Manggarai

Kamis, 9 Juli 2020 - 21:03 WIB

4 minggu yang lalu

logo

Warga Kole tiba di Polres Manggarai untuk dimintai keterangan. (Foto: Adrian Juru)

Warga Kole tiba di Polres Manggarai untuk dimintai keterangan. (Foto: Adrian Juru)

Polisi Dalami Dugaan Pungli Disdukcapil Manggarai

Manggarai, floreseditorial.com – Aparat Penyidik Kepolisian Resort (Polres) Manggarai mendalami kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manggarai. Dugaan kasus itu ditelisik penyidik menyusul laporan warga Desa Kole, Kecamatan Satar Mese Barat beberapa waktu lalu. Terhitung sejak, Selasa (7/7/2020) hingga Kamis (9/7/2020), 29 warga Desa Kole yang mengadukan hal itu dimintai keterangan.

Kanit III Tipikor, Aipda Joko Sugiarto, S.Ap melalui Kasubag Humas Polres Manggarai, IPDA Bagus Suhartono, yang dihubungi floreseditorial.com, Kamis (9/7/2020) membenarkan hal itu. Hanya saja, pihaknya menjelaskan Polres Manggarai masih mendalami keterangan masyarakat pelapor asal Desa Kole.

Secara terpisah, penasihat hukum warga Desa Kole, Dr. Laurentius Ni, S.H., M.H, mengapresiasi aparat penyidik Polres Manggarai yang telah menanggapi laporan masyarakat.

Menurut, Dr. Laurentius, berdasarkan surat panggilan polisi No. B/473/VII/Tes.3/2020, warga Kole datang memberi keterangan. Keterangan yang didalami penyidik masih berkutat seputar pelaksanaan pengurusan administrasi kependudukan.

Menurutnya, usai warga Kole memberi keterangan, selanjut penyidik Polres Manggarai meminta keterangan Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manggarai, Alexius Mahu.

“Setelah semua sudah diperiksa, pihak pelapor atau terlapor memberikan pendapat hukum mengenai UU No. 23 Tahun 2006 dan UU No. 24 Tahun 2013. Kami sudah siap membuat pendapat hukum sesuai kaidah hukum yang ada,” kata Laurentius.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Manggarai, Drs. Fansy Jahang, yang diminta komentar mengatakan, sesungguhnya yang terjadi bukan pungutan liar. Ada penafsiran yang kekeliruan terhadap kebijakan yang ada di unit pelayanan itu. Sebab, terkait urusan di kantor itu merujuk Peraturan Daerah (Perda).

Dia mencontohkan, urusan akta kelahiran anak ditetapkan limit waktu penerbitan akta pasca anak dilahirkan. Terutama anak kedua dan selanjutnya. Apabila tidak segera proses sesuai limit waktu yang telah diatur dalam Perda, maka ada denda.

“Saya kira, mungkin denda itulah kemudian diinterpretasi sebagai pungli,” katanya. (adj)

Artikel ini telah dibaca 970 kali

Baca Lainnya
x