Manggarai Manggarai Timur

Sabtu, 18 Januari 2020 - 17:29 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Deno Kamelus (Foto:Media Indonesia)

Deno Kamelus (Foto:Media Indonesia)

Deno Kamelus: Pembagian Tanah Di Lehong, Indikasi Penipuan

Floreseditorial.com, Ruteng – Menyangkut masalah tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Gendang Ara di Lingko Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Dr. Deno Kamelus, S.H., MH, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Manggarai pada tahun 2007, pernah menerbitkan peringatan keras lewat Surat Edaran Nomor: Pem.390/758/IX/2007, tertanggal 11 September 2007.

Surat Edaran itu ditujukan kepada: 1). Kepala Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian lingkup Setda Kabupaten Manggarai; 2). Para Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Manggarai; 3). Masyarakat se-Kabupaten Manggarai.

Dalam poin pertama Surat Edaran tersebut, Waki Bupati Deno Kamelus mengingatkan, setiap oknum dalam kapasitas apapun untuk menghentikan aktifitas pembagian tanah di Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong.

Di poin dua, diingatkan agar setiap oknum dalam kapasitas apapun untuk menghentikan tindakan mengumpulkan dana dari masyarakat dengan dalil untuk memperoleh hak atas tanah di Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong.

“Tindakan tersebut merupakan indikasi penipuan dan akan diproses secara hukum,” tulis Wakil Bupati Deno Kamelus dalam Surat Edaran tersebut.

Surat Edaran Nomor: Pem.390/758/IX/2007, tertanggal 11 September 2007 (Dok:Ist/Foto: TeamYPF/Andre Kornasen)

Menyangkut keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam tindakan yang disebut Wakil Bupati Deno Kamelus sebagai “berindikasi penipuan”, dia beri peringatan keras dalam poin 3 Surat Edaran itu, berbunyi: “Bagi Pegawai Negeri Sipil baik yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam upaya mengumpulkan dana dan atau ikut serta membayar sejumlah uang untuk memperoleh tanah serta ikut bersama masyarakat melakukan pembagian tanah di Lehong, Desa Gurun Liwut, Kecamatan Borong untuk segera menghentikan kegiatannya.”

Selanjutnya, dalam poin 4, Wakil Bupati Deno Kamelus menghimbau Pegawai Negeri Sipil untuk berperan aktif memberikan pencerahan kepada lingkungan terdekat supaya tidak terjebak dalam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum penyelesaian tanah di Lehong, Desa Gurun Liwut, Kecamatan Borong.

Sementara kepada Para Camat dan Kepala Desa/Lurah masing-maing diwajibkan untuk melakukan penerbitan terhadap warganya sehubungan pelaksanaan Edaran ini.

Peringatan sekaligus perintah Wakil Bupati Deno Kamelus di tahun 2007 itu, menurut Gabriel Mahal, Penasehat Hukum Masyarakat Adat Gendang Ara, sudah terang dan jelas.

“Jika kita baca Surat Edaran ini, kita tidak akan bayangkan bahwa hari ini di tanah Lingko Lehong yang merupakan hak ulayat Masyarakat Adat Gendang Ara, ada oknum-oknum yang memiliki tanah di luar tanah Pemda yang telah diserahkan Masyarakat Adat Gendang Ara di tahun 1991,” kata Gabriel Mahal.

Kata dia, ada dua kemungkinan saja. Pertama, ambil dari tanah Pemda seluas 50 Ha berasal dari penyerahan Masyarakat Adat Gendang Ara, atau; Kedua, berasal dari penyerahan Masyarakat Adat Gendang Ara.

Laporan: Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 597 kali

Baca Lainnya
x