Manggarai Barat

Kamis, 28 November 2019 - 11:05 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Labuan Bajo (Foto: TeamYPF)

Labuan Bajo (Foto: TeamYPF)

Klaim Tanah 400 Hektare, BOP LBF Harus Buka Dokumen Amdal ke Publik

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Forum masyarakat penyelamat pariwisata Manggarai Barat (Formapp Mabar) kembali mendesak badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo (BOP LBF) untuk membuka semua dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atas lahan seluas 400 hektare yang disebut-sebut telah dikuasai BOP.

Pihak Formapp Mabar mempertanyakan apakah semua dokumen tersebut dihasilkan dari sebuah proses yang sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan.

“Apakah dokumen ini dihasilkan dari sebuah proses sosialisasi yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat yang ada di sekitar lahan? Apakah dokumen ini juga dihasilkan setelah berkoordinasi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat?” kata Ketua Formapp Mabar Aloysius Suhatim Karya pada media ini, Kamis 28 November 2019.

Sebelumnya, pada 15 November 2019, salah satu media online berbasis di Labuan Bajo, mempublikasikan dokumen berjudul “Pengumuman Studi Amdal Pembabgunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores di Lahan Badan Otorita Labuan Bajo Flores”.

Dokumen itu, dikeluarkan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores yang ditanda tangani oleh Direktur BOP yaitu Shana Fatina.

Dokumen ini memaparkan rencana kegiatan pembangunan kawasan pariwisata Labuan Bajo Flores di lahan seluas 400 hektar yang secara administratif terletak di Desa Gorontalo, Desa Golo Bilas, Desa Wae Klambu dan Desa Nggorang, Kecamatan Komodo-Mabar.

“Kedua, terkait publikasi dokumen ini. Media apa saja yang menjadi instrumen bagi BOP untuk menyampaikan informasi terkait dokumen ini kepada Publik?” kata Aloysius.

Lebih lanjut, Aloysius meminta agar lembaga yang dipimpin oleh Shana Fatina itu merilis status kepemilikan lahan 400 hektar tersebut. Pasalnya sampai saat ini, BOPLBF belum membuka secara umum ke publik peta lahan itu.

“Bagaimana status pemanfaatan dari lahan-lahan tersebut? Bagaimana pembagian lahan 400 hektar tersebut ke dalam kawasan otoritatif dan koordinatif sebagaimana yang dimaksudkan dalam Perpres No. 32 tahun 2018 sebagaimana dimaksudkan dalam Bab 2 Pasal 2 ayat 2-3,” tuturnya.

Aloysius menambahkan, pihaknya sudah memasukkan poin-poin tersebut kepada BOPLBF, pada Senin, 25 November 2019, namun hingga hari ini belum ada jawaban.

“Kita sudah kirim poin-poin desakan itu melalui email BOP. Harapannya BOP memiliki niat baik untuk menjawab semua pertanyaan itu karena sampai saat ini kami belum mendapat jawaban dari BOP,” tegasnya.

Laporan : IDE

Artikel ini telah dibaca 397 kali

Baca Lainnya
x