Manggarai Timur

Selasa, 4 Juli 2017 - 13:29 WIB

3 tahun yang lalu

logo

Vinsen Jala (Foto:Team YPF)

Vinsen Jala (Foto:Team YPF)

Vinsen Jala: Bicara Tapal Batas Matim – Ngada Tidak Bisa Mengandalkan Argumentasi

Borong, floreseditorial.com – Terkait pemblokiran jalan/Jembatan didaerah Perbatasan antara Kabupaten Ngada dan kabupaten Manggarai Timur, mendapat perhatian khusus oleh Putra Elar Selatan Vinsen Jala

Mantan Wartawan ini berpandangan bahwa, Kalau benar ada pengerusakan kembali jembatan / jalan ataupun titian yang telah dibangun oleh kapolres manggarai, Dia berharap agar kapolres manggarai mengambil tindakan hukum yang tegas karena itu merupakan tidak pidana dan diancaman kurungan penjaranya hingga 15 tahun dan atau denda hingga miliaran rupiah, ucap Vinsen kepada media Floreseditorial.com pada  selasa (4/7/2017) malam.

Diancam ditembak  ditempat Oleh Kapolres Manggarai ,  9 Warga Ngada Mengadu ke Ampera

Vinsen menuturkan, Seperti tertuang dalam Bab VIII Pasal 63 dan 64 UU No 38/2004 tentang jalan, Dalam pasal 63 poin 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan/jembatan di dalam ruang manfaat jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

“Masalah pengerusakan Fasilitas Publik seperti halnya jalan adalah murni tindakan kriminal, harus dipisahkan dengan masalah lain dan itu harus diambil tegas oleh Pihak penegak hukum” Tegas Vinsensius.

Vinsen bahkan menyebutkan bahwa Bukti landasan hukum batas wilayah yang undang-undangnya tidak pernah dicabut atau diamademen

“Ada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649), Selain itu Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655)” Jelasnya

Vinsen juga menyebutkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752)

“Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)” Tegasnya

 

Dirinya mengatakan, belum ada perubahan tentang batas wilayah dan belum ada perubahan yang sah menurut undang-undang, maka wilayah yang menjadi seketa sakarang yaitu wae bakit adalah wilayah kabupaten Manggarai Timur,ucapnya.

“Tindakan Kapolres Manggarai sudah benar karena itu merupakan wilayah hukum kopolres
Manggarai”, ujar Vinsen

Ahang: Ada 14 Paket Proyek Pemkab Manggarai Untuk Tutup Utang Daerah

Dia menambahkan, berdasarkan peta topografi tahun 1916 dan diperbaharui pada tahun 1918 sudah sangat jelas mengatur tentang batas kedua wilayah bertentangga itu. Bahkan ada pernyataan bersama Bupati Manggarai, Frans Sales Lega, dan Bupati Ngada, Yan Yos Botha, nomor khusus/1973 yang dikukuhkan dengan keputusan Gubernur NTT Nomor 22 tahun 1973 yang menegaskan tentang kedua segmen itu.

Bahkan menurut dia, ada berita acara kesepakatan bersama antara Bupati Manggarai, Christian Rotok, dan Bupati Ngada saat itu, Piet J Nuwawea, tanggal 9 Juni 2006 di Kupang” tukasnya (Nandick-FE)

Artikel ini telah dibaca 2458 kali

Baca Lainnya
x