Manggarai Barat

Kamis, 4 Juni 2020 - 00:51 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Arnoldus Stara, pemilik tanah dan rumah yang dipagari oleh sekelompok warga dan aparat Dinas Kehutanan Mabar. (Foto: Ist)

Arnoldus Stara, pemilik tanah dan rumah yang dipagari oleh sekelompok warga dan aparat Dinas Kehutanan Mabar. (Foto: Ist)

Pemilik Tanah Pernah Somasi Dinas Kehutanan

Labuan Bajo, floreseditorial.com – Pada tahun 2018, pemilik tanah atas nama Arnoldus Stara, warga Kampung Cecer, Desa Liang Ndara, Kecamatan Mbeliling, pernah mengajukan somasi dan protes keras terhadap Dinas Kehutanan dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT PKH) Manggarai Barat. Pasalnya, Ia dituduh membuka kebun dalam kawasan hutan lindung.

Dalam surat tertanggal 18 April 2018 dan menyusul surat kedua tertanggal 27 April 2018, Kepala UPT KPH Manggarai Barat, Stefanus Nali, menuduh Arnoldus Stara telah melanggar Undang-Undang No 18 Tahun 2013, Pasal 1, 2 dan 3 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan. Atas surat tersebut, Arnoldus Stara melayangkan surat somasi dan protes keras kepada pihak kehutanan, karena menurut Dia, tanah yang Ia dan keluarga kerjakan adalah tanah milik warisan dari orang tuanya dan sebagian tanah merupakan hasil pembagian melalui tua adat.

Berikut kronologis singkat asal usul tanah milik Arnoldus Stara yang kini diklaim oleh sekelompok warga dan Dinas Kehutanan:

Tanah seluas sekitar lima (5) hektar diperoleh melalui dua sumber, yakni tanah hasil pembagian dari tua adat Melo atas nama Ahmad Gego (alm) pada tahun 1989 dan tanah warisan orang tuanya, Bapak Yoseh Daru (alm) sebagai Tua Golo Cecer yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Liang Ndara periode awal pemerintahan Orde Baru.

Penyerahan tanah dilakukan melalui hukum adat “kepok tuak” yakni dengan penyerahan uang sebesar Rp 30.000 dan tembakau satu londa/gulungan serta satu botol bir. Tanah diserahkan kepada Bapak Arnoldus Stara dan Bapak Bone Daud. Acara penyerahan dilakukan di rumah Bapak Bone Daud (alm). Pembagian tanah disaksikan oleh Bapak Yakobus Jehala (alm), Barnadus Capur (alm), Adol Lapo (alm), Rofinus Sawe (alm) dan Petrus Pisau (alm).

Usai penyerahan secara adat, dilakukan pula pematokan tanah milik Arnoldus Stara dengan batas-batas sebagai berikut: Bagian Timur; berbatasan dengan tanah milik Michael Batan, Bagian Barat; berbatasan dengan Kali Wae Lakang, Bagian Utara; berbatasan dengan tanah milik Bone Daud (alm) dan Bagian Selatan; berbatasan dengan hutan tutupan/hutan lindung dan tanah milik Bapak Lorens Latif (alm).

Selain diperoleh melalui pembagian adat oleh Ahmad Gego, sebagian tanah merupakan tanah warisan orang tuanya Bapak Yosef Daru (alm). Pada tahun 1989, sebagian lahan dibuka untuk pemukiman penduduk dan sebagian lainnya dikelola untuk ditanami beragam tanaman seperti padi sawah, kemiri, cengkih, pisang, vanili, mahoni, pinang, kelapa, bambu, durian, salak dll.

Di perbatasan tanah ditanami kelapa, namun karena setiap kali tanam selalu dirusak oleh babi hutan sehingga sekitar 6 tahun lalu, diganti dengan tanaman mahoni dan pinang. Tanah dikerjakan secara terus menerus dan setiap tahun membayar pajak PBB kepada pemerintah.

Pilar pembatas kawasan hutan yang ditanam oleh petugas dari Dinas Kehutanan Mabar. Letaknya sekitar 50 meter dari tanah milik Arnoldus Stara. (Foto: Ist)

Sejarah Pemasangan Pilar

Bapak Arnoldus Stara terlibat langsung dalam pemasangan pilar-pilar pembatas kawasan. Ia bersama aparat dari Dinas Kehutanan antara lain Mathias Maju dan Yohanes Lanta turun ke lokasi untuk memasang pilar-pilar tersebut. Selain Bapak Arnoldus Stara, warga lain yang ikut terlibat dalam pemasangan pilar antara lain Ferdinandus Andi, Robertus Rimin dan Yohanes Saidin. Pilar pertama di tanam tepat di perbatasan antara tanah milik Arnoldus Stara dan Bapak Lorens Latif (alm). Selanjutnya ke arah timur.

Namun karena kehabisan pilar, maka sebagian wilayah atau titik pilar hanya ditandai dengan onggokan batu atau diberi tanda cat kuning pada sepotong seng yang ditempel di pohon. Selain itu, di sepanjang jalur dilakukan pembersihan dan tanda cat hingga memasuki wilayah hak ulayat masyarakat adat Culu, Desa Tondong Belang.

