Headline Manggarai Timur

Selasa, 25 Juni 2019 - 21:22 WIB

3 minggu yang lalu

logo

Penyerahan LHP dilakukan oleh Ketua BPK RI Perwakilan NTT, Ir Adi Sudibyo, M. M, dan diterima langsung oleh Bupati KMT, Agas Andreas, SH, M.Hum (Foto: Humas Pemkab Matim)

Penyerahan LHP dilakukan oleh Ketua BPK RI Perwakilan NTT, Ir Adi Sudibyo, M. M, dan diterima langsung oleh Bupati KMT, Agas Andreas, SH, M.Hum (Foto: Humas Pemkab Matim)

Tahun Ke-10, Pemkab Matim Raih Opini WTP dari BPK

Floreseditorial.com, Borong – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Pemkab Matim), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan NTT.

Tak berlebihan jika masyarakat kabupaten Manggarai Timur harus mengucapkan terimakasih kepada Yoseph Tote dan Agas Andreas (YOGA) atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan NTT bagi pemerintah daerah kabupaten Manggarai Timur.

Atas opini yang diberikan BPK RI Perwakilan NTT ini, tentu Pemerintah daerah kabupaten Manggarai Timur akan mendapatkan bonus tambahan dari Dana Alokasi Umum (DAU) berkisar antara 10 – 20 Miliar untuk proses pembangunan.

Catatan Opini BPK RI perwakilan NTT terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sejak Manggarai Timur terbentuk antara lain LKPD tahun anggaran 2009 hingga 2013 menglami opini disclemer.

LKPD tahun anggaran 2014 sampai 2017 mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan baru tahun yang kesepuluh atau tahun anggaran 2018 baru mendapat opini WTP dari BPK RI perwakilan NTT.

Loading...

Penyerahan LHP dilakukan oleh Ketua BPK RI Perwakilan NTT, Ir Adi Sudibyo, M. M, dan diterima langsung oleh Mantan Wakil Bupati KMT yang kini telah menjadi Bupati KMT, Agas Andreas, SH, M.Hum dan didampingi Ketua DPRD KMT, Lucius Modo, S.Fil serta Sekda Matim, Ir Boni Hasudungan, Selasa (25/06).

Saat itu, terjadwal tuju kabupaten menerima LHP LKPD tahun anggaran 2018 dari BPK RI Perwakilan NTT. Empat kabupaten mengalami opini WTP, antara lain  Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan tiga kabupaten Iainnya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian  (WDP) yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Kupang.

Khusus LKPD tahun anggaran 2017, opini WDP untuk Manggarai Timur satu satunya pengecualian hanya pada pengelolaan aset daerah. Langkah yang dilakukan oleh Pemda Matim adalah menyelesaikan persoalan dengan melakukan inventarisir ulang seluruh aset dan dibedah kembali sehingga mendapatkan data yang akurat.

Bupati Matim, Agas Andreas, SH,M.Hum, melalui Sekretaris Daerah KMT, Ir. Boni Hasudungan, mengatakan, keberhasilan itu berkat kerjasama yang baik dari semua OPD di Manggarai Timur.

“Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama. Kita berhasil berkat kerjasama yang baik dari semua OPD”, kata Sekda Boni mengutip ungkapan hati Bupati Matim.

Ia menambahkan bahwa dukungan atau peran pengawasan DPRD KMT.

“DPRD Matim juga punya peran sentral penting dalam hal WTP ini. Selain itu, peran serta masyarakat dalam mendukung sekaligus mengawas kinerja pemda Matim menjadi salah satu poin penting dalam meraih WTP,” imbuhnya.

Menurut Bupati Matim, kata sang Sekda, semua unsur telah mengambil peran dengan caranya masing masing, dan telah bekerja sesuai aturan, terukur dan tepat waktu.

Laporan : Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 287 kali

Baca Lainnya