan per KK,” ungkap Gabriel Mahal.

Selanjutnya, penasehat hukum Warga Translok ini sangat mengharapkan dan meminta agar Bupati Gusti Dula serius menangani masalah tanah Lahan 2 yang sudah 22 tahun dinantikan 200 KK Warga Translok. “Bagaimanapun 200 KK Warga Translok itu warga masyarakat Manggarai Barat. Mereka jadi Warga Translok karena mendukung program Pemerintah saat itu, dan dijanjikan setiap KK mendapat 5000 m2 tanah pekarangan dan rumah, 5000 m2 lahan usaha 1, dan 10000 m2 (1 Ha) lahan usaha 2 sebagai sumber mata pencaharian mereka sebagai petani dan sumber kehidupan mereka. Jangan mereka diabaikan begitu saja,” kata Gabriel Mahal.

Laporan : Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 1682 kali

Baca Lainnya
x