Manggarai Barat

Kamis, 6 Februari 2020 - 20:16 WIB

3 minggu yang lalu

logo

Menuju 100 Hari Kerja Muhammad Achyar Saat Jadi Wakil Bupati Manggarai Barat (Bagian III)

BUMDES SEBAGAI PENGGERAK LOKOMOTIF EKONOMI DESA

Desa adalah salah salah satu bagian dari institusi pemerintahan dalam tata pemerintahan Indonesia. Ia adalah ujung tombak pelayanan publik negara terhadap warganya. Sukses pada pelayanan level Desa maka akan sangat mungkin pelayanan di level lain berjalan dengan baik.

Desa sendiri memiliki hak asal usul (Asas Rekognisi) dan hak tradisional yang vital dalam mengatur masyarakat Desa. Selain untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945, ia juga dibentuk sebagai struktur garis depan penyelenggara atau pelaksana pemerintahan itu sendiri.

Karena itu, Desa dan pemerintahannya mesti diatur, dilindungi dan diberdayakan secara terus menerus dan profesional agar ia semakin maju, mandiri, dan demokratis. Ia tak boleh dibiarkan mati suri hanya karena alasan minimnya SDM, Dana yang tak terkelola secara produktif, tidak tersedianya penggerak lokomotif ekonomi dan sebagainya.

Dalam hal memajukan Desa sebagai modal penting sekaligus mesin pembangunan daerah maka Desa mesti memiliki infrastruktur yang kuat dan profesional. Salah satunya adalah infrastruktur sekaligus instrumen pemberdayaan berupa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha milik Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa atau Pemdes secara profesional dan mesti berbadan hukum. Sehingga keberadaan sekaligus fungsinya terkontrol dan dapat dievaluasi dengan baik.

BUMDes adalah nyawa pembangunan dan kemajuan Desa. Karenanya, Pemdes perlu membentuknya secara profesional sesuai kebutuhan dan potensi Desa juga warga Desa itu sendiri. Ia mesti dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama untuk kemajuan bersama, dari, oleh dan untuk warga Desa.

Karena itu sudah saatnya setiap Desa memiliki BUMDes. Bila Desa hendak maju maka seluruh elemen dalam Desa terutama aparatur Desa perlu mendesain secara serius sebuah kebijakan yang menjadi landasan dan pemantik bagi hadirnya BUMDes.

Selain karena adanya berbagai peraturan tentang perlunya BUMDes di setiap Desa, keberadaan BUMDes juga bisa menjadi media atau instrumen Desa dalam memberdayakan warganya yang tentu saja memiliki beragam potensi.

Dengan adanya BUMDes maka potensi khas dan unggulan pedesaan bisa diberdayakan secara maksimal. Bukan saja aspek usaha kreatifnya tapi juga dalam hal pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan serupanya yang memang terkait dengan masyarakat dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Kalau dikelola secara profesional, keberadaan BUMDes tentu sangat menunjang upaya Pemdes dalam memajukan Desa, juga daya kreatifitas serta potensi masyarakat Desa dapat diberdayakan secara produktif.

Dampak dan manfaatnya tentu saja banyak dan luas. Bahkan berdampak jangka panjang. Bukan saja bagi masyarakat Desa yang hidup dalam sebuah Desa, tapi juga bagi kemajuan Desa itu sendiri. Tidak saja dalam aspek produktifitas masyarakat, tapi juga Desa, juga mitra Desa sekaligus mitra BUMDes.

Agar BUMDes bisa berfungsi dengan baik dan punya dampak positif bagi perubahan juga kemajuan Desa maka paling tidak memerlukan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, BUMDes mesti dikelola secara profesional. Profesionalitasnya BUMDes dapat diukur dengan instrumen tertentu, misalnya, landasan hukum dan aturan pembentukannya mesti jelas. Selain itu, ini yang paling penting, ia mesti independen dari intervensi politik apapun.

