Cheap NFL Jerseys From China Wholesale Jerseys

Headline Manggarai Barat

Senin, 27 Juli 2020 - 15:28 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Aksi unjuk rasa FP2N di depan Kantor BPN Mabar, Senin (27/7/2020). (Foto: Robert Perkasa)

Aksi unjuk rasa FP2N di depan Kantor BPN Mabar, Senin (27/7/2020). (Foto: Robert Perkasa)

Geruduk Kantor BPN Mabar, Massa Desak Batalkan Sertifikat Tanah Niko Naput

Labuan Bajo, floreseditorial.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Badan Pertanahan Nasional (FP2N) Kabupaten Manggarai Barat, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur, Senin (27/7/2020) sekitar pukul 09.00 Wita.

Aksi tersebut terkait sengketa kepemilikan lahan antara pihak pertama, Suwandi Ibrahim, salah seorang ahli waris dari Alm. Ibrahim Hanta (Ayah kandung) dan Mikael Mensen (penerima hibah), dengan pihak kedua, Bpk. Nikolaus Naput dan Ibu Beatrix Seran Nggebu (Istri dari Nikolaus Naput), yang berlokasi di Lengkong Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Di depan Kantor BPN, massa FP2N mendesak BPN Mabar segera membekukan atau membatalkan produk hukum (sertifikat tanah) atas nama, Bpk. Nikolaus Naput, yang berlokasi di Lengkong Karanga. FP2N menilai BPN Mabar menerbitkan sertifikat tanah di lahan sengketa berdasarkan dokumen palsu, yakni pendasaran alas hak surat penyerahan tanah adat pada 21 Oktober 1991 a.n. Beatrix Seran Nggebu yang berlokasi di Golo Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mabar. Antara fakta dokumen surat penyerahan tahun 1991 dengan fakta fisik obyek yang disengketakan, baik luas lahan, lokasi obyek maupun batas-batas tanah, tidak sinkron.

Terpantau floreseditorial.com, Senin (27/7/2020) sekitar pukul 09.00 wita, ratusan massa unjuk rasa melakukan long march menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dari Waemata, Desa Gorontalo melintasi ruas jalan protokol Kantor Bupati, Kantor Kejaksaan Negeri, Mapolres Kabupaten Mabar, menuju Kantor BPN yang terletak di dekat Kantor DPRD Mabar, kawasan padang SMKN I Labuan Bajo. Aksi tersebut dikawal ketat aparat keamanan Polres Mabar. Dari Kantor BPN, massa bergerak menuju Mapolres Mabar, Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan Kantor Bupati Mabar.

Sepanjang perjalanan dari kawasan Waemata hingga Kantor BPN, Florianus Surion Adu dan Stefanus Herson, secara bergantian berorasi di atas sebuah mobil open cap. Tiba di depan Kantor BPN, massa membentangkan sejumlah spanduk dan poster di pagar besi kantor itu.

Dalam orasinnya, Florianus, membeberkan berbagai fakta terkait konflik sengketa kepemilikan lahan antara, Suwandi Ibrahim, salah seorang ahli waris dari, Alm. Ibrahim Hanta (Ayah kandung) dan Mikael Mensen (penerima hibah), dengan pihak kedua, Bpk. Nikolaus Naput dan Ibu Beatrix Seran Nggebu (Istri dari Nikolaus Naput).

Diuraikan, dokumen alas hak kepemilikan tanah yang diajukan pihak, Ibu Beatrix Seran Nggebu (selaku pemohon), menggunakan bukti surat penyerahan tanah adat tanggal 21 Oktober 1991 a.n. Beatrix Seran Nggebu, yang berlokasi di Golo Karanga dengan batas-batas; Utara: Tanah Don Amput, Selatan: Tanah Yayasan Sosial Pembangunan, Timur: Tanah Adat dan Barat: Tanah Nikolaus Naput, tanpa ditentukan luasnya.

Dalam surat tersebut, dijelaskan, pihak yang menyerahkan tanah adat, dalam hal ini, Dalu Nggorang, Ishaka dan Wakil Dalu Nggorang, Haku Mustafa, tidak menyatakan luas tanah yang diserahkan sebagaimana lazimnya redaksi surat pelepasan hak atas Tanah Adat Nggorang, yang diawali proses pendekatan budaya Manggarai “Kapu Manuk Lele Tuak”.

Selanjutnya, Fungsionaris Adat Nggorang menyerahkan nama-nama pemohon Tanah Adat Nggorang kepada pihak yang ditunjuk sebagai penata, yang dimandatkan Fungsionaris Adat Nggorang selaku penata/pembagi tanah ulayat, berdasarkan surat mandat resmi dari Fungsionaris Adat Nggorang untuk menunjuk/menata lokasi tanah berdasarkan perintah Fungsionaris Adat Nggorang.

Atas surat mandat Fungsionaris Adat Nggorang, selanjutnya pihak penata menunjuk lokasi-lokasi kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat “kapu manuk lele tuak” yang sudah memenuhi hukum adat dalam proses Tanah Adat Nggorang.

“Surat penyerahan adat tertanggal 21 Oktober 1991 a.n. Ibu Beatrix Seran Nggebu, telah dibatalkan melalui surat, Dalu Nggorang, Ishaka dan Wakil Dalu Ngorang, Haku Mustafa, tertanggal 17 Januari 1998. Adapun alasan pembatalan itu karena dalam surat penyerahan tahun 1991 itu, tidak mencantumkan luas lahan.

