Manggarai Barat

Kamis, 29 Agustus 2019 - 20:02 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Plang proyek PT Segera Komodo Lestari di dalam Kawasan TNK (Ist)

Plang proyek PT Segera Komodo Lestari di dalam Kawasan TNK (Ist)

Presiden Didesak Cabut dan Batalkan Izin Pengusaha Pariwisata di dalam Kawasan TNK

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberi izin pengusahaan pariwisata alam di dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) serta rencana untuk memindahkan warga kampung Komodo ke tempat lain merupakan tindakan yang mengancam habitat alami Komodo dan melanggar hak-hak asasi manusia Warga Komodo.

Kawasan daratan dan perairan Komodo dan sekitarnya adalah ekosistem dengan bentang alam dan keanekaragaman hayati yang unik, tempat di mana satwa langka Komodo bertahan hidup selama ribuan tahun. Di dalamnya ada relasi interspesies yang seimbang antara Komodo, aneka satwa dan tumbuhan, serta penduduk setempat yang sudah berlangsung lama.

Kawasan ini telah ditetapkan oleh badan PBB UNESCO sebagai man and biosphere heritage  (1977) dan sebagai cultural and natural reserve (1991). Pemerintah Indonesia menetapkan kawasan ini sebagai Taman Nasional Komodo (TNK) sejak tahun 1980, dan pengelolaannya dipercayakan kepada Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) di bawah Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Karena keunikan ekosistem inilah, kawasan Taman Nasional Komodo menjadi salah satu tulang punggung pariwisata dan lingkungan hidup di Flores dan NTT.
Sayangnya, demi mengejar investasi di sektor Pariwisata, pemerintah justru mengambil tindakan yang mengancam kelestarian ekosistem Komodo dan merusak kesejahteraan hidup warga di dalamnya.

Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 menjadikan Labuan Bajo sebagai salah satu dari “10 Destinasi Prioritas” di Indonesia, yang juga disebut “10 Bali Baru”.

Status itu ditingkatkan pada tahun 2019 menjadi apa yang disebut “Destinasi Super Prioritas” dan “Kawasan Wisata Premium”. Kawasan Komodo dan Sekitarnya dijadikan “Kawasan Strategis Nasional”. Berbagai proyek pembangunan dikerahkan demi mempercepat laju investasi di bidang pariwisata.

Sebuah badan khusus, yaitu Badan Otorita Pariwisata (BOP) dibentuk melalui Perpres No. 32/2018 untuk mengkoordinasi proyek-proyek pembangunan dan investasi pariwisata.

Pada saat ini (Agustus 2019) Presiden Joko Widodo juga sedang menyiapkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan rejim Joko Widodo juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.8/MENLKH/SETJEN/KUM.1/3/2019 sebagai revisi atas Permen P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang menjadi payung hukum baru bagi pemberian izin pengusahaan bisnis pariwisata di dalam Taman Nasional Komodo.

Sebelumnya, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintahan Joko Widodo juga sudah memberikan izin kepada 2 Perusahaan Swasta di Pulau Rinca, Padar, dan Komodo dalam Taman Nasional Komodo untuk apa yang disebut Pengusahaan (bisnis) Parisisata Alam yang sudah sempat memulai pembangunan pada tahun 2018.

Sejumlah perusahaan lain sedang dalam proses pengurusan izin. Menurut Pasal 4, 8, dan 10 Peraturan Menteri No. P.8/MENLKH/SETJEN/ KUM.1/3/2019, Bisnis Pariwisata Alam meliputi Usaha Penyediaan Wisata Alam dan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam. Sarana Wisata Alam itu meliputi “wisata tirta (permandian, gudang penyimpanan, tempat berlabuh alat transportasi), akomodasi (hotel, resort, dll), transporasi (kereta gantung, kereta listrik, jetty, dan kereta mini) dan wisata pertualangan. Pada saat yang sama Pemerintah juga berencana untuk memindahkan masyarakat Kampung Komodo ke luar Pulau, padahal mereka sudah hidup di Komodo sejak sebelum penetapan Taman Nasional dan memiliki kedaulatan agraria, kultural, dan ekonomi dengan Pulau Komodo. Jadi, sementara warga lokal digusur keluar dari kawasan Komodo, Pemerintahan Joko Widodo memfasilitasi masuknya perusahaan-perusahan pariwisata ke dalam kawasan Komodo.

Menimbang dampak buruk dari kebijakan-kebijakan di atas bagi kelestarian habitat alami Komodo dan memperhitungkan keadilan bagi warga masyarakat Komodo sendiri, serta demi masa depan pariwisata berkelanjutan di NTT, Jaringan Kerja Rakyat (JANGKAR) untuk  konservasi dan pariwisata menyampaikan desakan Presiden Joko Widodo untuk mencabut dan membatalkan izin-izin Pengusahaan Pariwisata Alam di dalam Taman Nasional Komodo.

Hal ini disampaikan Venan Haryanto, Sunspirit for Justice and Peace dalam press release yang salinannya diperoleh media ini pada Rabu (29/08/2019).

“Apakah wilayah di sekitar kawasan tidak cukup untuk pembangunan fisik bagi sarana dan jasa pariwisata?,Bagaimana Bapak Presiden mempertanggungjawabkan dampak ekologis dari kehadiran sarana sarana wisata di dalam ruang hidup unik habitat Komodo?,” Kata Venan seperti dikutip press release tersebut

Pihaknya juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana pemindahan warga Komodo keluar dari tanah leluhur mereka. Sebaliknya Pemerintah seharusnya bekerja bersama-sama warga Komodo untuk kegiatan-kegiatan konservasi dan pariwisata berbasis komunitas.

Laporan : Edison Risal

Artikel ini telah dibaca 545 kali

Vidio Populer
Baca Lainnya