Pada tahun 2017, Bapak Arnoldus Stara mengerjakan tanah miliknya. Tanah seluas satu hektar lebih ditanami berbagai tanaman seperti jagung, ubi, sayur mayur, dan di atas lahan didirikan pula sebuah rumah panggung berukuran 5 x 6 meter. Rumah tersebut dibangun menggunakan kayu yang ditebang di atas tanah miliknya, setelah mendapatkan surat keterangan izin tumbuh dari pemerintah desa. Sedangkan sebagian tanah lainnya dibagikan dan dijual kepada beberapa orang yakni Kristo Nison, Bernadus Jerahun, Romo Robert Pelita, Kornelius Rahalaka dan Basilius Bas serta anak-anaknya.

Pada tanggal 18 April 2018, Kepala UPT KPH Kabupaten Manggarai Barat, Stefanus Nali, S. Hut mengeluarkan surat penggilan menghadap Arnoldus Stara. Kapala UPT KPH menuduh Arnoldus Stara telah melakukan pembukaan lahan dalam kawasan hutan Mbeliling lokasi Narep. Ia dituduh melanggar Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, khususnya Pasal 8 Ayat 1, 2 dan 3.

Pada tanggal 27 April 2018, menyusul surat kedua dengan perihal panggilan menghadap dikeluarkan oleh Kepala UPT KPH, Stefanus Nali. Dalam surat itu juga berisikan ancaman kepada Bapak Arnoldus bahwa jika panggilan tidak diindahkan, maka resiko ditanggung sendiri untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Menanggapi kedua surat tersebut, pada tanggal 29 April 2018, Bapak Arnoldus Stara mengirim surat klarifikasi, somasi dan protes keras kepada Kepala UPT KPH Manggarai Barat dan surat tembusan dikirim pula kepada Presiden, Kapolri, Komnas HAM, Kadis Kehutanan Provinsi NTT, Bupati Manggarai Barat dan instansi terkait lainnya.

Pada tanggal 15 Desember 2018, tim survei yang terdiri dari aparat UPT KPH Manggarai Barat dan aparat dari Dinas Kehutanan Provinsi NTT, turun ke lokasi melakukan survei sekaligus mengecek batas-batas kawasan. Tim didampingi sejumlah warga antara lain Alfons Patut (pemilik tanah yang berbatasan dengan Arnoldus Stara), Basilius Damin, Emanuel Adan, Arnoldus Stara, Esebius Meko, Kornelius Rahalaka.

Petugas juga membawa peta dan alat GPS. Hasil pengecekan aparat Dinas Manggarai Barat dan Provinsi NTT, tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Arnoldus Stara. Petugas dari provinsi bahkan meminta Arnoldus Stara untuk menanam tanaman tambahan di perbatasan tanah miliknya dengan kawasan hutan lindung.

Pada tahun 2019, petugas dari UPT KPH Manggarai Barat datang ke lokasi hutan untuk memasang sejumlah pilar baru di sejumlah titik. Sepanjang awal bulan Januari-Mei 2020, sekelompok warga bersama aparat dari Dinas Kehutanan Manggarai Barat melakukan aktivitas penebangan hutan lindung seluas sekitar 10 hektar. Kawasan hutan tersebut akan dibagi kepada warga di kedua kampung Cecer dan Melo) untuk dijadikan sebagai kawasan pemukiman penduduk. Warga setempat diminta oleh pihak Dinas Kehutanan untuk mengumpulkan uang sebesar Rp 200.000/KK untuk mengurus administrasi pembebasan lahan hutan.

Pada tanggal 26 Mei 2020, sekelompok warga bersama dua orang aparat dari Dinas UPT KPH Manggarai Barat masuk ke lokasi tanah milik Arnoldus Stara. Aparat bersama warga datang sekitar pukul 09.00 WITA. Tidak diketahui tujuan atau maksud kedatangan mereka. Selain sekitar 50-an orang, ikut pula Kepala Desa Liang Ndara, Karolus Vitalis dan Camat Mbeliling, Robbi Dos. Arnoldus Stara diminta oleh Kepala Dusun Mbeliling, Heri untuk ikut hadir ke lokasi.

Tiba di lokasi, tidak ada pembicaraan apa pun baik oleh kepala desa maupun camat serta aparat yang hadir. Hanya ketika berada di bagian selatan tanah milik Arnoldus Stara, seorang pegawai kehutanan sempat mengatakan, “nanti di lokasi ini, kita akan bangun villa.” Setelah pemeriksaan lokasi, kelompok warga bersama aparat kehutanan pun pulang.

Tanggal 27 Mei 2020, pukul 09.00 WITA sekelompok warga berjumlah sekitar 50-an orang bersama dua petugas dari Dinas Kehutanan Manggarai Barat memasuki tanah milik Arnoldus Stara. Turut hadir di lokasi antara lain Kepala Desa Liang Ndara, Karolus Vitalis, Camat Mbeliling Robbi Dos, Polisi Ion, Babinsa Ketut dan lebih dari 50 warga.

Sekelompok warga melakukan kegiatan pemagaran lahan dan rumah milik Arnoldus Stara yang terletak di wilayah Narep. Mereka melakukan pemagaran dengan tancapan kayu sepanjang kurang lebih 200 meter. Sejumlah tanaman milik Arnoldus Stara pun dirusak oleh sekelompok warga dibawah pimpinan Dinas Kehutanan Mabar. *(tim redaksi)

Artikel ini telah dibaca 445 kali

Baca Lainnya
x