Cheap NFL Jerseys From China Wholesale Jerseys

Manggarai

Minggu, 4 Agustus 2019 - 13:16 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Embung Wae Kebong yang dibangun di kawasan hutan lindung RTK 18 di Kecamatan Cibal. (Foto: Pos Kupang)

Embung Wae Kebong yang dibangun di kawasan hutan lindung RTK 18 di Kecamatan Cibal. (Foto: Pos Kupang)

Pembangunan Embung Di Kawasan Hutan Lindung Di Cibal Timur Diduga Belum Kantongi Izin KLH

Floreseditorial.com, Ruteng – Marsel N. Ahang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai mendesak Kapolres Manggarai agar segera tetapkan Bupati Manggarai, Deno Kamelus sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Embung Wae Kebong yang terletak di kawasan hutan lindung di Kecamatan Cibal Timur, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menurut Ahang, Bupati Manggarai, Deno Kamelus mengeluarkan budget untuk proyek pembuatan embung tanpa mengantongi izinan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Karena itu, ia menilai Bupati Manggarai telah melakukan pelanggaran terhadap UU Lingkungan Hidup Dan Kehutanan terkait proses pembuatan embung.

Ahang juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Manggarai untuk menunjukkan surat izin tersebut kepada publik.

“Kalau benar Bupati Manggarai telah mengantongi izin pembuatan Embung Wae Kebong tersebut, lantas mana Bukti izin terkait pembangunan Embung Wae Kebong dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan?” desak Ahang.

Menurut Ahang, pagu anggaran pembuatan embung tersebut senilai 1,2 miliar rupiah dari Anggaran Pendapat Belanja Daerah tahap dua.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan daerah Kabupaten Manggarai, kata Ahang, belum memberikan ijin dan belum mendapat surat perijinan dari provinsi atas ijin pembangunan embung itu.

Ia menjelaskan bahwa kasus pembangunan Embung tersebut pernah diangkat media floresa.co yang memberitakan bahwa proses pembuatan embung itu sudah dihentikan oleh Kapolres Manggarai karena tidak mengantongi izin.

Namun, setelah pihak Kapolres Manggarai telah bertemu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sudah memberi izin.

Hasil pertemuan antara Kapolres Manggarai yang pada saat itu dijabat oleh Marsel Sarimin membenarkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan izin untuk pembuatan embung tersebut.

Berdasarkan izinan yang diterima oleh Kapolres tersebut, Ahang mendesak agar segera menunjukkan surat tersebut kepada publik.

Marsel N. Ahang mendesak surat izin tersebut agar segera dipublikasikan.

“Toh, kalau surat tersebut tidak ada, maka Kapolres Manggarai segera menetapkan Bupati Manggarai sebagai tersangka kasus tersebut,” ketus Ahang.

Sementara hingga saat ini media belum belum berhasil meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah kabupaten Manggarai terkait hal ini.

Laporan : Hardy Sungkang

Artikel ini telah dibaca 2194 kali

Baca Lainnya
x