Headline Manggarai

Kamis, 9 Juli 2020 - 23:23 WIB

4 minggu yang lalu

logo

Sejumlah warga Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai melaporkan mantan kades setempat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ruteng. (Foto: Adrian Juru)

Sejumlah warga Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai melaporkan mantan kades setempat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ruteng. (Foto: Adrian Juru)

Mantan Kades Goloworok Diadukan ke Kejari Ruteng

Ruteng, floreseditorial.com – Sejumlah warga Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai melaporkan mantan kepala desa setempat, FDS, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ruteng. Selain sang mantan, Penjabat Sementara (PJS) Kades Goloworok, SD, turut diadukan warga. FDS, diadukan atas dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) selama masa jabatan tahun 2014-2019, sementara, SD, terkait penggunaan DD tahun anggaran 2020.

Pantauan floreseditorial.com, Kamis (9/7/2020), warga mendatangi Kejari Ruteng sekitar pukul 09.10 WITA, serta meyerahkan berkas laporan melalui pos pelayanan terpadu satu pintu di kantor itu. Bukti laporan yang diserahkan berupa dokumen laporan disertai foto pengerjaan proyek yang tidak tuntas. Tembusan laporan dikirim kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Menteri dalam Negeri, Menteri Desa dan Transmigrasi, Jaksa Agung dan Kejaksaan tinggi di Kupang.

Philipus Jeharut, Tua Golo Wela menceritakan, selama menjabat, kuat dugaan mantan kades, FDS, telah melakukan tindakan korupsi DD sebesar Rp 1 M.

“Perkiraan kami, sejak tahun 2014-2029 bisa lebih dari Rp 1 M. Itu pun hitungan kasarnya. Untuk kepastiannya, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat hukum melakukan proses penyelidikan,” katanya.

Philipus, merincikan dugaan penyimpangan DD terlihat pada proyek di desa itu yang tidak tuntas dikerjakan. Salah satu item proyek mangkrak dan janggal yaitu pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di halaman ‘Mbaru Gendang’ Kampung Wela. Anehnya, FDS, bertindak sebagai pengelola, padahal masa jabatannya sudah berakhir, Oktober 2019.

Menyikapi hal itu, terang Philipus, pihaknya pernah minta penjelasan mantan kades. Jawaban yang diperolah menyebutkan proyek tersebut termasuk anggaran tahun 2019. Tetapi lucunya, lanjut Philipus, proses pekerjaan berlangsung mulai, 6 Januari 2020 dan hingga kini masih mangkrak. Atas kejanggalan tersebut, maka laporan pertanggungjawaban patut diduga fiktif dan rekayasa.

“Ini kan sudah terang-benderang manipulasi dan korupsi. Kami mencurigai setiap akhir tahun mantan kades itu memanipulasi laporan keuangan. Kami harap penegak hukum menelusuri dugaan tersebut secara lengkap,” pinta Philipus.

Selain proyek desa tidak tuntas dikerjakan, sang kades itu jarang menggelar musyawarah pembangunan desa (Musrenbang desa). Bahkan untuk urusan pembangunan di desa itu, terkesan tertutup bahkan tidak melibatkan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Yohanes Jelahut, salah seorang warga menambahkan alasan PJs Desa Goloworok dilaporkan karena diduga ikut terlibat pekerjaan proyek tembok penahan tanah (TPT) di kampung Wela. Selain itu, SD, tidak menjelaskan secara transparan penggunaan dana tahun anggaran 2020.

“Memang ada indikasi kerja sama antara mantan kades dan PJs. Kami ingin semua diproses agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” tegas Yohanes.

Mantan Kepala Desa Goloworok, FDS, membantah semua tuduhan masyarakat jika pihaknya dituding telah melakukan korupsi dana desa (DD). Menurutnya, selama memimpin desa itu tidak ada kendala terkait pekerjaan proyek. Namun pihaknya tidak keberatan sikap masyarakat yang telah melaporkan dirinya ke aparat hukum.

“Pertama saya sangat terbuka. Silahkan saja jika ada masyarakat lapor, itu hak mereka. Hanya, saya katakan tuduhan itu tidak benar,” katanya.

Terkait proyek TPT di Gendang Wela, pihaknya mengaku benar jika proyek tersebut masuk anggaran tahun 2019. Namun dirinya membantah jika masyarakat menyimpulkan TPT itu program 2019 dan terealisasi tahun 2020. (adj)

Artikel ini telah dibaca 2566 kali

Baca Lainnya
x