Nasional

Minggu, 17 November 2019 - 20:30 WIB

7 bulan yang lalu

logo

Markas besar kepolisian Negara republik Indonesia (Foto:Merdeka)

Markas besar kepolisian Negara republik Indonesia (Foto:Merdeka)

Sejumlah Oknum di Pemkab dan BPN Mabar Akan Dilaporkan Ke Direktorat Tipidkor Mabes Polri

Floreseditorial.com – Forum Masyarakat Anti Mafia Tanah (FORMAMATA) akan segera melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pengalihan aset tanah Pemda Manggarai Barat yang diklaim sebagai milik Pemda Manggarai Barat di Toroh Lemma Batu Kallo ke direktorat Tipidkor Mabes Polri.

Informasi yang dihimpun media ini, laporan ini mengacu pada keterangan Bupati Manggarai Barat Drs. Agustinus Ch. Dula Nomor: Pem. 131/119/IV/2018, tertanggal 30 April 2018.

Dimana dalam surat tersebut Bupati Mabar mengklaim tanah seluas lebih kurang 30 Ha (300.000 M2) adalah tanah milik Pemda Manggarai Barat.

“Hasil pengukuran BPN Manggarai Barat pada tahun 2015, menurut keterangan Bupati Mabar, adalah seluas 242.212 M2. Berarti ada tanah yang hilang seluas 57.788 M2. Hilang kemana?,” Kata Nurkholis, Sekjen FORMAMATA.

FORMAMATA menduga tanah tersebut diambil sejumlah orang dan BPN Manggarai Barat dengan Surat Rekomendasi dari Pemda Manggarai Barat, “dan telah menerbitkan sertifikat-sertifikat Hak Milik atas nama pribadi-pribadi di lokasi tanah tersebut,” ungkap Nurkholis, Sekjen FORMAMATA.

Lebih lanjut Nurkholis mengungkapkan, jika tanah yang hilang seluas 57.788 M2 tersebut dikonversikan ke nilai uang Rupiah dengan perkiraan harga tanah di lokasi tersebut Rp.1.000.000,-/m2, maka nilai Rupiahnya adalah Rp.57.788.000.000,- (Lima puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Rupiah).

“Jadi, jika benar tanah di Toroh Lemma Batu Kallo itu adalah tanah Pemda sesuai klaim Bupati Mabar, maka nilai Rp.57.788.000.000,- itu adalah kerugian negara yang diakibatkan pengalihan aset tanah secara melawan hukum,” tandasnya.

Menurut Nurkholis, pihak-pihak yang patut diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi itu adalah oknum-oknum Pemda Manggarai Barat, oknum-oknum BPN Manggarai Barat, dan pihak-pihak pemegang sertifikat hak milik atas bidang-bidang tanah di lokasi Toroh Lemma Batu Kallo tersebut.

“Kami sudah mengantongi nama-nama pemegang sertifikat hak milik atas bidang-bidang tanah tersebut. Ada yang sudah menjual tanah tersebut ke salah satu hotel besar di Labuan Bajo. Dan ini bisa dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” jelas Nurkholis.

Terakhir, menurut Nurkholis, pihak BPN Mabar hendak menerbitkan sertifikat hak milik atas nama oknum polisi AA seluas 3 Ha (30.000 M2) di Toroh Lemma Batu Kallo.

“Pengukurannya dilakukan BPN Manggarai Barat pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017. Menurut informasi, ini dilakukan BPN setelah mendapat Surat Rekomendasi dari Bupati Mabar. Tetapi, proses penerbitan sertifikat tersebut kandas karena adanya laporan dugaan tindak pidana penggunaan dokumen palsu,” tutupnya.

Laporan : Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 1697 kali

Baca Lainnya
x