Manggarai Timur

Selasa, 1 Oktober 2019 - 17:52 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Pembangunan posyandu Watu Dopak yang diduga bermasalah karena di bangun diatas tanah milik Yasukma tanpa izin (Foto: TeamYPF/Andre Kornasen)

Pembangunan posyandu Watu Dopak yang diduga bermasalah karena di bangun diatas tanah milik Yasukma tanpa izin (Foto: TeamYPF/Andre Kornasen)

Tak Percaya Hasil Audit Inspektorat KMT, Warga Minta Tipikor Turun ke Desa Sangan Kalo

Floreseditorial.com, Borong – Thomas Jala, salah seorang warga Desa Sangan Kalo, kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur (KMT) meminta agar unit Tipikor polres Manggarai untuk segera turun langsung ke Desa Sangan Kalo di Kecamatan Elar Selatan.

Kata dia, masyarakat Desa Sangan Kalo lantaran tidak puas dengan hasil pemeriksaan dari Insepktorat matim terkait pemeriksaan fisik di desa tersebut.

“Pembangunan di Desa Sangan Kalo banyak yang tidak beres yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selama ini”, kata Thomas pada wartawan Selasa,(1/10/2019) di Borong.

Thomas menyebutkan, Pembangunan yang masih bermasalah hingga saat ini di Desa Sangan Kalo adalah pembangunan Posyandu Pinggang, Posyandu Watu Dopak dan Posyandu Umandawa.

Selain itu pengerjaan Rabat di Desa Golo Linus sepanjang 20 meter, MCK, Kloset, Rabat di Raong, Rabat di Dopak, Telford di Kampung Gising, Pembagian Pipa ke beberapa Dusun yang hingga saat ini belum terealisasi.

“Sebagai masyarakat, saya tidak percaya dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat”, tegasnya.

Dikatakan Thomas, saya siap bertanggung jawab jika Tipikor turun ke Desa Sangan Kalo.

“Bila perlu Tipikor bisa ketemu dengan saya nanti,” tegasnya.

Dia menambahkan, Selama ini banyak item proyek yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa yang tidak memiliki Papan informasi proyek.

“Selain itu, BUMDES Desa hingga saat ini belum berjalan, sementara Anggaran untuk BUMDES sudah ditetapkan”, bebernya.

Selain itu, lanjutnya, Banyak Keputusan dari musyawarah bersama di Desa yang dirombak sepihak oleh Pemerintah Desa.

“Misalnya pembelian Kloset yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tanpa melalui musyawarah. Dan itu tidak pernah dibicarakan dalam Musrenbangdes”, ujarnya.

Diakuinya, sebagai tokoh masyarakat dirinya merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan dari Inspektorat. Alasannya, kata dia, banyak proyek Desa yang tidak tuntas dan kebenaran akan dibuktikan dilapangan.

“Lagi-lagi, saya minta Tipikor untuk turun ke Desa Sangan Kalo. Begitu banyak terjadi penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa”, tutupnya.

Laporan : Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 121 kali

Baca Lainnya
x