Cheap NFL Jerseys From China Wholesale Jerseys

Ekososbud Manggarai Timur

Minggu, 7 Juni 2020 - 00:35 WIB

5 bulan yang lalu

logo

Foto: Ilustrasi (net)

Foto: Ilustrasi (net)

PMKRI Ruteng Tolak Pabrik Semen di Matim

Ruteng, floreseditorial.com – Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng, menyatakan menolak rencana pabrik semen di kawasan Lengko Lolok, Kabupaten Manggarai Timur. Sikap PMKRI Cabang Ruteng itu tertuang dalam surat pernyataan sikap yang ditandatangani Mandataris PMKRI Ruteng, Hendrikus Mandela dan diterima floreseditorial.com, Sabtu (6/6/2020).

Berikut kutipan surat pernyataan selengkapnya:

Dasar pemikiran kebijakan yang diambil pemerintah dalam kerangka kesejahteraan, sejatinya, tidak merugikan masyarakat dalam multidimensi. Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur sedang merencanakan pendirian bangunan pabrik semen dan tambang batu gamping di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda.

Pendirian bangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping ini akan digarap oleh dua perusahaan, yakni PT. Singa Merah dan PT. Istindo Mitra Manggarai. Melalui sejumlah informasi dari media, total lokasi yang dibutuhkan untuk pabrik semen dan tambang batu gamping diperkirakan seluas 505 hektar. Berbeda dengan yang tecatat pada data base Kementerian Energy Sumber Daya Mineral, bahwa luas lahan yang dibutuhkan adalah 599 hektar.

Saat ini, Bupati Manggarai Timur sudah mengeluarkan izin lokasi pabrik semen di Luwuk. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur berkewenangan memberikan izin eksploitasi tambang batu gamping di Lengko Lolok, sesuai laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, terkait kepastian adanya batu gamping di lokasi Lengko Lolok. Ketika eksploitasi tambang batu gamping di Lengko Lolok diberikan izin oleh gubernur, maka hal itu melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mengeluarkan Peta Wilayah Ekoregion Indonesia, yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018.

Pabrik Semen Indonesia saat ini mengalami kelebihan pasokan semen, mencapai 42-45 juta ton. Industri semen domestik dalam beberapa tahun terakhir mengalami kelebihan supplay. Hingga akhir tahun lalu, total kapasitas nasional, terpasang sebanyak 120 juta ton, sedangkan penyerapannya hanya mencapai 70 juta ton. Pengoperasian enam pabrik semen baru pada 2016, membuat Indonesia menjadi produsen semen paling besar di Asia Timur, dengan total kapasitas 92,7 juta ton.

Pada saat itu, produsen semen memperkirakan kapasitas produksi yang naik pesat, membuat Indonesia kelebihan pasokan semen, mulai tahun 2016 tersebut hingga tahun 2020. Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Widodo Santoso, menegaskan pertumbuhan penjualan semen tidak sebanding dengan kenaikan kapasitas produksi semen di Indonesia. Pertumbuhan yang tidak sebanding menciptakan kelebihan pasokan di pasar semen domestik.

Kebijakan pemerintah yang sangat diharapkan para produsen semen, adalah pembatasan atau pemberhentian perizinan pembangunan pabrik baru. Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mencatat, konsumsi semen di dalam negeri pada akhir Maret 2020 merosot hingga 7 persen dari realisasi Maret 2019. Menjelang akhir tahun 2019, tingkat kapasitas semua pabrik semen di Indonesia mencapai 113 juta ton. Jika dibandingkan dengan tingkat demand di tahun 2018 lalu, hanya 70 juta ton.

