Cheap NFL Jerseys From China Wholesale Jerseys

Manggarai Timur

Selasa, 7 Juli 2020 - 01:09 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Tim Keuskupan Ruteng saat bertemu Bupati Manggarai Timur. (Foto: Ist)

Tim Keuskupan Ruteng saat bertemu Bupati Manggarai Timur. (Foto: Ist)

Bupati Agas Diminta Hentikan Rencana Pabrik Semen

Borong, floreseditorial.com – Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, diminta menghentikan rencana pembangunan pabrik semen di Luwuk dan penambangan batu gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda. Bupati Agas diharapkan lebih fokus mengimplementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang adat dan mata air yang telah ditetapkan.

Permintaan itu disampaikan saat Tim Keuskupan Ruteng menemui Bupati Manggarai Timur, Ande Agas, Senin (6/7/2020).

Tim Keuskupan Ruteng terdiri dari, Vikep Borong Rm. Simon Nama, Vikep Reo Rm. Herman Ando, Direktur Puspas Rm. Martin Chen, Komisi JPIC Keuskupan Rm. Marten Jenarut, JPIC SVD P. Simon Suban, SVD, JPIC OFM P. Johny Dohut, OFM, dan Valens Dulmin.

Berdasarkan kewenangan, Tim Keuskupan Ruteng meminta Bupati Matim, Ande Agas, agar menghentikan rencana proyek pembangunan pabrik semen di Luwuk dan penambangan batu gamping di Lengko Lolok. Tim Keuskupan Ruteng mengusulkan agar pola pembangunan kawasan Pantai Utara (Pantura) Manggarai Timur diubah dari pembangunan yang berbasis tambang dengan pola pembangunan holistik dan berkelanjutan yang bertumpuh pada pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif. Semuanya itu berwawasan ekologis, kultural, dan partisipatif.

Menurut Tim Keuskupan Ruteng, pentingnya pembangunan manusia yang integral, yang tidak terbatas pada aspek kesejahteraan ekonomi. Pembangunan hendaknya terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan. Karena itu, Tim Keuskupan Ruteng mengharapkan Bupati Matim, Ande Agas, mencermati dengan sungguh-sungguh, menimbang dampak negatif dari proyek batu gamping. Sebab, menurut Tim Keuskupan Ruteng, dampak ekologis kegiatan penambangan batu gamping bisa merusak kawasan karst. Apalagi sejak tahun 2018, kawasan karst itu telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam peta eko wilayah. Hal ini menegaskan realitas karst wilayah ini, meski pun belum ada penetapan Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK).

“Realitas karst ini didukung adanya “air tanah dalam” di wilayah tersebut dan sekitarnya. Seperti yang terungkap dengan adanya sumber mata air dalam sumur, gua, dan kali/sungai,” terang Tim Keuskupan pada kesempatan itu.

Menurut Tim Keuskupan, proyek tambang gamping dan semen akan menimbulkan limbah laut dan kerusakan biota laut serta hutan bakau di Kampung Luwuk. Selain itu, terjadi pencemaran sungai Wae Pesi, emisi udara, dan limbah tanah. Bahkan pihak Keuskupan Ruteng mempertanyakan komitmen Pemerintah Manggarai Timur mengatasi dampak lingkungan yang terjadi.

Menurut Tim Keuskupan Ruteng, pabrik semen membutuhkan energi listrik yang sangat besar yang ditengarai menggunakan batu bara. Hal ini sangat merusak lingkungan hidup. Pabrik semen membutuhkan sumber air yang sangat besar dari Wae Pesi.

Keraguan ini semakin besar setelah melihat profil perusahaan Istindo Mitra Manggarai (IMM) yang merupakan metamorfosa dari perusahaan Istindo Mitra Perdana (IMP) yang lari dari tanggung jawab reklamasi pada lubang-lubang besar bekas aktivitas penambangan mangan di Kampung Sirise.

Pada bagian lain, Tim Keuskupan Ruteng maragukan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditaksir mencapai 48 hingga 50 miliar per tahun berdasarkan klaim Bupati Agas dan Gubernur Viktor Laiskodat. Taksasi pemasukan PAD yang bersumber dari pabrik semen di Lewuk harus dikalkulasi dengan cermat. Sebab tampaknya, menjadi ilusi bila melihat proyek-proyek tambang sebelumnya yang tidak memberikan kenaikan PAD bagi pemda secara signifikan.