Kedua, sumber dana BUMDes harus jelas dan transparan serta tidak melanggar berbagai aturan yang berlaku. Misalnya, bisa berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Atau juga sumber lain yang disepakati, yang tentu saja yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Ketiga, BUMDes mesti memiliki mekanisme dan aturan organisasi yang mengikat semua elemen yang terkait BUMDes. BUMDes sendiri dibentuk dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa atau PerDes. Sementara mekanisme dan aturan khusus BUMDes dibuat melalui musyawarah BUMDes. Dengan begitu, seluruh perjalanan dan langkah gerak BUMDes berada dalam koridor atau sistem yang bisa dievaluasi.

Keempat, BUMDes mesti memiliki struktur organisasi yang jelas dan punya fungsi juga peran yang bisa dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Sebagai penguat, BUMDes mesti memiliki Dewan Pengawas atau Dewas yang menjalankan peran dan fungsi pengawasan. Dalam hal ini bisa bekerjasama dan memberdayakan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.

Kelima, BUMDes mesti transparan. Sebagai unit yang terbentuk di level Desa dengan sumber dana yang sangat jelas, maka BUMDes mesti transparan. Bukan saja soal mekanisme dan aturan yang berlaku, SDM yang terlibat dan struktur organisasinya, tapi juga soal pengelolaan dana dan instrumen lain terkait BUMDes itu sendiri.

Kalau saja di setiap Desa dibentuk atau memiliki BUMDes maka pemberdayaan masyarakat Desa semakin produktif. Masyarakat bahkan bukan lagi menjadi objek pelayanan publik tapi juga sebagai subjeknya. Masyarakat semakin mandiri dan terlibat langsung dalam memajukan Desanya.

Adanya BUMDes membuat setiap potensi dan kreatifitas masyarakat serta potensi unggul lintas sektor yang ada di Desa bisa dikelola secara terpadu atau terintegrasi, sehingga memberi dampak secara ekonomi dan sebagainya.

Dengan adanya otonomi Desa yang disertai dengan DD dan ADD dengan jumlah yang tak sedikit sebagaimana yang kita saksikan dari tahun ke tahun, maka kita optimis dan percaya bahwa setiap Desa bisa memiliki BUMDes.

Dalam konteks Manggarai Barat atau Mabar, walaupun masih berusia 17 tahun (2003-2020), ia sejatinya bisa menggerakkan Desa untuk melakukan langkah maju massal yaitu mendirikan BUMDes setiap Desa. Pemerintah Daerah atau Pemda bisa mendorong dan menyuport Desa untuk melakukan itu.

Seingat saya, di Mabar terdapat 169 Desa dan Kelurahan tapi sebagian besar diantaranya belum memiliki BUMDes. Kalau saja setiap Desa memiliki BUMDes maka itu akan menjadi lokomotif ekonomi yang sangat produktif. Bila di setiap Desa memiliki BUMDes maka masyarakat bisa turut serta dalam membangun Desa. Bukan sekadar peran politik melalui Pilkades, tapi juga peran ekonomi dengan memberdayakan BUMDes secara bersama.

Bagi sebagian kita, pembentukan 1 BUMDes di setiap Desa mungkin dianggap asing dan tak mungkin. Tapi kalau kita memperhatikan secara seksama potensi Desa dan masyarakat Desa di Mabar akhir-akhir ini serta isyarat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka pembentukan BUMDes bukan saja perlu tapi juga sebuah keniscayaan Desa dan tentu saja mungkin dilakukan.

Bila selama ini pembangunan dirasa belum merata karena berbagai hambatan termasuk dugaan pengelolaan DD dan ADD yang perlu pembenahan, maka pembentukan BUMDes bisa menjadi salah satu solusi. Sebab BUMDes berada di Desa dan masyarakat Desa bisa mengelola dan memberdayakannya secara mandiri pula.

Kalau hal itu benar-benar terjadi, maka bakal terjadi gelombang besar perubahan Desa Se-Mabar. Hal ini tentu bakal berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, serta perubahan dan kemajuan Mabar itu sendiri. Maka maju Desanya dan maju Daerahnya semakin optimis bisa! Salam Politik Cinta..

Artikel ini telah dibaca 2186 kali

Baca Lainnya
x