Artinya, terjadi kelebihan kapasitas semen secara nasional, sekitar 41 juta ton atau lebih dari 50 persen demand semen di tahun 2018. Kondisi Indonesia yang mengalami over supplay tersebut, sangat berkontradiksi dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, yang saat ini berencana mendirikan bangunan pabrik semen di Luwuk, Kecamatan Lamba Leda, Desa Satar Punda.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa rencana pembangunan pabrik semen di Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur tidak urgent. Sebab secara nasional, Indonesia mengalami over supplay semen. Rencana pendirian bangunan pabrik semen tersebut tidak mempertimbangkan asas manfaat. Sebagaimana yang diberitakan melalui media daring selama ini, bahwa rencana pendirian bangunan pabrik semen yang berwilayah di Desa Satar Punda, bersamaan dengan penambangan batu gamping sebagai bahan baku produksi semen yang di maksud Tambang Batu Gamping, Kampung Lengko Lolok, Desa Satar Punda, yang menjadi lokasi target rencana penambangan batu gamping, merupakan daerah pegunungan sekaligus pemukiman warga.

Selama ini, tanah Lengko Lolok merupakan lahan produktif yang menjadi sumber kehidupan bagi warga lokal, yakni ladang, sawah, serta kebun, maupun ternak. Kemudian, warga Lengko Lolok sebagai suatu kelompok masyarakat, tidak terlepas dari ikatan entitas kebudayaan, yakni merupakan masyarakat yang beradat-istiadat, serta berbahasa sebagai suatu ciri khas eksistensinya di tengah masyarakat lain di atas keanekaragaman bangsa Indonesia, yang selalu diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan akan terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Hal ini tidak dapat dielak oleh siapapun, apa lagi oleh pemerintah yang mengakui keberadaan masyarakat itu sendiri. Merujuk pada fakta-fakta tentang pertambangan, dapat dikatakan bahwa pertambangan merupakan kegiatan untuk mendapatkan logam, mineral, mangan, emas, batu gamping, batu bara, dan lain-lain dengan cara menghancurkan gunung, hutan, sungai, laut dan penduduk kampung.

Dengan demikian, rencana penambangan batu gamping di Lengko Lolok sebagai bahan baku produksi semen di Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur merupakan kegiatan menghancurkan gunung, hutan, lahan produktif warga, termasuk warga itu sendiri serta entitas kebudayaan masyarakat di Kampung Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.

Apabila rencana penambangan batu gampimg di Lengko Lolok tidak dibatalkan, maka dampaknya adalah selain merusak alam, juga merugikan masyarakat setempat. Aktivitas tambang tersebut hanya menguntungkan korporasi saja atau tidak menguntungkan bagi masyarakat lokal. Sebab, pertambangan sebagai kegiatan yang paling merusak alam dan kehidupan sosial, dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi) dan hanya menguntungan sekelompok orang atau korporasi tersebut pula.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mark Twian, pertambangan adalah lubang besar yang menganga dan digali oleh para pembohong. Jadi, sebentar lagi wajah dari Kampung Lengko Lolok akan berubah menjadi lubang-lubang besar yang menganga. Mengantisipasi terjadinya kondisi seperti ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur serta Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mesti segera menghentikan rencana penambangan batu gamping di daerah tersebut.

Pada sisi lainnya, harus diakui bahwa pertambangan adalah industri yang banyak mitos dan kebohongan. Sebab seperti biasanya, sebelum melakukan eksploitasi, selalu beredar mitos-mitos pertambangan di masyarakat. Mitos-mitos pertambangan tersebut antara lain; (1) pertambangan adalah industri padat modal, (2) pertambangan adalah industri yang mensejahterakan rakyat, (3) pertambangan adalah penyumbang devisa negara yang besar, (4) pertambangan adalah industri yang banyak menyediakan lapangan kerja, (5) pertambangan adalah industri yang bertanggungjawab.