Sementara bidang peningkatan kesejahteraan ekonomi warga lokal harus diperhitungkan dengan cermat. Alasanya, mereka kehilangan mata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan akibat proyek tersebut. Sementara itu, uang ganti rugi yang tidak dikelola secara produktif menimbulkan kemiskinan yang parah.

Visi bupati tentang pembangunan pertambangan disandingkan dengan pembangunan bidang-bidang lain di wilayah itu menjadi mustahil, karena semua lahan pertanian, perkebunan, dan wilayah sekitarnya telah menjadi area pertambangan.

Kehilangan mata pencaharian pertanian dan perkebunan menghambat program kedaulatan pangan warga setempat yang menjadi salah satu arah pembangunan.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah dampak tegangan Sosial akibat proyek tersebut. Misalnya, antara mayoritas yang menerima dan minoritas yang menolak. Perlu mendengar aspirasi dan memberikan perlindungan kepada yang menolak serta perlu juga memberi pencerahan dan sosialisasi yang tepat kepada kelompok mayoritas yang menerima.

Tim Keuskupan pun menduga ada oknum-oknum aparat level desa, kecamatan, dan kabupaten yang “menekan” kelompok yang menolak. Bahkan proyek tersebut berdampak masif terhadap warga atau masyarakat di luar Kampung Luwuk dan Lengko Lolok. Karena itu, aspirasi dan perjuangan mereka mesti juga diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam pelbagai keputusan politik. Proyek tersebut berdampak pada kerusakan kultural akibat relokasi dan hilangnya ruang kehidupan tradisional warga setempat. Hal ini tidak cukup ditangani dengan pembangunan kampung baru dan ritus-ritus adat.

Bupati dan tim Keuskupan mengapresiasi dialog yang telah dilaksanakan. Berbagai informasi telah memperkaya kedua belah pihak. Beberapa hal krusial perlu diklarifikasi dan dikawal bersama lebih lanjut. Kedua belah pihak akan terus membangun dialog demi hal yang sama, yakni kesejahteraan yang holistik dan keselamatan warga/masyarakat (bonum commune).

Merespon permintaan Tim Keuskupan Ruteng, Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas mengatakan, izin lokasi untuk pabrik semen di Luwuk seluas 298 hektare telah diterbitkan pada Maret lalu. Sedangkan izin eksplorasi batu gamping diterbitkan oleh pihak Provinsi NTT. Pada kesempatan itu, Bupati Agas, mengatakan, dampak ekonomi yang bakal diperoleh dari pabrik semen ini terhadap PAD sebesar 48 hingga 50 miliar per tahun. Selain itu, dampak penyediaan lapangan kerja bagi sekitar 400 warga setempat.

“Keuntungan ekonomi lainnya berupa sarana jalan serta geliat ekonomi yang ditimbulkan oleh pabrik semen tersebut,” ungkap Bupati Agas.

Bupati Agas menegaskan, keterkaitan mutlak antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup. Karena itu, pihaknya akan mengkawal proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tepat dan bertanggung jawab. Misalnya, kajian emisi udara dalam batas standar. Selain itu, reklamasi wajib dilakukan pihak investor. Sementara itu, terkait kawasan penangkapan dan penyimpanan air (karst) wilayah itu, apabila ada penetapan kementerian terkait hal itu dan penambangan batu gamping bakal merusak kawasan karst tersebut, maka pihaknya tidak akan memberikan izin lingkungan.

Dalam hal ini, bupati mengajak semua pihak untuk mengkawal proses AMDAL dan mencari informasi akurat dan ilmiah dari ahli-ahli geologi. Bupati Agas, menyetujui usulan anggota Tim Keuskupan agar Pemda Matim mengajukan Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK) terhadap wilayah tersebut, bila fakta-fakta mendukung keberadaan karst tersebut. Ia juga menyampaikan rencana pembangunan bidang-bidang lain di wilayah tersebut, antara lain, pengembangan pertanian organik, peternakan berbasis budaya Manggarai, pengembangan perikanan, dan pertenunan.

Bupati juga mengetahui gesekan dan konflik internal yang terjadi di kalangan warga yang menerima dan menolak. Tentu tugas bupati untuk menciptakan keharmonisan dan suasana nyaman masyarakat. Bupati juga akan memperhatikan dan melindungi kelompok menolak yang minoritas. Bupati Agas, akan mengingatkan pihak ketiga untuk tidak memprovokasi hingga timbulnya ketegangan dan konflik di wilayah itu. *(Tim Redaksi)

Artikel ini telah dibaca 1671 kali

Baca Lainnya
x