Selain itu, alasan pembatalan juga karena di lokasi tersebut terdapat tanah Yayasan Pembangunan Sosial Manggarai yang letak obyek tanah berada di Golo Karanga, dengan batas-batas; Utara: Tanah Donatus Amput/Udin Dg. Cau, dkk, Selatan: Tanah Kelurahan/Yayasan Pembangunan Sosial Manggarai, Timur: Tanah Adat, Barat: Jalan Karangan Labuan Bajo. Luas: ±5 Ha.

Bahwa, Bpk. Nikolaus Naput, yang adalah Suami dari Alm. Ibu Beatrix Seran Nggebu, bertindak sebagai pemohon mengajukan permohonan hak atas tanah ke kantor BPN di Labuan Bajo, pada Agustus 2014, yang berlokasi di Lengkong Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Manggarai Barat menggunakan surat perolehan tertanggal 21 Oktober 1991.

Atas upaya pemohon (Bpk. Nikolaus Naput) lalu disanggah oleh Sdr. Ibrahim A. Hanta, Putra sulung dari Bpk. Ibrabim Hanta (Anak sulung dari lima bersaudara).

Atas sanggahan yang dilakukan, Sdr. Ibrahim A. Hanta, maka pada Senin, 29 September 2014, dilakukan upaya mediasi oleh Camat Komodo. Mediasi Camat Komodo merekomendasikan agar dilakukan penyelesaian antara keluarga, Ibrahim A. Hanta dengan Bpk. Nikolaus Naput.

‘Dugaan’ telah terjadi kesepakatan antara, Iibrahim Hanta dengan Bpk. Nikolaus Naput, melalui Kuasa Hukumnya, Sdr. Yohanes B. Selatan, S.H, terkait tindak lanjut mediasi di Kantor Camat Komodo pada 29 September 2014. Klarifikasi tanah yang dilaksanakan BPN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada 11 Maret 2019.

Atas beberapa fakta di atas, Bpk. Suwandi Ibrahim, selaku ahli waris (Putra bungsu Alm. Ibrahim Hanta bersama forum FP2N menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mendesak pihak BPN Mabar membekukan atau membatalkan produk hukum atas nama, Bpk. Nikolaus Naput, atas obyek tanah yang berlokasi di Lengkong Karanga yang menggunakan pendasaran alas hak surat Penyerahan Tanah Adat pada 21 Oktober 1991 a.n. Beatrix Seran Nggebu, yang berlokasi di Golo Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan alasan antara fakta dokumen surat penyerahan tidak berkorelasi dengan fakta fisik obyek yang disengketakan; luas lahan, lokasi obyek dan batas-batas obyek tidak sinkron.

Kedua, mendesak BBP untuk tidak menjadi bagian dari salah satu pihak yang bersengketa, dengan melegitimasi dokumen pemohon yang diduga kuat kesepakatan dilakukan antara, Sdr. Yohanes B. Selatan, S.H dengan Sdr. Ibrahim Hanta, yang dimediasi BPN di Labuan Bajo pada 11 Maret 2019, cacat hukum karena nama, Ibrahim Hanta (Ayah kandung Sdr. Ibrahim A. Hanta), yang menandatangani berita acara kesepakatan itu sudah meninggal dunia pada 14 Maret 1986.

“Artinya, kesepakatan antara kuasa hukum, Yohanes B. Selatan, S.H dengan Sdr. Ibrahim Hanta, yang dimediasi BPN di Labuan Bajo pada 11 Maret 2019 itu palsu karena bersepakat dengan orang yang telah meninggal dunia,” tutur Florianus Surion Adu seraya menambahkan, kesepakatan yang dilaksanakan BPN di Labuan Bajo tanpa melibatkan, Siti Lanung, Istri dari Alm. Bapak Ibrahim Hanta dan kedua Anak kandungnya yakni, Nadi Ibrahim dan Suwandi Ibrahim.

Ketiga, mendesak BPN untuk bekerja secara profesional meneliti dokumen-dokumen kepemilikan yang diajukan pihak pemohon, Bpk. Nikolaus Naput, sebelum diberikan kepastian; baik bukti surat pelepasan kepemilikan tanah adat, lokasi obyek yang diajukan pemohon/termohon hingga upaya-upaya mediasi yang tidak ‘rekayasa’. Hal tersebut demi menjamin kepastian produk hukum yang baik demi menghindari konflik horisontal antara sesama warga yang membutuhkan jaminan kebenaran atas hak kepemilikan lahan di Manggarai Barat.

Keempat, mendesak Pemkab Mabar melakukan mediasi dan meninjau lokasi sengketa di Lengkong Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo.

Kelima, mengecam Badan Pertanahan Nasional di Labuan Bajo agar tidak menerbitkan produk hukum (sertifikat) ganda di obyek yang sama, seperti contoh dugaan kasus yang terjadi antara, Pater Yulkus Kuway dengan Bpk. Samuel Latuna, di obyek yang berlokasi di Kelurahan Wae kelambu.

“Atas beberapa fakta di atas, kami mendesak Pemkab Mabar untuk memanggil BPN agar mengklarifikasi apa yang menjadi tanggung jawab kelembagaan Pertanahan Nasional yang ada di Manggarai Barat, demi mencegah konflik lahan yang tentu akan mengganggu stabilitas keamanan di daerah. Penyidik Polres Mabar dan Kejakasaan Negeri Labuan Bajo juga harus melakukan upaya penyelidikan di kantor BPN Labuan Bajo, yang diduga berindikasi KKN dalam proses penerbitan produk hukum berdasarkan alas hak perolehan lahan yang syarat rekayasa,” tandas Florianus Surion Adu. *(obe)

Artikel ini telah dibaca 17 kali

Baca Lainnya