Manggarai Barat

Selasa, 15 Oktober 2019 - 22:12 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Hotel Inaya Bay, salah satu hotel yang berada dibawah pengawasan Management ASDP Marina (Foto:ER)

Hotel Inaya Bay, salah satu hotel yang berada dibawah pengawasan Management ASDP Marina (Foto:ER)

Management ASDP Marina Labuan Bajo Nunggak Bayar Pajak Galian C

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Manggarai Barat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama management ASDP Marina.

RDP yang digelar di gedung paripurna itu berlangsung pada senin (14/10/2019) itu turut dikuti oleh beberapa OPD Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam RDP itu, terjadi perdebatan panjang mengenai perizinan Marina yang dinilai cacat hukum. Beberapa persoalan yang terungkap di RDP tersebut salah satunya dimana pihak Manajemen Marina diketahui belum melunasi pembayaran pajak galian C dan IMB yang belum lengkap.

Selain itu, DPRD Mabar ingin memastikan komitmen Marina Labuan Bajo untuk taat kepada setiap regulasi, dan menyediakan akses masyarakat ke kawasan pantai.

Dalam rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD tersebut, Edi Endi mengungkapkan perbedaan informasi yang diperoleh DPRD Mabar dari Dinas PUPR dan Dinas Perizinan terkait perijinan pembangunan Marina Labuan Bajo.

Diketahui bahwa, dinas Perumahan Rakyat pada tanggal 2 Oktober 2019, mengeluarkan surat peringatan kepada Marina Labuan Bajo perihal pembangunan kawasan Marina yang belum mengantongi IMB dan belum membayar galian C.

Sorotan juga muncul terkait pembangunan dalam kawasan Marina Labuan Bajo, dimana terdapat empat item pekerjaan yakni pembangunan ruko, pembangunan pelabuhan feri, penataan kawasan Marina dan pembangunan hotel.

Dua dari empat item kegiatan itu juga belum mengantongi ijin membangun bangunan atau IMB yakni pembangunan pelabuhan feri, dan penataan kawasan Marina. Sementara Ruko dan Hotel sudah lengkap.

“Hari ini baru kita tau jika ada bangunan yang belum memenuhi persyaratan lengakap, karena itu besok kami akan kerahkan POL PP untuk menyegel atau menghentikan sementara proses pengerjaannya”, tegasnya.

“Kita tidak ingin ada yang diistimewakan di Manggarai Barat ini, apalagi ASDP itu milik negara, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada pelaku investor lain”, tutup Edi.

Rekomendasi Penyegelan Batal Karena SOP

Pada Selasa (15/10/2019), DPRD MABAR yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD kabupaten Manggarai Edistasius Endi meninjau lokasi Marina.

Sesuai rekomendasi hasil RDP, bahwa Marina akan disegel atau pengerjaanya diberhentikan sementara namun tidak terjadi mengingat daerah memiliki Standar Operasi Prosedur.

Hal itu disampaikan oleh Kasat Polisi Pamong Praja, Stef Salut di Inaya Bay kepada awak media.

“Tentu hari ini kami tidak bisa menyegel karena akan berbenturan dengan SOP”, terangnya.

Menurutnya, dalam SOP itu diatur tahapan penyegelan seperti SP 1 hingga SP 3. Satu Tahapan SPnya dilangsungkan selama tiga. Artinya, POLPP membutuhkan waktu 9 hari untuk menyegel marina jika masih belum mengurusi administrasi sesuai aturan.

“Apabila hal darurat baru kita melakukan eksekusi mendadak. Jika seperti ini, tidak termasuk hal yang mendesak”, jelasnya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Edi Endi mengingatkan kepada pemerintah agar tidak bersandiwara mengurus kebijkan publik.

“Jadi kalau misalnya pihak ASDP tidak menaati, berarti hari ini Bupati Manggarai Barat sedang berbohong di hadapan publik lewat sidang DPRD. Dan nanti kalau bupati tidak mengontrol Dinas Pekerjaan Umum, ya, langkah satu-satunya dari DPRD adalah kita akan menggunakan hak bertanya maupun hak – hak lain yang diatur dalam undang-undang,” pungkas Edi Endi. (ER-FE)

Artikel ini telah dibaca 757 kali

Baca Lainnya
x