Padahal kenyataan tidak demikian. Semuanya hanya sebagai propaganda saja, sebab realitasnya berbeda. Sekarang, mitos-mitos tambang tersebut sedang merajalela di tengah masyarakat Kampung Lengko Lolok, yang mana bertujuan agar masyarakat setempat rela melepaskan lahan untuk perusahaan tambang. Fakta-fakta mengungkapkan, pelaku tambang sering kali menghadirkan situasi pro dan kontra yang memicu benih perpecahan di masyarakat (konflik horizontal), memberikan janji-janji ‘surga’ seperti masyarakat akan sejahtera, jalan diperbaiki, listrik terang benderang, menjadi kota ramai, dll, sehingga gaya hidup masyarakat mulai berubah.

Beredar pula informasi yang simpang siur dan membingungkan. Informasi yang semakin simpang siur kemudian meresahan masayarakat, lalu bujuk rayu, intimidasi, hingga teror dan ancaman makin meningkat. Persoalan-persoalan di atas sedang hadir dan tentu saja berpotensi menghancurkan masa depan masyarakat Lengko Lolok. Jadi, penguasaan sumber daya alam, pencemaran lingkungan dan proses pemiskinan akan dialami oleh masyarakat Lengko Lolok ke depannya.

Adapun dampak lain yang akan ditimbulkan dari aktivitas tambang di Lengko Lolok nantinya, yakni terbentuknya danau-danau asam dan beracun yang akan terus ada dalam jangka waktu yang panjang, tidak pulihnya ekosistem yang dirusak oleh perusahaan tambang. Inikah wajah kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Lengko Lolok dan sekitarnya? Tentu tidak. Maka sekali lagi, rencana tambang batu gamping tersebut harus dihentikan

Harus diakui, bahwa konsep pengelolaan tambang rakyat selalu menjadi jalan masuk untuk tambang skala besar lainnya. Pemberian izin tambang di lokasi Lengko Lolok berpotensi menjadi gerbang utama masuknya perusahaan-perusahaan tambang lain di masa mendatang, atau menjadi peluang bagi perusahaan yang diizinkan untuk melakukan ekspansi wilayah tambang pada waktu yang akan datang.

Dampaknya adalah akan terjadi kekeringan. Kekeringan ini tentu menjadi musibah yang akan membuat masyarakat menjadi lebih menderita, lebih kejam lagi dari virus corona yang saat ini sedang mewabah dunia. Tambang rakyat berpotensi menjadi daerah tak bertuan, tambang rakyat mengundang konflik horizontal, tambang rakyat mengundang keterlibatan cukong, pedagang merkuri, pedagang emas, serta kejahatan-kejahatan lainnya.

Pada umumnya, aktivitas pertambangan berkarakteristik tidak dapat diperbarui, mempunyai resiko yang relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan, baik fisik maupun sosial, dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Debu, asap, maupun gas beracun lainnya akan timbul dari aktivitas pertambangan. Hal ini dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan bahkan mengakhiri hidup seseorang karena mengidap segala jenis sakit dan penyakit.

Jadi, kerugian alam dan masyarakat Lengko Lolok sebagai dampak dari aktivitas tambang, tak sebanding dengan uang yang dikucurkan perusahaan untuk membeli lahan, bahkan menyogok masyarakat. Kehadiran tambang batu gamping dan pabrik semen juga bukan merupakan solusi yang tepat dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Sebab, hal ini berkontradiksi dengan daya dukung masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Merupakan suatu pembohongan terhadap publik ketika dikampanyekan, bahwa baik tambang maupun pabrik semen memilki daya serap tenaga kerja semua masyarakat lokal. Keharusan mendirikan pabrik semen dan tambang batu gamping di Desa Satar Punda oleh pemerintah melalui perusahaan patut mendapat kecurigaan. Sebab, sebagai tahap awal saja, total kucurangan dana yang diberikan kepada masyarakat hampir miliaran rupiah. Menjadi tidak masuk akal ketika berniat membawa kesejahteraan, tetapi dengan cara dirayu, dibujuk, digoda bahkan dipaksa untuk menerima uang.

Idealnya, kesejahteraan tidak seperti itu, namun rilnya demikian sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Desa Satar Punda. Patut diduga, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Pabrik semen dan tambang batu gamping bisa jadi hanya sebagai tameng atau kamuflase dari tambang-tambang lain yang ada di perut bumi Lengko Lolok, yang akan segera dieksploitasi. Artinya, batu gamping hanya sebagai salah satu saja.

Menyadari akan dampak yang ditimbulkan tersebut di atas, maka semestinya keseriusan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat tidak harus ngotot melalui aktivitas pertambangan, tetapi:

1. Pariwisata Alam Daratan Desa Satar Punda dan sekitarnya, sangat potensial dan strategis apabila dikelola dengan serius oleh pemerintah, untuk dijadikan sebagai pariwisata alam, sehingga menarik perhatian wisatawan. Kerja sama dengan masyarakat lokal dalam membangun pariwisata alam yang elok, merupakan pilihan yang bijak dan dapat melestarikan alam di Desa Satar Punda (eko-efisien). Alam, budaya, serta masyarakat itu sendiri akan terawat, keuntungan berlipat ganda, tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga kesejahteraan benar-benar hadir di tengah masyarakat. Berbanding terbalik dengan aktivitas pertambangan yang memastikan kerugian alam dan masyarakat.

2. Optimalisasi PT. Semen Kupang. Pendirian bangunan pabrik semen di Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamtan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur tidak urgent. Sebab, Nusa Tenggara Timur memiliki PT. Semen Kupang. Semestinya, pemerintah mengoptimalisasi produksi semen di PT. Semen Kupang untuk kemudian didistribusikan ke setiap daerah di Nusa Tenggara Timur, sehingga kebutuhan akan semen di daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur dapat terpenuhi.

3. Edukasi bertani, berkebun, dan beternak. Dari dulu hingga saat ini, bertani, berkebun, dan beternak merupakan sandaran utama masyarakat Lengko Lolok untuk bertahan hidup, termasuk menopang dan meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini membuktikan bahwa potensi alam Lengko Lolok dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat setempat.

Artinya tanah Lengko Lolok merupakan lahan yang produktif. Dengan demikian, kehadiran tambang yang akan menggali batu gamping di perut bumi Lengko Lolok sehingga merusak tatanan alam yang selama ini menjadi sandaran hidup masyarakat lokal, berpotensi merugikan. Oleh karena itu, maka tidak dapat dibenarkan ketika kesejahteraan menjadi dalil utama masuknya tambang batu gamping di Lengko Lolok.

Semestinya, apabila pemerintah ingin mensejahterakan masyakat Lingko Lolok dan sekitrarnya, maka yang akan dibuat adalah mengedukasi masyarakat lokal tentang cara bertani, berkebun, serta beternak. Apabila hal ini dilakukan, maka secara tidak langsung akan membentuk SDM masyarakat yang kemudian berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

Pernyataan sikap berdasarkan dasar pemikiran di atas, maka Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Ruteng, Santu Agustinus menyatakan sikap:

1. Menolak rencana pembangunan pabrik semen dan tambang batu gamping di Luwuk dan Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.

2. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk mencabut izin lokasi pendirian bangunan pabrik semen di Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda.

3. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tidak memberikan izin eksploitasi tambang batu gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.

4. Mendesak DPRD Kabupaten Manggarai Timur agar secara tegas mengambil sikap menolak kehadiran pabrik semen dan tambang batu gamping di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, sebab hal tersebut merugikan alam dan masyarakat lokal.

5. Mengimbau Masyarakat Desa Satar Punda, khususnya di Luwuk dan Lengko Lolok untuk tidak memberikan lahan kepada pihak perusahaan.

6. Mengajak seluruh Masyarakat Manggarai Raya, teristimewa Masyarakat Manggarai Timur agar secara bersama-sama menolak kehadiran pabrik semen dan tambang batu gamping di Desa Satar Punda, demi masa depan Desa Satar Punda khsusnya dan Tanah Nuca Lale umumnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 1677 kali

Baca Lainnya
x